Topo Santoso Soroti Penegakan Hukum Pemilu: Saat Penguasa Masih Pengaruhi Aparat
Ahli hukum pidana Prof. Dr. Topo Santoso menyebut penegakan hukum pemilu masih terhambat pengaruh penguasa terhadap aparat. Aturan normatif sudah ada, tetapi implementasi di lapangan jadi persoalan utama.
Pernyataan itu disampaikan Topo dalam wawancara pada Rabu (18/11), seperti dikutip Gesuri.id. Ia menjabat Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI) dan pernah menjadi Ketua I Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).
Baca juga: Harmonisasi Ranpergub Sawit Berkelanjutan Sulbar 2027-2029 Dimulai
Norma Pemilu Sudah Lengkap, Persoalan Ada di Penegakan
Topo menilai undang-undang pemilu sebenarnya telah mengatur berbagai jenis pelanggaran. Mulai dari pengerahan massa, penggunaan aparatur, hingga pelanggaran administrasi. Namun, ia melihat jarak lebar antara bunyi aturan dan praktik di lapangan.
"Nah, ini menarik ya. Sebetulnya kalau dari sisi normatifnya sudah ada pengaturannya di undang-undang. Cuma yang jadi persoalan adalah bagaimana penegakannya, penegakan itu di lapangan," ujar Topo, Rabu (18/11).
Menurut dia, persoalan penegakan bukan sekadar soal kelengkapan regulasi. Ada faktor relasi kekuasaan yang ikut menentukan apakah sebuah pelanggaran ditindak atau dibiarkan. Topo menyebut pengaruh pejabat yang sedang berkuasa terhadap aparat penegak hukum sebagai salah satu kendala utama.
"Karena kadang-kadang kan, karena ada orang yang masih berkuasa atau sedang berkuasa, itu masih punya pengaruh terhadap berbagai aparat. Nah, itu yang jadi persoalan," kata dia.
Baca juga: Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya: Myanmar Terancam Cap Kejahatan Terburuk
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap netralitas aparat dalam setiap kontestasi elektoral. Topo tidak menyebut nama atau institusi tertentu. Ia berbicara pada tataran prinsip: ketika kekuasaan masuk ke ruang penegakan, aturan sebagus apa pun bisa kehilangan gigi.
Pengerahan Massa dan Aparatur Butuh Keberanian Publik
Topo menyoroti praktik pengerahan massa dan aparatur sebagai contoh pelanggaran yang sulit ditindak. Menurut dia, kasus semacam itu justru menuntut keberanian dari masyarakat dan pemantau pemilu untuk melapor dan bersuara.
"Jadi kalau untuk misalnya pengerahan dan sebagainya itu, itu justru memang harus membutuhkan keberanian dari masyarakat, dari pemantau," tegas anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) itu.
Ia tidak memerinci berapa banyak kasus pengerahan yang pernah ia temui. Namun, penegasannya menunjukkan bahwa persoalan pengawasan bukan hanya urusan lembaga formal. Masyarakat dinilai memegang peran kunci untuk menjaga integritas proses pemilu.
Dalam pandangan Topo, pengawasan yang hanya bergantung pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan selalu punya batas. Sebab, Bawaslu bekerja dengan sumber daya, waktu, dan kewenangan yang terbatas. Tanpa tekanan publik, temuan di lapangan bisa berhenti sebagai catatan.
Ia juga menyoroti bahwa pelanggaran pemilu sering bersifat halus. Tidak selalu berupa pelanggaran terang-terangan. Karena itu, kepekaan masyarakat dan pemantau menjadi instrumen penting untuk mendeteksi penyimpangan sejak awal.
Bawaslu Tidak Bisa Bekerja Sendirian
Topo menegaskan penguatan kelembagaan Bawaslu tetap perlu. Namun, ia menolak gagasan bahwa pengawasan pemilu cukup diserahkan kepada lembaga itu saja. Menurut dia, penguatan harus berjalan seiring dengan partisipasi masyarakat.
"Jadi sebenarnya di perkuatan bukan hanya kelembagaan Bawaslu, tapi juga masyarakat dan pemantau untuk mengawasi itu dan meneriaki kalau ada penyimpangan semacam itu. Dan membutuhkan pengawasan dari masyarakat juga," pungkasnya.
Pernyataan itu sejalan dengan posisi Topo sebagai mantan anggota Panwaslu Pusat periode 2003–2004. Pengalaman itu memberinya gambaran langsung tentang bagaimana pengawasan pemilu bekerja di tingkat lapangan, termasuk ketika tekanan politik muncul.
Dalam ekosistem pemilu Indonesia, Bawaslu memang tidak berdiri sendiri. Ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, efektivitas Gakkumdu bergantung pada kemauan politik dan independensi masing-masing lembaga.
Topo tidak membahas secara khusus mekanisme Gakkumdu. Ia lebih menekankan pentingnya tekanan publik agar setiap temuan pelanggaran mendapat respons. Menurut dia, pengawasan yang kuat adalah pengawasan yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya aparat.
Relasi Kekuasaan dan Netralitas Aparat
Persoalan yang diangkat Topo bukan hal baru. Dalam beberapa pemilu terakhir, isu netralitas aparat menjadi perdebatan berulang. Mulai dari aparat desa, aparat keamanan, hingga pejabat daerah yang dianggap berpihak.
Topo tidak menghubungkan pernyataannya dengan peristiwa tertentu. Ia berbicara pada tataran struktural: ketika penguasa punya pengaruh terhadap aparat, penegakan hukum pemilu menghadapi ujian berat. Aturan pidana pemilu yang sudah tersedia bisa tumpul di tingkat implementasi.
Ia juga menyoroti pentingnya keberanian moral. Menurut dia, pelanggaran seperti pengerahan massa tidak akan tertangani jika tidak ada pihak yang berani melapor dan mengawal prosesnya. Di titik ini, masyarakat dan pemantau berfungsi sebagai penjaga terakhir.
Pernyataan Topo memberi sinyal bahwa reformasi pengawasan pemilu tidak cukup berhenti pada revisi undang-undang. Yang juga dibutuhkan adalah perubahan praktik: aparat yang tunduk pada aturan, bukan pada pengaruh pejabat yang sedang berkuasa.
Langkah Berikutnya: Penguatan Pengawasan dan Partisipasi Publik
Dari paparan Topo, ada dua agenda yang menonjol. Pertama, penguatan kelembagaan Bawaslu agar mampu menindak pelanggaran secara cepat dan independen. Kedua, penguatan partisipasi masyarakat dan pemantau pemilu sebagai mitra pengawasan.
Topo tidak menawarkan resep teknis. Ia menekankan perlunya keberanian dari masyarakat untuk bersuara ketika melihat penyimpangan. Menurut dia, pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan formal, tetapi juga pada tekanan publik yang berkelanjutan.
Pernyataan itu relevan dengan diskusi yang sedang berjalan di parlemen. Sejumlah pihak mendorong penguatan kewenangan Bawaslu dalam revisi undang-undang pemilu. Namun, Topo mengingatkan bahwa kewenangan formal tidak otomatis menyelesaikan masalah jika relasi kekuasaan masih membelenggu aparat.
Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa penegakan hukum pemilu akan tetap menghadapi tantangan selama penguasa memiliki pengaruh terhadap aparat. Karena itu, pengawasan publik menjadi kunci untuk menjaga agar aturan tidak hanya menjadi hiasan di atas kertas.
"Dan membutuhkan pengawasan dari masyarakat juga," ujar Topo menegaskan posisinya.
Analisis Redaksi
Pernyataan Topo Santoso menyentuh titik paling sensitif dalam penegakan hukum pemilu: relasi antara kekuasaan dan aparat. Ia tidak sedang berbicara tentang kekosongan aturan, melainkan tentang ketimpangan implementasi. Di sinilah persoalan menjadi rumit, karena yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan pada undang-undang, tetapi juga keberanian aparat untuk bertindak tanpa tekanan.
Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu sering kali tidak terjadi secara terang-terangan. Pengerahan massa, penggunaan fasilitas negara, atau mobilisasi aparatur kerap berlangsung halus dan sulit dibuktikan. Ketika penguasa masih punya pengaruh terhadap aparat, proses pembuktian menjadi semakin berat. Temuan di lapangan bisa menguap di meja penegakan.
Karena itu, seruan Topo agar masyarakat dan pemantau lebih berani bersuara bukanlah retorika kosong. Ia adalah konsekuensi logis dari keterbatasan lembaga formal. Bawaslu bisa diperkuat kewenangannya, tetapi tanpa tekanan publik, kewenangan itu mudah tumpul. Sebaliknya, pengawasan publik yang kuat dapat menjadi penyeimbang ketika aparat berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Yang dibutuhkan bukan hanya revisi undang-undang, tetapi juga komitmen politik untuk menjaga netralitas aparat. Selama pengaruh penguasa masih membayangi penegakan hukum, setiap temuan pelanggaran pemilu akan selalu berhadapan dengan ujian yang sama: apakah aparat berani bertindak melawan arus kekuasaan.
Sumber: bawaslu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0