Banjir Subulussalam Berulang, Menko PMK Sugiono Desak Mitigasi Jangka Panjang
- Kronologi Kunjungan dan Titik Banjir di Kampong Jabi-Jabi
- Siapa Saja yang Terlibat dalam Penanganan Banjir Subulussalam
- Dua Proses Berjalan: Rehabilitasi Pascasiklon dan Mitigasi Tahun Berjalan
- Bantuan Logistik yang Diserahkan ke Pemerintah Kota Subulussalam
- Langkah Selanjutnya: Dari Asesmen Lapangan ke Program Jangka Panjang
- Analisis Redaksi
Banjir yang datang setiap tahun di Kota Subulussalam, Aceh, membuat Menko PMK Sugiono turun langsung ke lapangan. Dalam kunjungan ke Kampong Jabi-Jabi pada Selasa (17/11/2026), ia menekankan kesiapsiagaan warga dan penguatan mitigasi jangka panjang agar dampak bencana bisa ditekan.
Kunjungan itu menyasar Kampong Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, salah satu wilayah yang paling sering terendam akibat luapan Sungai Lae Souraya. Sugiono datang bersama Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Baca juga: Banjir Banyuwangi: Hujan 3 Jam, 25 Rumah di Karangdoro Terendam
Rombongan disambut Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin, Wakil Wali Kota M. Nasir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan warga setempat. Kehadiran pejabat pusat dan daerah di satu titik banjir itu menandai bahwa persoalan Subulussalam tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman biasa.
Kronologi Kunjungan dan Titik Banjir di Kampong Jabi-Jabi
Kunjungan berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Menko PMK bersama rombongan menyusuri kawasan permukiman yang sebelumnya tergenang, lalu berdiri di tepian sungai yang meluap dan menggenangi rumah warga.
Dalam dialog dengan warga terdampak, Sugiono mendengarkan keluhan langsung. Wali Kota Subulussalam memaparkan kondisi terkini serta langkah penanganan yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah.
Agenda ini disebut sebagai peninjauan lapangan penanganan bencana hidrometeorologi. Pemerintah pusat ingin melihat sendiri kebutuhan warga, bukan hanya membaca laporan tertulis dari daerah.
Baca juga: Dua Embung Dibangun di Batang Kuis, PTPN I Setuju Pakai Lahan Perkebunan
Sugiono menjelaskan alasan kunjungannya. Menurut dia, informasi BMKG menunjukkan potensi hujan dengan intensitas tinggi yang perlu diantisipasi karena bisa memicu banjir dan tanah longsor.
“Kami hari ini hadir untuk milaht langsung di lapangan. Karena kejadian banjir terjadi setiap tahun, maka perlu ada upaya-upaya mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan banjir pada tahun-tahun berikutnya agar dampaknya dapat dikurangi bagi masyarakat,” ujar Sugiono seperti dikutip dari laporan Patroli Hukum Indonesia.
Dari peninjauan itu, sejumlah alternatif solusi sudah dibahas. Hasil asesmen dan masukan pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam koordinasi pemerintah pusat.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Penanganan Banjir Subulussalam
Kunjungan ini melibatkan hampir seluruh simpul penanganan bencana, dari tingkat pusat hingga kota. Selain Menko PMK, hadir Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi yang membidangi penanggulangan bencana dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani yang memegang data cuaca.
Dari pemerintah daerah, ada Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang mewakili provinsi. Tuan rumahnya adalah Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin bersama Wakil Wali Kota M. Nasir dan jajaran Forkopimda.
Kehadiran BMKG di lapangan relevan karena akar masalah banjir Subulussalam berkaitan dengan pola hujan. Potensi hujan intensitas tinggi yang diprediksi BMKG menjadi peringatan agar kesiapsiagaan tidak menunggu air naik.
BNPB sendiri berperan pada tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Kombinasi tiga lembaga itu di satu lokasi menunjukkan penanganan banjir tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, ratusan warga yang menyambut rombongan menjadi pihak paling terdampak. Mereka adalah penerima langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambil pemerintah pusat maupun daerah.
Dua Proses Berjalan: Rehabilitasi Pascasiklon dan Mitigasi Tahun Berjalan
Sugiono memaparkan bahwa penanganan bencana di Subulussalam berjalan dalam dua jalur sekaligus. Jalur pertama adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun sebelumnya, termasuk dampak siklon yang melanda kawasan itu.
“Kita harus melihat bahwa ada dua proses yang berjalan. Satu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca siklon senyar tahun lalu. Kedua, menghadapi dan memitigasi kemungkinan bencana hidrometeorologi tahun ini. Saya kira harus ada satu program yang sifatnya jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah, sehingga kita tidak setiap tahun mengulangi kejadian yang sama,” tegasnya.
Pernyataan itu menandai pergeseran cara pandang. Banjir Subulussalam tidak cukup ditangani dengan bantuan darurat setiap musim hujan, tetapi butuh program yang menyentuh akar persoalan.
Rehabilitasi pascabencana biasanya mencakup perbaikan rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum yang rusak. Sementara mitigasi menyangkut kesiapan warga, peringatan dini, serta pengelolaan kawasan di sekitar sungai.
Dua jalur ini menuntut anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Karena itu, hasil asesmen di lapangan akan dibawa ke forum koordinasi pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Tanpa program jangka panjang, pola yang sama berpotensi terulang. Air sungai meluap, warga mengungsi, bantuan datang, lalu persoalan dilupakan sampai musim hujan berikutnya.
Bantuan Logistik yang Diserahkan ke Pemerintah Kota Subulussalam
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada Pemerintah Kota Subulussalam. Bantuan ditujukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.
Rincian bantuan yang disalurkan:
- 1.000 lembar matras
- 10 paket peralatan dapur dan kompor
- 10 unit tabung gas
- 450 lembar sarung
- 600 lembar selimut
- 10 set tenda pengungsi
Jenis bantuan itu menyasar kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari tempat tidur sementara hingga peralatan memasak. Tenda pengungsi menjadi penting bila warga harus bertahan di lokasi penampungan selama air belum surut.
Penyerahan simbolis ini juga menjadi penanda kehadiran negara di tengah warga. Namun, bantuan logistik sifatnya sementara dan tidak menyelesaikan penyebab banjir.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan data kebutuhan yang lebih rinci. Asesmen yang akurat akan menentukan bentuk intervensi berikutnya, termasuk usulan program jangka panjang ke pemerintah pusat.
Langkah Selanjutnya: Dari Asesmen Lapangan ke Program Jangka Panjang
Setelah peninjauan, sejumlah pekerjaan rumah menunggu. Pemerintah pusat akan membahas alternatif solusi yang muncul di lapangan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah Kota Subulussalam diminta merampungkan asesmen dan menyampaikan masukan. Data itu menjadi dasar bagi keputusan apakah penanganan difokuskan pada normalisasi sungai, penataan permukiman, atau penguatan sistem peringatan dini.
BMKG akan terus memantau potensi hujan intensitas tinggi. Peringatan dini itu harus sampai ke warga Kampong Jabi-Jabi dan wilayah lain di sekitar Sungai Lae Souraya.
BNPB berada di posisi menyiapkan skenario kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar respons berjalan cepat saat air mulai naik.
Warga juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Peringatan dini tidak berguna bila tidak diikuti kesiapan evakuasi dan pemahaman risiko di tingkat kampong.
Yang paling dinanti adalah kepastian program jangka panjang. Tanpa itu, kunjungan lapangan hanya menjadi catatan, bukan titik balik penanganan banjir Subulussalam.
Analisis Redaksi
Kunjungan Menko PMK ke Subulussalam membawa pesan yang jarang diucapkan pejabat pusat: banjir tahunan bukan takdir yang harus diterima warga. Kalimat Sugiono bahwa “tidak setiap tahun mengulangi kejadian yang sama” adalah pengakuan bahwa penanganan selama ini bersifat reaktif.
Masalahnya, bantuan logistik selalu lebih mudah diukur daripada mitigasi. Matras, selimut, dan tenda bisa dihitung lembar demi lembar. Sementara normalisasi sungai, penataan kawasan, dan sistem peringatan dini baru terasa hasilnya bertahun-tahun kemudian. Di titik inilah komitmen pemerintah diuji.
Kehadiran BMKG dan BNPB di lokasi memberi harapan bahwa penanganan tidak berhenti pada seremonial. Namun, hasil asesmen harus segera berubah menjadi keputusan anggaran dan program. Jika tidak, Kampong Jabi-Jabi akan kembali menjadi lokasi kunjungan yang sama pada musim hujan berikutnya.
Sumber: bmkg.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0