Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya: Myanmar Terancam Cap Kejahatan Terburuk
Mahkamah Internasional (ICJ) akan membacakan putusan dalam kasus genosida yang diajukan Gambia terhadap Myanmar atas pengusiran massal warga Rohingya pada 2017. Jika Gambia menang, ini akan menjadi kali pertama sebuah negara dinyatakan bersalah atas genosida oleh pengadilan internasional.
Para hakim di Den Haag dijadwalkan membacakan putusan pada Kamis ini, tujuh tahun setelah gugatan dilayangkan. Kasus ini berpotensi mencatat sejarah dalam hukum internasional karena belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah atas tindak genosida.
Baca juga: Harmonisasi Ranpergub Sawit Berkelanjutan Sulbar 2027-2029 Dimulai
Kronologi Gugatan Gambia dan Respons Myanmar
Gambia mengajukan gugatan ke ICJ pada November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara kecil di Afrika Barat itu berargumen bahwa seluruh negara terikat oleh Konvensi Genosida 1948, sehingga pelanggaran terhadap konvensi tersebut menjadi urusan seluruh komunitas internasional.
Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Pemerintah Myanmar menegaskan bahwa operasi militer pada Agustus-September 2017 merupakan respons terhadap aksi teror kelompok militan Rohingya, yang mereka sebut sebagai "operasi pembersihan".
Namun laporan PBB pada 2018, yang didasarkan pada ratusan wawancara, menyimpulkan bahwa taktik militer Myanmar "sangat tidak proporsional dibandingkan dengan ancaman keamanan yang sebenarnya". Laporan itu merekomendasikan agar para petinggi militer diselidiki atas dugaan genosida di Negara Bagian Rakhine dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah lain. Myanmar menolak temuan tersebut.
Karena Myanmar bukan negara pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jalur hukum ke ICC tertutup. ICJ pun menjadi satu-satunya forum yang tersedia bagi para korban untuk mencari keadilan.
Baca juga: Hukum Menormalisasi Perselingkuhan: Mengapa Tren Ini Berbahaya
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Pengacara yang memimpin tim hukum Gambia, Arsalan Suleman, optimistis dengan bukti yang mereka ajukan. "Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini," kata Suleman.
"Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara," ujarnya.
Suleman menjelaskan bahwa timnya menyajikan sejarah panjang diskriminasi terhadap Rohingya. "Kami membahas Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, serta rangkaian kebijakan diskriminatif yang semakin mengekang akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, mata pencaharian, dan kebebasan bergerak. Semua itu membuat kehidupan Rohingya menjadi sangat sulit dan, menurut argumentasi kami, merupakan salah satu dari sejumlah indikator adanya niat genosida," jelasnya.
Di pihak Myanmar, Aung San Suu Kyi—saat itu masih memimpin pemerintahan sipil—memilih membela negaranya secara langsung di ICJ pada 2019. Ia berargumen bahwa tim hukum Gambia keliru menggambarkan konflik kompleks tersebut. Menurut Suu Kyi, meskipun mungkin terjadi kejahatan perang, hal itu tidak otomatis membuktikan niat genosida.
Sejak kudeta 2021, pembelaan Myanmar di ICJ dipimpin tim hukum baru yang ditunjuk junta militer. Jenderal Min Aung Hlaing, yang kini memimpin Myanmar, disebut sebagai tokoh paling bertanggung jawab atas operasi militer 2017.
Latar Belakang: Standar Pembuktian yang Tinggi
Membuktikan genosida di pengadilan internasional bukan perkara mudah. Para hakim menerapkan standar pembuktian yang sangat tinggi. Jika tidak ada program genosida yang dinyatakan secara eksplisit seperti rezim Nazi, pengadilan biasanya menuntut bukti bahwa satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari tindakan terdakwa adalah adanya niat genosida.
Presedennya terlihat dalam kasus Bosnia-Herzegovina melawan Serbia di ICJ pada 1993. Pengadilan butuh 14 tahun untuk menyimpulkan bahwa meskipun pembantaian Srebrenica 1995 merupakan genosida, tidak ada bukti cukup bahwa negara Serbia memiliki niat genosida. Serbia hanya dinyatakan gagal mencegah genosida.
Namun, argumen Gambia tentang kedudukan hukum negara pihak ketiga merupakan terobosan. Untuk pertama kalinya, sebuah negara yang tidak terdampak langsung mengklaim berhak menggugat karena pelanggaran konvensi penting dianggap memengaruhi seluruh komunitas internasional. ICJ telah memutuskan bahwa Gambia memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan perkara.
Dampak Putusan bagi Myanmar dan Rohingya
Jika ICJ memenangkan Gambia, Myanmar akan menghadapi cap sebagai negara yang melakukan "kejahatan di atas segala kejahatan", sejajar dengan Jerman Nazi, milisi Hutu di Rwanda, dan pasukan Serbia Bosnia dalam pembantaian Srebrenica.
Putusan ini juga menjadi pukulan bagi Min Aung Hlaing yang dalam beberapa bulan terakhir berupaya memperbaiki citra internasionalnya. Tidak ada mekanisme banding terhadap putusan ICJ, tetapi juga tidak ada sanksi otomatis yang langsung mengikuti.
Junta Myanmar saat ini lebih fokus memulihkan hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia, yang kemungkinan tidak terlalu memedulikan putusan tersebut. Sebaliknya, ia tampak kurang peduli pada hubungan dengan negara-negara Barat yang lebih menyoroti isu akuntabilitas dan hak asasi manusia.
Bagi diaspora Rohingya, putusan ini bermakna sangat besar. "Ini seperti pengakuan resmi atas penderitaan kami," kata Mohammed Nowkim, warga Rohingya yang terusir dari Buthidaung pada 2017 dan kini tinggal di Kanada.
"Bagi warga Rohingya, persidangan ini merupakan momen pengakuan atas penderitaan kami setelah bertahun-tahun mengalami penyangkalan. Rohingya telah menunggu keadilan selama puluhan tahun, bukan hanya tahun ini," ujarnya.
Langkah Selanjutnya dan Hambatan di Lapangan
Nowkim dan aktivis Rohingya berharap putusan yang memenangkan Gambia mendorong negara-negara lain mengambil langkah lebih terkoordinasi untuk mencari solusi agar mereka dapat kembali ke Rakhine dengan aman.
Namun hambatannya besar. Lebih dari satu juta Rohingya masih terjebak di kamp pengungsian di Bangladesh, tidak diizinkan bekerja, sementara dukungan dana internasional terus menyusut.
Negara Bagian Rakhine porak-poranda akibat konflik antara militer Myanmar dan Tentara Arakan (Arakan Army). Kelompok itu kini menguasai sebagian besar wilayah dan didukung penduduk asli etnis Rakhine yang umumnya menolak kembalinya warga Rohingya. Banyak desa Rohingya hancur total, dan perhatian internasional semakin memudar.
Bahkan putusan genosida dari pengadilan tertinggi dunia pun tidak akan dengan sendirinya mengubah kenyataan tersebut. Keadilan hukum hanyalah langkah awal; pemulihan hak-hak Rohingya masih membutuhkan tekanan diplomatik dan bantuan kemanusiaan berkelanjutan.
Analisis Redaksi: Ujian bagi Akuntabilitas Hukum Internasional
Kasus Gambia melawan Myanmar di ICJ bukan sekadar sengketa hukum antarnegara. Ini adalah ujian apakah hukum internasional mampu menjerat pelaku kejahatan terberat ketika jalur pidana tertutup rapat. Selama ini, Konvensi Genosida 1948 lebih sering menjadi simbol moral daripada instrumen penegakan yang efektif. Jika ICJ memutuskan Myanmar bersalah, preseden ini bisa mengubah cara dunia menangani kejahatan negara.
Namun, kemenangan di pengadilan tidak otomatis membawa perubahan di lapangan. Sejarah menunjukkan bahwa putusan ICJ sering kali hanya bersifat deklaratif tanpa daya paksa. Serbia dinyatakan gagal mencegah genosida, tetapi tidak ada sanksi otomatis yang dijatuhkan. Myanmar, yang saat ini dikuasai junta, kemungkinan besar akan mengabaikan putusan tersebut. Negara-negara ASEAN pun tampak enggan menekan Myanmar secara berarti.
Karena itu, putusan ICJ seharusnya menjadi titik awal, bukan akhir. Masyarakat internasional perlu memastikan bahwa cap genosida terhadap Myanmar diikuti dengan langkah konkret: sanksi bertarget, dukungan bagi pengungsi, dan tekanan diplomatik agar junta menghentikan diskriminasi sistemik. Tanpa itu, kemenangan Gambia hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa dampak nyata bagi lebih dari satu juta Rohingya yang masih menunggu keadilan.
Sumber: bbc.com, icj-cij.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0