RUU Perampasan Aset: DPR Klaim Celah Penyalahgunaan Kekuasaan Sudah Ditutup

Nov 19, 2026 - 08:50
 0  1
RUU Perampasan Aset: DPR Klaim Celah Penyalahgunaan Kekuasaan Sudah Ditutup

DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tidak akan menjadi alat kekuasaan atau alat pemerasan aparat penegak hukum. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut semua celah penyalahgunaan sudah ditutup sejak awal pembahasan.

Ad
Ad

Jaminan itu disampaikan Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Ia menjawab langsung kekhawatiran publik yang mencuat selama proses pembahasan beleid tersebut.

Baca juga: Motif Ibu di Lumajang Habisi Bayinya Terungkap: Cekcok dengan Suami Jadi Pemicu

"Kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," kata Habiburokhman.

RUU ini sendiri sudah disepakati di tingkat satu untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Kesepakatan diambil dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/11/2026).

Kronologi: Dari Rapat Komisi III ke Pengesahan Tingkat Satu

Rapat kerja 18 November itu menjadi titik kunci. Dasco meminta persetujuan Komisi III DPR dan pemerintah untuk membawa draf regulasi ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna terdekat.

"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?" ujar Dasco. Pertanyaan itu langsung dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR yang hadir.

Baca juga: Kades Angely Mangkir Lagi, Polres Batu Siap Jemput ke Lamongan

Setelah persetujuan lisan, Dasco meminta perwakilan seluruh fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Pihak pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," kata Dasco dalam rapat tersebut.

Sehari berselang, Habiburokhman menyampaikan penjelasan ke publik. Ia menegaskan bahwa persetujuan tingkat satu bukan akhir proses. Naskah masih harus melewati Rapat Paripurna sebelum resmi menjadi undang-undang. Rincian proses legislatif ini juga dilaporkan dalam pemberitaan AFU.ID.

Sepuluh Poin Pengaturan dan Perlindungan HAM

Habiburokhman merinci sepuluh poin utama yang disepakati DPR dan pemerintah. Poin-poin itu menjadi dasar klaim bahwa RUU ini memiliki mekanisme perlindungan berlapis.

  1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
  2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria perampasan aset, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.
  3. Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lain, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
  5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
  6. Jaminan upaya optimal pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung serta pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
  7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel, dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.
  8. Pengawasan pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan independen.
  9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
  10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Poin kelima dan kesembilan menjadi kunci jawaban atas kekhawatiran publik. Keduanya mengatur perlindungan pihak ketiga beriktikad baik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Kabar Baik bagi Korban Investasi Bodong

Selain soal proteksi, RUU ini membawa perubahan skema ganti kerugian. Selama ini banyak korban investasi bodong dan perdagangan saham bodong mengadu karena uang mereka tidak kembali.

Habiburokhman menyebut selama ini ganti kerugian masuk ke negara lebih dulu, bahkan tak sampai ke tangan korban sama sekali. Skema itu akan diubah lewat undang-undang ini.

"Ada hal yang masuk belakangan, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," ungkapnya.

Dengan skema baru, korban bisa langsung menerima ganti kerugian dari hasil penjualan aset pelaku tindak pidana. Fokus utama RUU tetap pada perampasan aset tindak pidana korupsi.

"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," jelas Habiburokhman.

Perubahan ini menjawab keluhan lama korban kejahatan keuangan yang merasa negara lebih dulu mengambil hasil sitaan. Dalam praktik sebelumnya, aset rampasan kerap masuk kas negara tanpa jalur jelas bagi korban untuk menagih haknya.

Latar Belakang: Mengapa RUU Ini Lama Dinanti

RUU Perampasan Aset sudah bertahun-tahun masuk daftar tunggu legislasi. Dorongan untuk segera mengesahkannya datang dari kebutuhan memberi aparat alat hukum yang lebih tajam terhadap koruptor yang menyembunyikan harta hasil kejahatan.

Selama ini, penindakan aset hasil korupsi bergantung pada proses pidana terhadap tersangka. Jika tersangka kabur, meninggal, atau perkara dihentikan, aset yang diduga hasil kejahatan sulit dirampas. Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana hadir untuk menutup celah itu.

Namun mekanisme tersebut justru memicu kekhawatiran sebaliknya. Tanpa pengawasan ketat, kewenangan besar di tangan aparat bisa disalahgunakan untuk menekan pihak tertentu. Kekhawatiran itulah yang berulang kali disuarakan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai diskusi publik tentang rancangan ini.

Poin keempat RUU mengatur pembagian kewenangan secara rinci, dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan. Poin kedelapan menempatkan badan independen sebagai pengawas. Dua pasal ini menjadi jawaban struktural atas kekhawatiran penyalahgunaan. Pembahasan senada juga tercatat dalam pemberitaan Hukumonline soal dinamika legislasi ranah hukum pidana.

Dampak dan Langkah Selanjutnya di Rapat Paripurna

Bagi korban kejahatan keuangan, RUU ini menjanjikan jalur ganti rugi yang lebih langsung. Bagi aparat penegak hukum, RUU memberi kewenangan baru yang lebih luas dalam memburu aset hasil tindak pidana.

Bagi pemerintah, pengesahan RUU ini menuntaskan salah satu agenda legislasi yang lama tertunda. Namun implementasinya bergantung pada pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas independen yang diamanatkan RUU.

Langkah berikutnya adalah Rapat Paripurna DPR terdekat. Jika disahkan, RUU ini akan menjadi undang-undang dan menjadi dasar hukum baru bagi penindakan aset hasil korupsi dan kejahatan keuangan lainnya.

Habiburokhman menegaskan bahwa peluang penyalahgunaan sudah tertutup. "Insyaallah sudah tertutup," ujarnya. Klaim itu kini menunggu pembuktian di tahap implementasi, bukan hanya di atas kertas naskah undang-undang.

Analisis Redaksi

Klaim bahwa semua celah sudah ditutup perlu dibaca dengan hati-hati. Sejarah penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa masalah utama jarang terletak pada bunyi pasal, melainkan pada siapa yang menjalankannya. Pasal bisa dirumuskan seketat apa pun, tetapi jika pengawasannya lemah, kewenangan besar tetap rawan disalahgunakan.

Poin kedelapan RUU, yang menjanjikan pengawasan oleh badan independen, justru menjadi pasal paling menentukan. Siapa yang duduk di badan itu, bagaimana mereka dipilih, dan seberapa kuat kewenangannya, akan menentukan apakah perlindungan yang dijanjikan benar-benar bekerja. Tanpa itu, frasa "badan independen" hanya jadi hiasan di lembaran undang-undang.

Perubahan skema ganti rugi bagi korban investasi bodong adalah kabar yang layak diapresiasi. Tetapi janji itu juga menuntut kejelasan teknis: berapa lama proses penjualan aset, bagaimana urutan pembayaran jika korban banyak, dan siapa yang mengawasi pembagiannya. DPR sudah memilih jalan mengesahkan RUU ini. Kini publik yang akan menilai apakah proteksi yang dijanjikan benar-benar melindungi, atau hanya memindahkan kekuasaan ke tangan yang baru.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad