Dasco Jadi Cawapres: Peringatan Keras Progress Indonesia untuk Gerindra

Nov 19, 2026 - 08:30
 0  2
Dasco Jadi Cawapres: Peringatan Keras Progress Indonesia untuk Gerindra

Direktur Eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony mengingatkan Partai Gerindra agar tidak terjebak dalam penggiringan opini yang mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut Idrus, dukungan masif terhadap Dasco di ruang publik perlu dibaca secara jernih karena tidak semuanya murni aspirasi.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Idrus dalam diskusi bersama Mediakarya di Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang membahas soal cawapres pengganti Gibran. Ia menilai sebagian dukungan terhadap Dasco patut diduga sebagai operasi penggiringan opini yang sengaja dibangun untuk menarik Gerindra ke dalam jebakan politik.

Baca juga: Phu Khe Bangun Partai dan Ekonomi: 30 Anggota Baru, Pendapatan 206% Target

“Gerindra harus hati-hati. Jangan sampai terjebak penggiringan opini yang seolah-olah Dasco harus menjadi wapres. Ini bukan sekadar soal dukungan, tapi soal siapa yang diuntungkan jika Dasco pindah dari DPR,” ujar Idrus.

Kronologi dan Konteks Wacana Dasco Jadi Cawapres

Wacana penggantian Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden menguat setelah Gibran menyatakan mundur dari posisinya. Sejumlah nama kemudian muncul di ruang publik, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, politikus Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Dukungan terhadap Dasco datang dari berbagai kalangan, mulai dari jaringan relawan hingga sejumlah politisi. Namun, bagi Idrus, gelombang dukungan itu tidak bisa diterima begitu saja. Ia melihat ada pola yang perlu dicurigai, terutama karena Dasco merupakan figur sentral dalam komunikasi politik di parlemen.

“Dasco itu penyeimbang di DPR. Dia yang membuat lobi politik berjalan. Kalau Dasco dipindahkan ke kursi wapres, siapa yang akan menjaga komunikasi itu?” kata Idrus.

Baca juga: Partai Demokrat AS Cari Wajah Baru Jelang Pilpres 2028, Konferensi 'What's Next' Jadi Ajang Bangkit

Diskusi yang digelar Mediakarya itu juga membahas dinamika politik terkini, termasuk mundurnya Gibran dan dampaknya terhadap konstelasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum tersebut, Idrus menegaskan bahwa posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan simbolik, melainkan memiliki konsekuensi konstitusional yang mengikat.

Peran Dasco sebagai Operator Politik di DPR

Idrus menilai Dasco adalah figur kunci yang berhasil menjalin komunikasi politik di DPR RI. Perannya bukan sekadar sebagai Wakil Ketua DPR, melainkan sebagai jembatan lobi politik antara pemerintah, parlemen, dan partai-partai koalisi.

Di tangan Dasco, komunikasi yang buntu bisa kembali cair. Kepentingan pemerintah yang tersendat di parlemen bisa dinegosiasikan. Ketegangan antar fraksi bisa diredam sebelum meledak ke ruang publik.

“Dasco itu penyeimbang di DPR. Dia yang membuat lobi politik berjalan. Kalau Dasco dipindahkan ke kursi wapres, siapa yang akan menjaga komunikasi itu?” ujar Idrus menegaskan.

Jika Dasco lebih memilih menduduki kursi wakil presiden, Idrus mengkhawatirkan lobi politik di DPR justru akan mengalami kebuntuan. Tidak ada lagi figur yang memiliki jaringan, kewibawaan, dan kemampuan negosiasi sekuat Dasco untuk meredam gesekan antar partai.

Kekosongan peran itu, kata dia, akan merugikan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Pemerintahan membutuhkan DPR yang solid dan komunikatif. Tanpa Dasco di DPR, agenda-agenda strategis pemerintah berisiko tersendat, bahkan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan yang tidak produktif.

“Yang diuntungkan dari pindahnya Dasco justru pihak yang ingin pemerintahan Prabowo melemah di parlemen. Begitu Dasco pergi, DPR kehilangan operator politiknya,” ujar Idrus.

Risiko Ganda bagi Gerindra dan Dasco

Idrus juga menyoroti risiko yang dihadapi Dasco jika menerima tawaran sebagai wakil presiden. Menurutnya, ruang gerak Dasco justru akan semakin sempit karena terikat protokol kenegaraan dan posisi konstitusional yang jauh lebih kaku.

“Wapres itu bukan mewakili partai. Wapres tidak boleh berpihak kepada parpol mana pun. Wapres adalah milik seluruh rakyat, milik seluruh bangsa,” tutur Idrus.

Artinya, begitu Dasco menjadi wapres, ia tidak lagi bisa menjadi juru runding Gerindra di parlemen. Ia tidak lagi bisa membela kepentingan partai secara terbuka. Ia harus berdiri di atas semua partai, di atas semua golongan.

Bagi Gerindra, kata dia, itu adalah kerugian ganda. Partai kehilangan operator politik terbaiknya di DPR, sementara figur yang dipindahkan itu pun tidak bisa lagi bekerja untuk kepentingan partai.

“Gerindra jangan berpikir Dasco jadi wapres berarti Gerindra semakin kuat. Justru sebaliknya. Gerindra kehilangan taringnya di DPR, dan Dasco sendiri kehilangan ruang geraknya,” ujar Sekjen IKA Lemhanas PPRA-61 ini.

Dia juga mengingatkan bahwa jabatan wakil presiden pengganti adalah jabatan dengan risiko politik yang sangat tinggi. Kursi itu adalah kursi panas peninggalan Gibran Rakabuming Raka, dengan beban polarisasi, sorotan publik, dan ekspektasi yang tidak ringan.

Jika Dasco ditempatkan di sana, kata dia, setiap langkahnya akan selalu dikaitkan dengan kepentingan Gerindra, padahal secara konstitusi ia tidak boleh lagi berpihak. Jika ia bersikap netral, ia akan dituduh melupakan Gerindra. Jika ia terlihat membela Gerindra, ia akan dituduh melanggar etika kenegaraan.

“Ini posisi yang serba salah. Mau bergerak ke kiri salah, ke kanan salah. Di DPR, Dasco bebas bergerak. Di kursi wapres, semua gerakannya akan dibaca secara politik,” kata Idrus.

Desakan agar Gerindra Tak Terburu-buru

Karena itu, Progress Indonesia meminta Gerindra untuk tidak terburu-buru menanggapi dukungan-dukungan yang bermunculan. Dukungan itu, kata Idrus, harus diuji apakah datang dari basis yang tulus atau dari pihak yang sengaja ingin melemahkan posisi tawar Gerindra dan pemerintahan Prabowo dari dalam parlemen.

“Jangan sampai Gerindra bangga karena kadernya didorong jadi wapres, padahal itu cara halus untuk menyingkirkan Dasco dari DPR. Itu namanya menang sorak, kalah strategi,” tegasnya.

Menurut dia, keputusan paling rasional bagi Gerindra dan bagi Presiden Prabowo adalah mempertahankan Dasco di DPR RI, di tempat di mana ia paling dibutuhkan dan paling efektif. Kursi wakil presiden, kata dia, sebaiknya diisi figur profesional yang netral, yang tidak akan menguras kekuatan politik partai mana pun.

“Biarkan Dasco tetap di DPR, menjaga mesin politik pemerintahan. Wapres biar diisi figur yang bisa berdiri di atas semua partai. Itu yang paling sehat untuk bangsa dan untuk Prabowo,” ujar Idrus menutup pernyataannya.

Dampak bagi Peta Politik Nasional

Pernyataan Progress Indonesia menambah lapisan dinamika dalam pembahasan pengganti Gibran. Wacana ini tidak hanya menyangkut siapa yang akan menduduki kursi wapres, tetapi juga bagaimana kekuatan politik di DPR akan dikonfigurasi ulang.

Jika Dasco benar-benar dicalonkan dan terpilih, Gerindra harus mencari figur pengganti yang mampu menjalankan peran lobi politik di parlemen. Proses itu tidak sederhana karena membutuhkan jaringan, kewibawaan, dan kemampuan negosiasi yang terbangun dalam waktu panjang.

Sebaliknya, jika Dasco tetap di DPR, pemerintahan Prabowo memiliki operator politik yang sudah terbukti mampu menjaga stabilitas parlemen. Ini penting mengingat agenda-agenda strategis pemerintah membutuhkan dukungan legislatif yang solid.

Idrus juga menyoroti bahwa kursi wapres pengganti Gibran memiliki beban politik tersendiri. Gibran meninggalkan warisan polarisasi yang membuat siapa pun yang menggantikannya akan menghadapi sorotan tajam publik.

“Kursi itu kursi panas. Siapa pun yang duduk di sana harus siap menghadapi tekanan politik yang tidak ringan,” ujar Idrus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Partai Gerindra terkait desakan Progress Indonesia. Sufmi Dasco Ahmad juga belum memberikan komentar mengenai wacana pencalonannya sebagai wakil presiden pengganti Gibran.

Analisis Redaksi

Peringatan Progress Indonesia menyentuh titik yang jarang dibahas dalam wacana publik: kursi wakil presiden bukan sekadar promosi politik, melainkan perpindahan ruang gerak yang mengubah cara seseorang bekerja. Idrus Mony benar bahwa Dasco adalah operator politik yang efektif di DPR. Namun, efektivitas itu justru lahir dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR yang bisa bergerak lincah di antara fraksi dan kepentingan.

Di kursi wapres, Dasco akan terikat protokol dan konstitusi. Ia tidak lagi bisa menjadi juru runding partai. Jika ia tetap membela Gerindra, ia melanggar etika kenegaraan. Jika ia bersikap netral, ia dituduh melupakan partai. Ini adalah posisi yang secara struktural tidak menguntungkan bagi siapa pun yang mendudukinya, terutama bagi figur yang selama ini berperan sebagai penyeimbang.

Yang menarik dari pernyataan Idrus adalah sindiran soal “menang sorak, kalah strategi.” Dalam politik, dukungan massif di ruang publik tidak selalu berarti keuntungan elektoral. Kadang, dukungan itu adalah cara halus untuk memindahkan seseorang dari posisi yang strategis. Gerindra perlu membaca ini dengan kepala dingin, bukan dengan euforia.

Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Gerindra dan Dasco sendiri. Namun, satu hal yang jelas: mempertahankan Dasco di DPR berarti menjaga mesin politik pemerintahan tetap berjalan. Memindahkannya ke kursi wapres berarti mengambil risiko kehilangan operator terbaik di parlemen, tanpa jaminan bahwa kursi itu akan mendatangkan keuntungan politik yang sepadan.

Sumber: mediakarya.id, dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad