Banjir Palembang: DPRD Sumsel Desak Penanganan Terintegrasi Lintas Instansi

Nov 19, 2026 - 09:10
 0  1
Banjir Palembang: DPRD Sumsel Desak Penanganan Terintegrasi Lintas Instansi

Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan H. Nopianto menilai banjir yang nyaris selalu melanda sejumlah kawasan Kota Palembang setiap musim hujan harus ditangani serius oleh semua pemangku kepentingan, bukan hanya satu instansi. Ia menekankan penanganan banjir mesti terintegrasi lintas sektor.

Ad
Ad

Pernyataan itu muncul di tengah pola banjir yang berulang. Warga di beberapa wilayah Palembang sudah terbiasa menghadapi genangan setiap kali curah hujan tinggi, dan persoalan tersebut kembali mencuat sebagai agenda politik di DPRD Sumsel.

Baca juga: Normalisasi Sungai Muneng Kudus: 2,4 Kilometer Dibersihkan, Risiko Banjir Turun

Nopianto Soroti Pola Banjir yang Berulang Setiap Musim Hujan

Menurut Nopianto, banjir di Palembang bukan lagi kejadian musiman yang bisa dianggap wajar. Ia menilai persoalan tersebut layak menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena dampaknya menyentuh kehidupan warga setiap tahun.

Pernyataan itu disampaikan dalam pemberitaan Berita Pagi, yang mengutip langsung pandangan Wakil Ketua DPRD Sumsel tersebut. Inti pesannya jelas: penanganan banjir tidak cukup dilakukan secara parsial.

Palembang sebagai ibu kota provinsi menanggung beban ganda. Di satu sisi, kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Sumsel. Di sisi lain, infrastruktur drainase dan pengendalian air dituntut mampu mengimbangi pertumbuhan kawasan terbangun yang terus meluas.

Nopianto tidak merinci lokasi mana saja yang paling parah terdampak. Namun ia menegaskan bahwa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Palembang hampir selalu datang setiap musim hujan, sehingga persoalannya bersifat struktural, bukan insidental.

Baca juga: BPBD Subang Petakan Wilayah Rawan Longsor dan Banjir Jelang Musim Hujan

Penanganan Terintegrasi Jadi Kunci Menurut DPRD Sumsel

Gagasan utama yang dibawa Nopianto adalah integrasi. Penanganan banjir, katanya, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu, tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing instansi.

Dalam praktik pemerintahan, penanganan banjir di Palembang memang bersinggungan dengan banyak pihak. Ada pemerintah kota yang mengurus drainase dan ruang publik, pemerintah provinsi yang menangani kewenangan lintas daerah, hingga pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai untuk persoalan sungai dan kanal.

Persoalan bertambah rumit karena wilayah administratif tidak selalu sejalan dengan batas Daerah Aliran Sungai (DAS). Air yang mengalir dari kawasan hulu di kabupaten sekitar bisa berujung genangan di Palembang, sementara kewenangan penanganannya tersebar di beberapa instansi.

Karena itu, seruan integrasi bukan sekadar retorika. Tanpa koordinasi yang jelas, program normalisasi kanal, pembangunan pompa, dan perbaikan drainase berisiko tumpang tindih atau justru saling melemahkan.

Beberapa hal yang biasanya menjadi titik rawan dalam penanganan banjir terintegrasi:

  • Perbedaan data antara instansi soal titik genangan dan kapasitas drainase.
  • Kewenangan yang terpecah antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
  • Pembangunan kawasan yang tidak selalu mengikuti daya tampung saluran air.
  • Pemeliharaan saluran yang belum berjalan rutin sepanjang tahun.

Nopianto menempatkan persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama. DPRD Sumsel, menurutnya, memandang perlu ada perhatian serius dari semua pihak agar banjir tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas.

Mengapa Banjir Palembang Sulit Diselesaikan Sepihak

Palembang memiliki karakter geografis yang menantang. Kota ini dilintasi sungai besar dan sejumlah anak sungai, dengan topografi sebagian wilayah yang relatif rendah. Kondisi itu membuat air hujan sulit cepat surut ketika curah hujan tinggi dan saluran tidak mampu menampung debit air.

Tekanan lain datang dari pertumbuhan kota. Kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi yang terus berkembang menambah luas permukaan kedap air. Air hujan yang seharusnya meresap ke tanah berubah menjadi limpasan yang membebani drainase.

Dalam kondisi seperti itu, solusi tunggal hampir selalu gagal. Membangun pompa tanpa memperbaiki saluran tidak menyelesaikan masalah. Memperlebar kanal tanpa mengendalikan pembangunan di sekitarnya juga hanya memindahkan persoalan.

Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri memiliki kanal informasi resmi melalui portal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi salah satu rujukan kebijakan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur pengendalian banjir.

Di tingkat kota, Palembang memiliki perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang. Namun keputusan besar soal sungai, kanal lintas wilayah, dan pendanaan infrastruktur tetap membutuhkan koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat.

Itulah sebabnya seruan Nopianto relevan. Banjir di Palembang bukan persoalan satu dinas, melainkan persoalan tata kelola lintas lembaga yang menuntut satu peta jalan bersama.

Dampak Banjir bagi Warga dan Ekonomi Kota Palembang

Banjir yang berulang membawa biaya yang tidak kecil. Warga menanggung kerugian langsung berupa kerusakan rumah, perabot, dan kendaraan, serta terganggunya aktivitas harian ketika akses jalan terputus.

Dampak ekonominya juga terasa lebih luas. Palembang adalah pusat perdagangan dan jasa di Sumsel. Ketika genangan menutup ruas jalan utama, distribusi barang dan mobilitas pekerja ikut melambat.

Bagi pelaku usaha kecil, banjir kerap berarti kehilangan pendapatan harian. Bagi pemerintah, banjir menuntut anggaran tanggap darurat yang seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan.

Ada pula beban kesehatan. Genangan yang bertahan lama menjadi tempat berkembang biak nyamuk dan memicu penyakit kulit, terutama di kawasan padat penduduk dengan sanitasi terbatas.

Karena itu, penanganan banjir yang terintegrasi bukan hanya soal infrastruktur. Ia menyangkut kualitas hidup warga, keberlanjutan usaha, dan citra Palembang sebagai kota yang siap menghadapi musim hujan.

Langkah Selanjutnya yang Ditunggu Publik

Setelah seruan integrasi disampaikan DPRD Sumsel, publik menunggu tindak lanjut konkret. Yang dibutuhkan bukan hanya pernyataan, melainkan kesepakatan kerja antarinstansi dengan target dan jadwal yang jelas.

Beberapa langkah yang secara umum menjadi prasyarat penanganan banjir terpadu:

  1. Penyamaan data titik rawan banjir antara kota, provinsi, dan pusat.
  2. Penetapan satu koordinator penanganan banjir lintas instansi.
  3. Pemeliharaan saluran dan pompa secara berkala, bukan hanya saat banjir datang.
  4. Pengendalian pembangunan di kawasan resapan dan bantaran air.
  5. Evaluasi berkala yang dilaporkan ke DPRD dan diketahui publik.

DPRD Sumsel, melalui pernyataan Nopianto, memposisikan diri sebagai pengawas yang mendorong percepatan penanganan. Fungsi pengawasan dewan bisa dipakai untuk memastikan program berjalan dan anggaran tidak sia-sia.

Namun hasilnya tetap bergantung pada eksekusi di lapangan. Selama koordinasi belum terbangun rapi, banjir di Palembang berpotensi kembali menjadi agenda yang sama pada musim hujan berikutnya.

Analisis Redaksi

Seruan Nopianto menyentuh titik paling lemah dalam penanganan banjir di banyak kota besar Indonesia: fragmentasi kewenangan. Ketika satu instansi sibuk membangun, instansi lain sibuk memperbaiki, dan pihak ketiga sibuk mengurus sungai, hasilnya sering tidak pernah utuh.

Pernyataan DPRD Sumsel layak diapresiasi karena mengangkat persoalan ini ke ruang publik. Tetapi integrasi hanya bermakna jika ada satu pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas hasil akhir. Tanpa itu, kata integrasi berisiko berhenti sebagai bahasa rapat.

Yang paling dinanti warga Palembang bukan pernyataan sikap, melainkan bukti bahwa air bisa surut lebih cepat pada musim hujan berikutnya. Selama itu belum terjadi, persoalan banjir akan terus kembali ke meja DPRD, tahun demi tahun.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad