Wakil Bupati Roi Palunga Minta Partai Politik Prioritaskan OAP di Dapil 2, 3, dan 4 Yapen
Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga meminta partai politik memprioritaskan kaderisasi dan pencalonan Orang Asli Papua. Usulan itu ia sampaikan khusus untuk Dapil 2, 3, dan 4 saat membuka sosialisasi pendidikan politik Kesbangpol di Distrik Yapen Selatan, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen itu menyasar pengurus partai politik dan masyarakat, dengan peserta dari unsur partai, Dewan Adat Daerah, Dewan Adat 7 Suku, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta warga.
Baca juga: NasDem Tunjuk Orideko Burdam Pimpin DPW Papua Barat Daya, Target 2029
Dalam sambutannya, Roi menilai partai politik punya posisi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia Papua. Bukan hanya soal kursi, tetapi juga soal siapa yang dilatih, direkrut, dan diberi jalan sejak awal.
Kaderisasi OAP dan Janji Otonomi Khusus
Roi merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurutnya, regulasi itu sudah memberi ruang afirmasi, perlindungan, dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua untuk berperan aktif di berbagai sektor pembangunan, termasuk politik dan pemerintahan.
Karena itu, ia meminta sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai acara seremonial. Ia ingin forum itu menjadi wadah pembinaan agar pengurus partai bekerja lebih profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
“Saya mintakan kepada setiap pengurus partai politik untuk dapat mengoptimalkan proses rekrutmen dan pembinaan bagi kader Orang Asli Papua secara berjenjang. Dengan demikian, melalui kaderisasi ini diharapkan mampu melahirkan bakal calon pemimpin OAP yang berintegritas dan berkompeten bagi daerah ini,” tegas Roi di hadapan peserta.
Baca juga: Nasib PSI di Koalisi Dipertanyakan: 3 Kader Mundur, Jazilul PKB Buka Suara
Pernyataan itu menyiratkan satu hal: ruang afirmasi yang disediakan undang-undang belum otomatis terisi. Partai tetap menjadi pintu utama, dan pintu itulah yang diminta dibuka lebih lebar.
Usulan Khusus untuk Dapil 2, 3, dan 4 Kepulauan Yapen
Bagian paling menonjol dari sambutan Roi adalah usulan agar partai politik memberi ruang lebih luas bagi Orang Asli Papua untuk maju sebagai calon legislatif. Ia menyebut tiga daerah pemilihan secara spesifik: Dapil 2, 3, dan 4 Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Apakah bisa khusus Dapil 2, 3, dan 4 kita memberi ruang seluas-luasnya untuk Orang Asli Papua? Dan biarlah Nusantara seperti saya ini, kita bertarung habis-habisan di Dapil 1,” ungkap Roi.
Kalimat itu disampaikan dengan nada ringan, tetapi pesannya jelas. Roi menyebut dirinya bagian dari “Nusantara” dan menawarkan pembagian ruang: Dapil 1 dibiarkan terbuka untuk kompetisi bebas, sementara Dapil 2, 3, dan 4 diarahkan memberi tempat bagi kader OAP.
Ia menegaskan usulan tersebut merupakan pemikiran dan harapan pribadi, bukan instruksi. Kewenangan menentukan pencalonan tetap berada di tangan masing-masing partai politik.
Roi berharap muncul komitmen bersama untuk memperkuat keterwakilan anak-anak Papua di lembaga legislatif Kabupaten Kepulauan Yapen.
Politik Santun, Tolak Politik Uang
Selain soal afirmasi, Roi menyoroti etika berpolitik. Ia mengingatkan pengurus dan kader partai agar menjaga cara berpolitik di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan dan pilihan politik adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa dan bertanggung jawab.
Ia mengajak seluruh elemen politik menolak praktik politik uang serta penyebaran informasi provokatif yang bisa memecah persatuan warga.
“Perbedaan pandangan dalam berpolitik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen partai politik agar tetap mengedepankan etika berpolitik yang santun,” pesannya.
Harapannya, pendidikan politik semacam ini membangun budaya demokrasi yang sehat sekaligus menjaga persatuan dan stabilitas keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Toki Tifa Menutup Sosialisasi Kesbangpol
Roi resmi membuka Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Pengurus Partai Politik dan Masyarakat bagi Orang Asli Papua di Distrik Yapen Selatan. Penandaannya bukan potong pita, melainkan ajakan bersama melakukan tradisi toki tifa.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap kegiatan ini memperkuat pemahaman politik masyarakat serta melahirkan kader OAP yang berkualitas, berintegritas, dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
Sejumlah hal yang ditekankan dalam forum tersebut:
- Partai politik diminta merekrut dan membina kader OAP secara berjenjang, bukan hanya menjelang pemilu.
- Ruang pencalonan OAP diusulkan diperluas khusus di Dapil 2, 3, dan 4 Kepulauan Yapen.
- Etika politik dijunjung, politik uang dan informasi provokatif ditolak.
- Peserta melibatkan Dewan Adat Daerah, Dewan Adat 7 Suku, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.
Rujukan kebijakan yang dipakai adalah UU Otonomi Khusus Papua, yang menjadi dasar afirmasi bagi OAP. Informasi resmi mengenai pelaksanaan kegiatan ini dirilis melalui situs Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Konstitusi juga memberi landasan bagi kebijakan afirmasi semacam ini, sebagaimana tercantum dalam kerangka legislasi nasional yang mengatur otonomi khusus dan perlindungan masyarakat asli Papua.
Analisis Redaksi: Afirmasi Tidak Cukup Dititipkan pada Kesepakatan Lisan
Yang menarik dari forum ini bukan sekadar seruan agar partai membuka pintu bagi OAP. Justru cara Roi membaginya per dapil yang perlu dibaca lebih teliti. Ia menyebut Dapil 2, 3, dan 4 sebagai wilayah yang semestinya memberi ruang luas bagi kader OAP, sementara Dapil 1 dibiarkan menjadi medan pertarungan terbuka. Pembagian seperti ini praktis, tetapi sekaligus mengakui bahwa peta politik lokal tidak seragam.
Masalahnya, usulan itu disampaikan sebagai harapan pribadi, bukan kebijakan resmi. Roi sendiri menegaskan tetap menghormati kewenangan partai. Di titik inilah afirmasi berisiko berhenti sebagai retorika. Tanpa mekanisme yang jelas—misalnya kesepakatan tertulis antarpartai, data kader OAP yang terverifikasi, atau target keterwakilan yang terukur—seruan semacam ini mudah menguap begitu musim pencalonan tiba.
Kaderisasi berjenjang yang diminta Roi juga menuntut biaya dan waktu. Partai di daerah sering kekurangan sumber daya untuk menjalankan pendidikan politik rutin. Karena itu, peran Kesbangpol sebagai penyelenggara sosialisasi menjadi krusial: ia bisa berubah dari sekadar fasilitator acara menjadi pengawal komitmen. Jika forum seperti ini berlanjut dengan pemantauan, bukan hanya sambutan, peluang lahirnya kader OAP yang berintegritas jauh lebih besar. Jika tidak, toki tifa hanya akan menjadi penutup acara yang meriah tanpa jejak.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0