PSI Tak Lagi Dianggap Koalisi Prabowo, PKB: Sudah Tidak Ada di Kabinet
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak lagi dianggap bagian dari koalisi Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden dan tiga kader PSI keluar dari kabinet.
"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), dikutip dari detikNews.
Baca juga: Ninh Kieu Perketat Disiplin, Pencegahan Korupsi Proaktif di Akar Rumput
Pernyataan itu memantik respons dari PSI. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya tetap berada di koalisi pemerintah meski tak ada kader yang duduk di kursi menteri atau wakil menteri.
Kronologi Mundurnya Kader PSI dari Kabinet
Jazilul menilai PSI tak lagi menjadi bagian koalisi pemerintah lantaran Gibran Rakabuming Raka sudah mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Selain itu, ketiga kader yang duduk di kursi pemerintahan juga memutuskan keluar dari partai.
Ketiga kader itu adalah Menteri Kehutanan sekaligus eks Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wamendukbangga sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, serta Wamenbud sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha. Ketiganya mundur di hari yang sama pada 9 November lalu.
Mundurnya tiga kader tersebut membuat PSI tak lagi memiliki perwakilan di kabinet. Kondisi ini yang kemudian dipakai Jazilul untuk menyimpulkan bahwa PSI sudah keluar dari koalisi pendukung Prabowo.
Baca juga: Berita Dunia 19 November: Jeffries Dicalonkan Ketua DPR AS, Iran Buka Inspeksi Bushehr
"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," ujar Jazilul.
Pernyataan itu disampaikan Jazilul dua hari setelah pengunduran diri ketiga kader PSI. Ia menilai keberadaan kader di kabinet menjadi indikator utama sebuah partai masih bagian dari koalisi pemerintah.
Respons PSI: Koalisi Itu Keputusan Partai, Bukan Individu
Grace Natalie menanggapi pernyataan PKB yang menyebut PSI bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah karena tidak memiliki kader di kabinet. Grace mengatakan posisi koalisi merupakan keputusan partai, bukan individu.
"Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang," kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Grace memastikan PSI tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah meski saat ini tak ada kader di kabinet. Dia mengatakan PSI masih berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo)," ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman. Dia menegaskan PSI tetap mendukung program-program Prabowo meski tak ada kader di kabinet.
"PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat," terang Andi.
Dengan pernyataan itu, PSI menegaskan posisinya sebagai pendukung pemerintah tidak bergantung pada ada atau tidaknya kader yang menjabat di kabinet.
Latar Belakang: Gibran Mundur dan Isu Operasi Politik di NTB
Pernyataan Jazilul tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi sebelumnya. Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden, dan tiga kader PSI menyusul keluar dari kabinet pada 9 November lalu.
Isu lain yang mencuat adalah tudingan PSI NTB soal operasi politik dan upaya pembegalan konstitusi di balik mundurnya Gibran. Tudingan itu menjadi salah satu sorotan dalam pemberitaan terkait dinamika koalisi.
Dalam pemberitaan sebelumnya, PSI Bali juga sempat angkat bicara soal mundurnya Gibran. "Kalau mau fight bisa saja," kata perwakilan PSI Bali, dikutip dari detikBali.
Sejumlah pengamat menilai mundurnya Gibran dan hengkangnya kader PSI dari kabinet menjadi ujian bagi soliditas koalisi pendukung Prabowo. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait status PSI dalam koalisi.
Dampak bagi Peta Koalisi dan Posisi PSI
Jika mengikuti logika Jazilul, ketiadaan kader PSI di kabinet bisa dibaca sebagai sinyal bahwa partai tersebut tidak lagi menjadi bagian dari koalisi. Namun, PSI menolak logika itu dan menegaskan komitmennya mendukung Prabowo.
Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa status koalisi tidak selalu ditentukan oleh ada atau tidaknya kursi di kabinet. Partai bisa tetap mendukung pemerintah meski tanpa perwakilan di jajaran menteri.
Bagi PSI, posisi di luar kabinet bisa menjadi ruang untuk mengambil jarak dari kebijakan pemerintah tanpa harus keluar dari koalisi. Namun, tanpa kursi di kabinet, akses PSI terhadap pengambilan keputusan pemerintah menjadi terbatas.
Bagi PKB, pernyataan Jazilul bisa dibaca sebagai upaya menegaskan bahwa keberadaan di kabinet adalah ukuran keanggotaan koalisi. Pernyataan itu juga tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran konstelasi politik di antara partai pendukung Prabowo.
Hingga kini, belum ada konfirmasi dari partai lain mengenai status PSI dalam koalisi. PSI sendiri memilih tidak memperpanjang perdebatan dan menegaskan dukungannya kepada pemerintah.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Resmi Istana
Setelah pernyataan Jazilul dan bantahan Grace, publik menunggu sikap resmi Istana soal status PSI dalam koalisi. Sejauh ini, belum ada pernyataan dari pihak Istana terkait hal tersebut.
PSI menyatakan tetap mendukung program-program Prabowo. Namun, tanpa kader di kabinet, partai itu harus mencari cara lain untuk menjaga pengaruh politiknya.
Di sisi lain, PKB melalui Jazilul telah menyampaikan penilaiannya. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa peta koalisi bisa berubah seiring dinamika politik yang terjadi.
Yang jelas, mundurnya Gibran dan hengkangnya tiga kader PSI dari kabinet telah mengubah lanskap politik pendukung Prabowo. Kini, status PSI dalam koalisi menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.
Analisis Redaksi
Pernyataan Jazilul dan bantahan Grace Natalie menunjukkan bahwa status koalisi di Indonesia masih ambigu. Tidak ada aturan tertulis yang secara tegas mengatur kapan sebuah partai keluar atau tetap berada di koalisi. Dalam praktiknya, keberadaan kader di kabinet sering dijadikan indikator, tetapi PSI menolak indikator itu.
Jika mengikuti logika PKB, PSI sudah keluar dari koalisi karena tidak lagi memiliki kader di kabinet. Namun, PSI berpendapat bahwa koalisi adalah keputusan partai, bukan individu. Perbedaan tafsir ini bisa memicu perdebatan berkepanjangan jika tidak ada klarifikasi dari pihak Istana.
Yang lebih penting, publik perlu mengetahui apakah PSI masih memiliki akses terhadap pengambilan keputusan pemerintah. Tanpa kursi di kabinet, PSI hanya bisa mendukung dari luar. Dukungan dari luar bisa berarti apa saja, tergantung bagaimana partai itu memainkan perannya.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa PSI akan mengambil sikap oposisi. Namun, jika perdebatan soal status koalisi terus berlanjut, bukan tidak mungkin PSI akan mempertimbangkan ulang posisinya. Semua bergantung pada bagaimana Istana merespons pernyataan PKB dan bantahan PSI.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0