PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS Mitigasi Risiko Hukum

Nov 19, 2026 - 09:50
 0  1
PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS Mitigasi Risiko Hukum

PT Semen Padang dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Kantor Kejati Sumbar, Rabu (18/11/2026). Kerja sama itu menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kepatuhan hukum dan memitigasi risiko hukum.

Ad
Ad

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariadi. Turut hadir Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumbar Hetty Cahyaningrum, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino, serta jajaran pejabat kedua institusi.

Baca juga: Febrie Adriansyah Sebut Kasusnya Kriminalisasi, Singgung Penindakan Hukum di Kejaksaan

Pri menyebut PKS ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pengelolaan perusahaan. Menurutnya, kerja sama tidak berhenti pada penyelesaian sengketa, tetapi juga menekankan pencegahan lewat identifikasi dan mitigasi potensi risiko hukum sejak dini.

Kronologi Penandatanganan PKS di Kantor Kejati Sumbar

Penandatanganan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, dan baru dipublikasikan ANTARA pada Kamis, 19 November 2026 pukul 09.11 WIB. Lokasinya di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang.

Dua tanda tangan yang tercantum dalam dokumen itu adalah Pri Gustari Akbar dari sisi korporasi dan Dedie Tri Hariadi dari sisi kejaksaan. Kehadiran Direktur Operasi Andria Delfa, Asdatun Hetty Cahyaningrum, dan Sekretaris Perusahaan Win Bernadino menunjukkan bahwa PKS ini melibatkan lini operasional dan kepatuhan, bukan hanya level pimpinan puncak.

Menurut pemberitaan ANTARA News Sumbar, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kepatuhan hukum, memitigasi risiko hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Baca juga: FSP RTMM-SPSI Desak Kepastian Hukum IHT, Usul Moratorium Cukai Rokok

Dedie menyatakan kerja sama antara Kejati Sumbar dan PT Semen Padang telah berlangsung cukup lama. Penandatanganan PKS menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi yang selama ini telah terjalin, sekaligus memperbarui komitmen kedua pihak.

Dalam acara itu, Dedie juga menginstruksikan jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sumbar untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas serta mengoptimalkan fungsi pendampingan hukum.

Pri Gustari Akbar: PKS Bukan Sekadar Sarana Penyelesaian Sengketa

Pri Gustari Akbar menempatkan PKS ini sebagai instrumen pencegahan. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin antara Kejati Sumbar dan PT Semen Padang.

"Atas nama manajemen PT Semen Padang, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan luar biasa. Kami juga mengapresiasi kerja sama dan hubungan baik yang selama ini telah terbangun antara Kejati Sumbar dengan PT Semen Padang," ujarnya.

Ia menegaskan, kerja sama tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum perdata dan tata usaha negara. Aspek pencegahan lewat identifikasi dan mitigasi potensi risiko hukum sejak dini justru menjadi titik berat.

"Kami berharap perjanjian kerja sama ini bukan hanya sekadar menjadi sarana penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, tetapi juga menjadi langkah ke depan dalam melakukan mitigasi risiko serta mengantisipasi berbagai potensi persoalan hukum yang mungkin timbul," katanya.

Pri juga menilai PKS ini sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kapasitas jajaran manajemen. Perusahaan, menurutnya, perlu menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

"Dengan perjanjian ini, kami sangat berharap ke depan terbangun kolaborasi dan kerja sama yang semakin baik. Tentunya, hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk menjalankan perusahaan dengan lebih baik sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang semestinya," ungkap Pri.

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum Perusahaan

Dedie Tri Hariadi menjelaskan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki peran strategis dalam memberikan layanan hukum kepada instansi pemerintah, lembaga negara, dan badan usaha melalui Jaksa Pengacara Negara.

Layanan itu dijalankan sesuai tugas dan kewenangan JPN. Ada tiga bentuk yang disebut Dedie: bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Ketiganya dapat dipakai untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan sekaligus mendukung mitigasi risiko hukum.

JPN juga dapat berperan dalam penyelesaian perselisihan dan sengketa secara damai sesuai ruang lingkup kewenangannya. Peran ini penting karena sengketa perdata yang berlarut biasanya lebih mahal, baik dari sisi biaya maupun reputasi.

Menurut Dedie, kolaborasi antara JPN Kejati Sumbar dan PT Semen Padang selama ini telah memberikan manfaat dalam berbagai aspek pendampingan hukum. Manfaat itu mencakup penyelesaian persoalan hukum hingga upaya perlindungan aset perusahaan.

"Capaian tersebut menjadi bukti konkret bahwa sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini telah berjalan efektif. Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara JPN Kejati Sumbar dan PT Semen Padang," ujar Dedie.

Ia menambahkan, PKS tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama. Fokusnya mendukung kegiatan pembangunan, pengelolaan, serta pemanfaatan aset perusahaan melalui pendampingan hukum sesuai ruang lingkup kerja sama.

Dampak bagi Tata Kelola dan Perlindungan Aset Perusahaan

Bagi PT Semen Padang, PKS ini menyentuh langsung wilayah yang paling rawan dalam perusahaan tambang dan manufaktur: aset, kontrak, dan perizinan. Sengketa tanah, kontrak pengadaan, hingga persoalan tata usaha negara adalah jenis perkara yang biasa dihadapi badan usaha sebesar PT Semen Padang.

Pri menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian. Lewat pendampingan hukum, perusahaan berharap dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dedie berharap keberadaan JPN memberi manfaat yang semakin luas. Bukan hanya bagi PT Semen Padang sebagai anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG yang berperan strategis di Sumatera Barat, tetapi juga bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Ada beberapa hal yang bisa dibaca dari kerja sama ini:

  • Pencegahan lebih diutamakan ketimbang penyelesaian sengketa di pengadilan.
  • JPN berperan sebagai pendamping hukum, bukan penasihat bisnis perusahaan.
  • Kolaborasi menyasar perlindungan aset dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
  • Kedua institusi menegaskan tetap berpegang pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pri berharap sinergi antara PT Semen Padang dan Kejati Sumbar terus diperkuat dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Ia juga menegaskan kerja sama tetap berpedoman pada batas kewenangan masing-masing institusi.

Sebagai badan usaha milik negara di bawah SIG, PT Semen Padang memiliki jejak operasi panjang di Sumatera Barat. Setiap persoalan hukum yang tidak tertangani cepat berpotensi mengganggu operasi, hubungan dengan mitra, dan penerimaan daerah. Karena itu, kanal pendampingan hukum formal seperti PKS ini punya nilai strategis.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Fungsi Pendampingan JPN

Setelah tanda tangan, pekerjaan berikutnya ada di tataran implementasi. Dedie sudah menginstruksikan jajaran JPN Kejati Sumbar untuk menjaga profesionalisme dan integritas, sekaligus mengoptimalkan fungsi pendampingan hukum.

PT Semen Padang lewat Pri menyebut PKS ini sebagai pembelajaran bagi manajemen. Harapannya, kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Ruang lingkup yang disebut dalam PKS mencakup penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Turunannya adalah bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain yang dijalankan JPN sesuai kewenangan.

Kedua pihak belum merinci target atau indikator kinerja spesifik dari perjanjian ini. Yang ditegaskan, komitmen bersama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama di bidang pendampingan hukum.

Untuk konteks kelembagaan kejaksaan, informasi mengenai layanan Datun dan JPN dapat dilihat pada laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara profil korporasi PT Semen Padang tersedia melalui kanal resmi perusahaan.

Analisis Redaksi

PKS antara PT Semen Padang dan Kejati Sumbar adalah contoh kerja sama yang sering luput dari perhatian publik, padahal dampaknya besar. Perusahaan semen memiliki paparan risiko hukum yang lebar: pembebasan lahan, kontrak jangka panjang, perizinan lingkungan, hingga sengketa dengan mitra usaha. Pendampingan hukum sejak awal jauh lebih murah daripada berperkara di pengadilan.

Yang perlu diawasi justru sisi batas peran. Jaksa Pengacara Negara bertugas memberikan bantuan dan pertimbangan hukum, bukan mengambil alih fungsi direksi atau menjadi tameng perusahaan terhadap penyidikan. Pri dan Dedie sama-sama menegaskan kerja sama berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi. Kalimat itu harus dibuktikan dalam praktik, bukan hanya di atas kertas.

Bagi publik Sumatera Barat, taruhannya bukan sekadar kinerja satu perusahaan. PT Semen Padang adalah anak perusahaan SIG dengan peran strategis di daerah. Tata kelola yang bersih berarti penerimaan negara dan daerah terjaga, aset tidak bocor, dan operasi tidak terganggu sengketa. PKS ini layak dibaca sebagai sinyal bahwa perusahaan memilih jalur pencegahan. Sekarang tinggal bagaimana JPN menjalankan pendampingan tanpa kehilangan independensinya.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad