FSP RTMM-SPSI Desak Kepastian Hukum IHT, Usul Moratorium Cukai Rokok

Nov 19, 2026 - 09:50
 0  1
FSP RTMM-SPSI Desak Kepastian Hukum IHT, Usul Moratorium Cukai Rokok

FSP RTMM-SPSI meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi industri hasil tembakau (IHT). Serikat pekerja menilai tekanan regulasi, kenaikan cukai, dan peredaran rokok ilegal mengancam sekitar 500.000 pekerja di sektor manufaktur rokok.

Ad
Ad

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia menyoroti kondisi industri legal yang kian terhimpit.

Baca juga: Febrie Adriansyah Sebut Kasusnya Kriminalisasi, Singgung Penindakan Hukum di Kejaksaan

"Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar," ujar Hendry seperti dikutip dari ANTARA News NTT.

Tekanan Regulasi dan Fiskal yang Menghimpit IHT

Hendry menilai kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan terhadap industri telah ikut mendorong pertumbuhan rokok ilegal. Pada waktu yang sama, produksi rokok legal menurun.

Menurut dia, di sejumlah daerah peredaran rokok ilegal telah mencapai 20 sampai 30 persen. Angka itu menjadi beban tambahan bagi industri legal yang tetap harus memenuhi kewajiban cukai dan regulasi.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang," ujarnya.

Baca juga: PT Semen Padang dan Kejati Sumbar Teken PKS Mitigasi Risiko Hukum

Usulan moratorium itu menjadi inti tuntutan serikat pekerja. Logikanya sederhana: setiap kenaikan cukai menaikkan harga rokok legal, sementara rokok ilegal dijual tanpa beban cukai dan kewajiban regulasi yang sama.

Hendry menegaskan kepastian kebijakan dan penindakan terhadap produk ilegal menjadi penting untuk menjaga daya saing industri legal. Ketika ruang usaha semakin sempit, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga investasi, produksi, dan pekerja yang bergantung pada keberlangsungan industri.

Nasib 500 Ribu Pekerja di Sektor Manufaktur Rokok

Dampak tekanan terhadap industri legal menyentuh langsung tenaga kerja. Hendry menyebut saat ini sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok.

Karena itu, tekanan terhadap industri legal berisiko memengaruhi keberlangsungan pekerjaan mereka. Namun ia menolak melihat persoalan hanya dari sisi ketersediaan lapangan kerja.

"Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan," katanya.

Pernyataan itu menempatkan isu rokok bukan hanya soal penerimaan negara. Ada rantai ekonomi yang lebih panjang, mulai dari pabrik, pekerja, hingga petani tembakau di daerah sentra produksi.

Serikat pekerja memandang kepastian berusaha bagi IHT sebagai prasyarat agar investasi dan produksi tetap berjalan. Tanpa itu, risiko penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja menjadi lebih nyata.

Apindo: Kebijakan Fiskal Harus Jaga Keseimbangan

Isu yang diangkat FSP RTMM-SPSI sejalan dengan sorotan dunia usaha yang lebih luas. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menegaskan dunia usaha membutuhkan ruang yang cukup untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian.

"Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut Shinta, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi teknis juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.

Ia menambahkan, semakin besar tekanan terhadap biaya usaha, semakin terbatas ruang perusahaan untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dunia usaha pun membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian agar perusahaan berani melanjutkan investasi.

"Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh," katanya.

Insentif Tepat Sasaran dan Penindakan Rokok Ilegal

Shinta menilai insentif yang tepat sasaran dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Dari sisi serikat pekerja, perhatian utama tetap tertuju pada penindakan rokok ilegal. Produk ilegal dinilai tidak menanggung kewajiban yang sama dengan industri legal, sehingga menciptakan persaingan yang timpang.

Hendry menegaskan kepastian kebijakan dan penindakan terhadap produk ilegal menjadi kunci menjaga daya saing industri legal. Ia tidak merinci bentuk penindakan yang dimaksud, tetapi menekankan pentingnya konsistensi pemerintah.

Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam tuntutan tersebut:

  • Moratorium atau penghentian sementara kenaikan cukai rokok untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal.
  • Kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi industri hasil tembakau.
  • Penindakan tegas terhadap peredaran rokok ilegal yang mencapai 20 sampai 30 persen di sejumlah daerah.
  • Perlindungan terhadap sekitar 500.000 pekerja di sektor manufaktur rokok.
  • Kebijakan fiskal yang memperhitungkan dampak terhadap biaya produksi dan lapangan kerja.

Kepastian berusaha juga menyangkut iklim investasi. Ketika aturan berubah dan beban fiskal meningkat, perusahaan cenderung menahan ekspansi. Efek lanjutannya terasa pada produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas usulan moratorium cukai tersebut dalam keterangan yang dikutip ANTARA. Namun dorongan agar kebijakan fiskal lebih seimbang datang dari dua arah sekaligus: serikat pekerja dan organisasi pengusaha.

Bagi FSP RTMM-SPSI, persoalannya bukan sekadar mempertahankan pabrik tetap beroperasi. Ada standar kerja layak yang ingin dijaga. "Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan," kata Hendry.

Dengan peredaran rokok ilegal yang disebut mencapai 20 sampai 30 persen di sejumlah daerah, industri legal menghadapi dua tekanan sekaligus: beban cukai dan aturan di satu sisi, serta pesaing tanpa kewajiban di sisi lain.

Analisis Redaksi

Argumen serikat pekerja soal moratorium cukai layak diuji secara terbuka, bukan ditolak mentah-mentah. Bila kenaikan cukai terbukti mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal, negara justru kehilangan penerimaan sekaligus gagal melindungi industri legal. Angka peredaran rokok ilegal 20 sampai 30 persen di sejumlah daerah yang disebut Hendry adalah pijakan yang bisa diverifikasi, bukan sekadar klaim sepihak.

Namun moratorium bukan tanpa risiko. Kebijakan cukai selama ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan sumber penerimaan negara. Menahan kenaikan cukai berarti negara harus mencari sumber penerimaan lain, atau menerima bahwa harga rokok legal tidak naik dalam periode tertentu. Pemerintah perlu menjelaskan hitungan itu kepada publik, bukan hanya kepada pelaku industri.

Yang paling mendesak sebenarnya bukan sekadar angka cukai, melainkan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Selama produk tanpa pita cukai masih beredar luas, kenaikan cukai apa pun hanya memindahkan pasar dari pabrik legal ke jaringan gelap. Di titik ini, tuntutan FSP RTMM-SPSI dan pernyataan Apindo soal kepastian usaha bertemu pada satu hal: kebijakan fiskal tidak akan efektif tanpa penindakan yang konsisten dan iklim usaha yang bisa diprediksi.

Pemerintah memiliki kesempatan membuktikan bahwa kebijakan rokok tidak hanya soal mengejar setoran. Ada 500.000 pekerja dan rantai pasok tembakau di daerah yang menunggu kepastian arah kebijakan.

Sumber: antaranews.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad