Apa Itu Illicit Enrichment? Konsep yang Ditolak DPR dalam UU Perampasan Aset
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026) tanpa memasukkan ketentuan illicit enrichment, konsep hukum untuk memantau dan menjerat lonjakan kekayaan tidak wajar milik pejabat negara yang diduga berasal dari korupsi. Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset
Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), menjadi momen pengesahan UU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut sebelum ketukan palu.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu dan Paparkan 3 Alasan UU Ini Bakal Mandul
Dalam konferensi pers usai sidang, Habiburokhman menjelaskan bahwa ketentuan illicit enrichment dicoret karena dua alasan utama. Pertama, konsep ini dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan menuai banyak penolakan publik. Kedua, UU Perampasan Aset hanya mengatur hukum acara, bukan hukum materiil yang memuat norma penghukuman.
"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan bahwa DPR telah mengkaji praktik serupa di berbagai negara. Amerika Serikat dan Inggris disebut tidak menerapkannya karena dianggap bertentangan dengan HAM. Jerman pun pernah membatalkan ketentuan tersebut lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pandangan bahwa illicit enrichment bertentangan dengan HAM juga disampaikan sebagian dari 15 elemen masyarakat yang diundang DPR.
"Undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," jelas Habiburokhman.
Baca juga: Suami di Garut Jual Istri ke Pria Mesum di Indekos, Polisi Bongkar Praktiknya
Meski tanpa illicit enrichment, UU Perampasan Aset tetap membentuk badan pengelola dan badan pengawas secara terpisah. Badan pengelola dipisahkan dari penegak hukum guna menghindari konflik kepentingan, sedangkan badan pengawas dipilih presiden dengan persetujuan DPR layaknya KPK dan Komisi Yudisial (KY).
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Selain Habiburokhman, suara kritis datang dari mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dalam diskusi di Jakarta, Jumat (11/9/2026), ia menyoroti absennya ketentuan illicit enrichment dalam draf RUU Perampasan Aset.
"Di draf (RUU Perampasan Aset) yang saya miliki, saya tidak melihat konsep Illicit Enrichment," ujar Samad.
Samad menjelaskan bahwa mayoritas negara anggota Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) dan penganut sistem hukum civil law menerapkan konsep ini berdampingan dengan perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB). Ia menilai regulasi DPR justru mengadopsi konsep unexplained wealth dengan metode pembuktian terbalik terbatas. Skema ini membagi beban pembuktian antara penyidik dan pemilik aset.
Berbeda dengan pembuktian terbalik murni yang langsung merampas aset jika pemilik gagal membuktikan asalnya, skema terbatas dinilai menyisakan celah. Samad khawatir ketentuan tersebut gagal menjerat koruptor dan malah menyasar masyarakat umum.
Sementara itu, pakar hukum pidana tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai illicit enrichment lebih tepat diakomodasi melalui revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kendati demikian, ia tetap mendukung mekanisme NCB dalam UU Perampasan Aset untuk menggugat harta kejahatan lewat pengadilan perdata saat pelaku meninggal dunia atau melarikan diri.
Yenti tidak sepakat jika Indonesia langsung menerapkan pembuktian terbalik seperti Malaysia. Menurutnya, aparat penegak hukum di dalam negeri belum siap sehingga aturan tersebut rawan memicu pemerasan serta menghambat kerja sama internasional.
Latar Belakang dan Konteks Illicit Enrichment
Illicit enrichment adalah konsep hukum yang memungkinkan penyidik memantau peningkatan harta penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan profil penghasilannya. Mekanismenya bekerja lewat pembuktian terbalik: pemilik aset wajib membuktikan asal-usul kekayaannya secara sah. Jika gagal, aset tersebut dapat dirampas.
Konsep ini telah lama menjadi perdebatan di Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mendorong masuknya illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset sebagai senjata untuk menjerat koruptor yang pandai menyembunyikan harta. Namun, pemerintah dan DPR berargumen bahwa konsep tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.
Dalam praktik internasional, penerapan illicit enrichment bervariasi. Beberapa negara di Eropa dan Amerika Latin menerapkannya dengan syarat ketat, sementara negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih memilih instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB). Jerman, menurut Habiburokhman, pernah membatalkan ketentuan ini melalui putusan MK.
Di Indonesia, UU Perampasan Aset yang baru disahkan mengatur tata cara perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, dan penipuan investasi bodong. Namun, tanpa illicit enrichment, penegak hukum harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu sebelum merampas aset.
Dampak dan Kritik terhadap UU Perampasan Aset
Keputusan DPR mencoret illicit enrichment menuai kritik dari berbagai kalangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut UU Perampasan Aset sebagai "UU palsu" dan memaparkan tiga alasan mendasar mengapa UU ini bakal mandul. Salah satunya adalah tidak adanya ketentuan yang memungkinkan perampasan aset tanpa pembuktian tindak pidana asal.
Abraham Samad menilai regulasi yang ada tidak efektif dalam menanggulangi korupsi. Ia khawatir skema pembuktian terbalik terbatas yang diadopsi justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi. "Jika koruptor bisa membuktikan asal harta secara formal, meski tidak wajar, mereka lolos," ujarnya dalam diskusi tersebut.
Yenti Garnasih menyoroti risiko penyalahgunaan wewenang jika pembuktian terbalik diterapkan tanpa kesiapan aparat. Ia menilai perlu ada penguatan kapasitas penegak hukum sebelum menerapkan mekanisme yang agresif.
Di sisi lain, DPR mengklaim UU ini tetap memberikan ruang bagi perampasan aset koruptor melalui mekanisme NCB. Badan pengelola dan pengawas yang dibentuk diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas.
Namun, pertanyaan besar masih menggantung: apakah UU Perampasan Aset tanpa illicit enrichment cukup untuk menjerat pejabat berharta tak wajar? Sejumlah pakar meragukan efektivitasnya, terutama karena beban pembuktian masih berada di pundak penyidik.
Langkah Selanjutnya dan Perdebatan yang Berlanjut
UU Perampasan Aset yang telah disahkan masih memerlukan peraturan pelaksana dan pembentukan badan pengelola serta pengawas. Proses ini diperkirakan memakan waktu dan akan menjadi ajang tarik-menarik kepentingan.
Abraham Samad mendesak agar revisi UU Tipikor segera dilakukan untuk mengakomodasi illicit enrichment. Menurutnya, tanpa ketentuan tersebut, upaya pemberantasan korupsi akan tetap jalan di tempat.
Yenti Garnasih menyarankan pendekatan bertahap: memperkuat NCB dalam UU Perampasan Aset terlebih dahulu, sambil mempersiapkan aparat penegak hukum sebelum menerapkan pembuktian terbalik.
DPR sendiri berjanji akan mengawasi implementasi UU ini melalui badan pengawas yang independen. Namun, publik akan terus mencermati apakah janji tersebut terwujud atau hanya menjadi formalitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai langkah selanjutnya. Yang jelas, perdebatan tentang illicit enrichment belum berakhir. Ia akan menjadi ujian bagi komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi.
Analisis Redaksi
Keputusan DPR mencoret illicit enrichment dari UU Perampasan Aset meninggalkan rasa getir bagi upaya pemberantasan korupsi. Alasan HAM yang dikemukakan Habiburokhman terdengar masuk akal, tetapi perlu diuji lebih dalam. Bukankah korupsi itu sendiri merupakan pelanggaran HAM yang masif? Ketika pejabat menimbun harta tak wajar, rakyatlah yang menanggung derita.
Pemerintah dan DPR berdalih bahwa UU Perampasan Aset hanya mengatur hukum acara, sehingga tidak bisa memuat norma penghukuman. Dalih ini technically benar, tetapi politis naif. Jika memang demikian, seharusnya revisi UU Tipikor menjadi prioritas. Nyatanya, hingga kini revisi tersebut belum juga dilakukan. Maka, absennya illicit enrichment bukan sekadar soal teknis, melainkan cerminan keengganan politik untuk membongkar praktik korupsi yang sistemik.
Kritik Abraham Samad dan Yenti Garnasih sepatutnya menjadi cambuk. Skema pembuktian terbalik terbatas yang diadopsi memang lebih aman secara HAM, tetapi efektivitasnya diragukan. Tanpa illicit enrichment, koruptor yang cerdik bisa berlindung di balik formalitas hukum. UU Perampasan Aset mungkin akan menjadi macan kertas jika tidak dibarengi dengan kemauan politik yang kuat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0