AMPHURI Peringatkan Travel Umrah: Kerugian Jamaah Bisa Berujung Perampasan Aset

Nov 19, 2026 - 12:40
 0  1
AMPHURI Peringatkan Travel Umrah: Kerugian Jamaah Bisa Berujung Perampasan Aset

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) meminta seluruh travel umrah dan haji berhati-hati mengelola dana jamaah. Lewat RUU Perampasan Aset, kerugian jamaah yang memenuhi unsur pidana bisa berujung penelusuran hingga perampasan aset.

Ad
Ad

Peringatan itu disampaikan Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HKI Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI, Firman Candra, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berpotensi memperkuat instrumen negara dalam mengejar aset yang berasal dari tindak pidana.

Baca juga: Wacana Relokasi Badak Jawa: Ancaman Bencana, Kelayakan Habitat, dan Kepastian Hukum

"Travel umrah harus memahami bahwa dana jamaah bukan dana bebas yang dapat digunakan tanpa pertanggungjawaban. Apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau pencucian uang, konsekuensi hukumnya dapat menjangkau aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut," tegas Firman.

Firman, yang juga dikenal sebagai lawyer dan dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, menilai persoalan jamaah gagal berangkat, dana tak dikembalikan, hingga dugaan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan bisnis semata.

RUU Perampasan Aset dan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Salah satu substansi penting dalam RUU Perampasan Aset yang disorot Firman adalah konsep non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus didahului putusan pemidanaan terhadap pelaku, dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Ia menjelaskan, apabila RUU tersebut disahkan dan diberlakukan, mekanisme penelusuran serta perampasan aset berpotensi memberi negara instrumen tambahan untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Termasuk aset yang diduga berasal dari penyalahgunaan dana jamaah.

Baca juga: Perpol 4/2026: Jenderal Bintang Dua Kini Bisa Adili Jenderal Bintang Empat

"Jangan sampai jamaah sudah membayar lunas, tetapi tidak diberangkatkan. Sementara uang jamaah justru dialihkan untuk membeli properti, kendaraan, atau kepentingan pribadi pengelola travel. Apabila terbukti berasal dari tindak pidana, aset tersebut dapat menjadi objek penelusuran dan tindakan hukum," ujar Firman.

Pernyataan itu menyentuh titik rawan bisnis perjalanan ibadah. Setoran jamaah biasanya masuk jauh sebelum keberangkatan, sementara biaya operasional dan pembelian komponen perjalanan berjalan bertahap. Di celah itulah pengelolaan dana yang tidak transparan bisa berubah menjadi persoalan hukum.

Firman menegaskan, negara tidak perlu menunggu vonis untuk menelusuri aset jika mekanisme dalam RUU berlaku. Namun ia juga menekankan bahwa penerapannya tetap harus mengikuti syarat dan prosedur yang ditetapkan undang-undang, bukan tindakan sewenang-wenang.

Ancaman TPPU: 20 Tahun Penjara dan Denda hingga Rp10 Miliar

Selain RUU Perampasan Aset, Firman menyoroti ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia menyebut Pasal 3 dan Pasal 4 dalam UU tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Kedua pasal itu juga memuat ancaman denda hingga Rp10 miliar dan Rp5 miliar sesuai masing-masing ketentuan. Angka itu menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana jamaah tidak berhenti pada tuntutan ganti rugi perdata.

Menurut Firman, apabila dana jamaah yang berasal dari tindak pidana ditempatkan, ditransfer, dialihkan, disamarkan, atau digunakan untuk menyembunyikan asal-usulnya, aparat penegak hukum dapat menguji penerapan ketentuan TPPU. Pengujian dilakukan sesuai alat bukti dan unsur yang terpenuhi.

Ia memaparkan sejumlah konsekuensi yang bisa menimpa pengelola travel bila dana jamaah disalahgunakan:

  • Penelusuran transaksi keuangan dan aliran dana jamaah oleh aparat penegak hukum.
  • Pemeriksaan dokumen pemberangkatan sebagai bagian dari pembuktian.
  • Penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk properti dan kendaraan.
  • Penerapan ketentuan TPPU dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara.
  • Denda hingga Rp10 miliar dan Rp5 miliar sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Firman menambahkan, laporan dan pengaduan jamaah dapat menjadi informasi awal bagi aparat untuk memeriksa transaksi keuangan, aliran dana, dokumen pemberangkatan, serta aset yang diduga terkait tindak pidana. Pengaduan menjadi pintu masuk, bukan vonis.

Pengaduan Jamaah Bukan Berarti Aset Langsung Dirampas

Meski menekankan potensi penelusuran aset, Firman mengingatkan bahwa pengaduan jamaah tidak serta-merta membuat aset perusahaan dapat dirampas atau dilelang. Harus ada proses hukum, pembuktian, dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia menilai para pelaku usaha perlu memahami seluk-beluk perlindungan hukum. Bagi Firman, perlindungan hukum tidak hanya soal izin usaha, tetapi juga menyangkut transparansi keuangan, kepastian pemberangkatan, dan tanggung jawab terhadap hak jamaah.

"Yang perlu dipahami para pengusaha travel adalah bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbicara mengenai izin usaha, tetapi juga transparansi keuangan, kepastian pemberangkatan, dan tanggung jawab terhadap hak jamaah," kata Firman.

Pernyataan itu menempatkan kepatuhan sebagai kebutuhan, bukan beban. Travel yang mampu membuktikan pengelolaan dana secara rapi punya posisi lebih kuat ketika menghadapi sengketa atau pemeriksaan.

Di sisi lain, jamaah juga mendapat pesan tidak langsung: pilih penyelenggara yang transparan dan memiliki rekam jejak jelas. Pengaduan tetap bisa ditempuh bila hak tidak dipenuhi, tetapi hasilnya bergantung pada proses hukum yang berjalan.

Dorongan Pengawasan Lebih Ketat bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Firman berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan tabungan akibat praktik usaha yang tidak bertanggung jawab.

Harapan itu masuk akal mengingat dana jamaah umumnya berasal dari tabungan bertahun-tahun. Ketika keberangkatan gagal dan dana tidak kembali, dampaknya bukan sekadar kerugian finansial, tetapi juga kekecewaan atas ibadah yang tertunda.

AMPHURI sendiri mencatat diri sebagai asosiasi yang beranggotakan biro perjalanan penyelenggara ibadah umrah (PPIU) dan haji khusus (PIHK). Asosiasi ini menyebut berdiri pada 1 September 2007 dan telah mengantongi sertifikasi ISO 9001:2015.

Dalam konteks itu, imbauan Firman bisa dibaca sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara perjalanan ibadah yang taat aturan. Travel yang bersih tidak perlu takut pada pengawasan, justru diuntungkan karena praktik curang tergusur.

"Jangan jadikan ibadah sebagai komoditas untuk memperkaya diri. Bisnis umrah harus dibangun dengan integritas, transparansi, dan perlindungan jamaah. Ketika hak jamaah dilanggar dan ditemukan tindak pidana, konsekuensi hukumnya tidak boleh berhenti pada janji pengembalian uang. Penelusuran aset dan pemulihan kerugian korban harus menjadi perhatian serius negara," kata Firman.

Ia juga menegaskan bahwa penelusuran aset dan pemulihan kerugian korban mesti menjadi perhatian serius negara. Bagi jamaah, ini menjadi sinyal bahwa jalur hukum tersedia, meski prosesnya tidak instan.

Informasi lebih lanjut soal regulasi dan kegiatan asosiasi dapat dilihat di situs resmi AMPHURI. Ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang juga dapat dirujuk pada basis data peraturan perundang-undangan.

Analisis Redaksi: Integritas Bisnis Ibadah Diuji di Meja Hukum

Imbauan AMPHURI datang pada titik yang tepat. Bisnis umrah dan haji bergerak dengan uang besar yang terkumpul jauh sebelum keberangkatan. Ketika pengelolaan dana tidak transparan, risiko terbesarnya bukan hanya travel bangkrut, tetapi jamaah kehilangan tabungan sekaligus kesempatan beribadah.

Yang menarik dari pernyataan Firman adalah penekanan pada penelusuran aset, bukan sekadar janji pengembalian dana. Pendekatan itu masuk akal. Janji refund kerap jadi kalimat penghibur tanpa jaminan, sementara penelusuran aset menyentuh sumber masalah: ke mana uang jamaah mengalir.

Namun, RUU Perampasan Aset bukan obat instan. Mekanisme non-conviction based asset forfeiture membutuhkan prosedur ketat, pembuktian yang kuat, dan pengawasan agar tidak disalahgunakan. Tanpa itu, instrumen ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi pelaku usaha yang sebenarnya taat aturan.

Karena itu, penguatan pengawasan harus berjalan seiring penegakan hukum. Travel yang transparan perlu dilindungi, sementara pengelola yang mengalihkan dana jamaah untuk properti atau kendaraan pribadi harus menghadapi konsekuensi. Integritas bisnis ibadah diuji bukan di brosur promosi, melainkan di meja hukum.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad