Kemenkum Sulbar Gandeng Polda Awasi Kekayaan Intelektual: Langkah Awal PKS
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menjajaki kerja sama dengan Polda Sulbar untuk memperluas koordinasi pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI). Langkah itu dibahas dalam koordinasi Bidang Pelayanan KI dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar di Mamuju.
Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim mengatakan kolaborasi ini diarahkan tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui edukasi, pemantauan, dan pertukaran informasi antarlembaga. Menurut dia, perlindungan KI membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas instansi.
Baca juga: Perseroan Perorangan untuk UMK: Kemenkum Riau Gencarkan Sosialisasi Legalitas Usaha
"Kerja sama yang terarah menjadi salah satu langkah untuk mendorong pencegahan pelanggaran sekaligus mendukung penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya dalam keterangan di Makassar, Kamis (19/11/2026).
Kronologi Koordinasi: Dari PPNS KI ke Ditreskrimsus
Koordinasi berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat, dan melibatkan jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI. Dalam pertemuan itu, Kepala Bidang Pelayanan KI bersama jajaran dan PPNS KI membahas peluang kerja sama yang lebih terstruktur dengan Ditreskrimsus Polda Sulbar.
Kepala Bidang Pelayanan KI, Juani, menyebut koordinasi ini sebagai langkah awal untuk membangun landasan kerja sama yang dapat mendukung pelaksanaan tugas PPNS KI. Dukungan yang diharapkan mencakup pembinaan, pendampingan teknis, pengawasan, dan koordinasi penanganan dugaan pelanggaran.
"Kerja sama yang direncanakan diharapkan dapat memberikan ruang koordinasi yang lebih terarah, mulai dari sosialisasi dan edukasi, pengawasan potensi pelanggaran, hingga pertukaran informasi yang mendukung pelaksanaan tugas PPNS KI," ungkap Juani.
Baca juga: Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Yusril Soroti Kemungkinan Aktor di Luar Polri
Salah satu langkah konkret yang dibahas ialah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Polda Sulbar. PKS itu direncanakan mencakup sosialisasi dan edukasi KI, pengawasan dan pemantauan, pertukaran data serta informasi, hingga koordinasi dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran KI.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi
Ada dua pihak utama dalam inisiatif ini. Dari Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim selaku Kakanwil menegaskan arah kolaborasi yang menekankan pencegahan. Dari jajaran teknis, Juani selaku Kepala Bidang Pelayanan KI memaparkan kebutuhan dukungan operasional bagi PPNS KI.
Di sisi kepolisian, mitra yang dituju adalah Ditreskrimsus Polda Sulbar. Direktorat ini memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk dugaan pelanggaran KI yang memerlukan koordinasi dengan penyidik dari instansi lain.
Pernyataan Saefur Rochim menempatkan kerja sama sebagai instrumen kebijakan, bukan sekadar forum seremonial. "Kerja sama yang terarah menjadi salah satu langkah untuk mendorong pencegahan pelanggaran sekaligus mendukung penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Sementara Juani menekankan bahwa ruang koordinasi yang lebih terarah akan membantu PPNS KI menjalankan tugas, mulai dari sosialisasi hingga pertukaran informasi. Kedua pernyataan itu menunjukkan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, bukan pada penindakan semata.
Latar Belakang: Mengapa Pengawasan KI Butuh Lintas Instansi
Perlindungan kekayaan intelektual mencakup hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Penegakannya tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi karena melibatkan penyidik, penyidik pegawai negeri sipil, serta pemangku kepentingan di daerah.
PPNS KI memiliki kewenangan penyidikan terbatas dan memerlukan koordinasi dengan kepolisian dalam hal teknis penyidikan, pengumpulan bukti, hingga penanganan perkara yang berpotensi pidana. Di sisi lain, kepolisian membutuhkan pemahaman substantif tentang rezim KI yang berada di ranah kementerian.
Karena itu, kerja sama yang direncanakan mencakup pertukaran data dan informasi. Skema ini penting untuk memetakan potensi pelanggaran di daerah, termasuk produk-produk yang diduga melanggar merek atau hak cipta.
Kanwil Kemenkum Sulbar juga menempatkan edukasi sebagai bagian dari pencegahan. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dinilai dapat menekan risiko pelanggaran sejak awal, sebelum berujung pada proses hukum.
Dampak yang Diharapkan: Pencegahan hingga Penindakan
Jika PKS terwujud, ada beberapa dampak yang diharapkan. Pertama, pengawasan potensi pelanggaran KI di Sulawesi Barat dapat dilakukan lebih sistematis melalui pemantauan bersama. Kedua, PPNS KI memperoleh dukungan pembinaan dan pendampingan teknis dari kepolisian.
Ketiga, pertukaran data dan informasi memungkinkan deteksi dini terhadap dugaan pelanggaran. Keempat, koordinasi penanganan perkara menjadi lebih terarah karena masing-masing pihak memahami kewenangannya.
Bagi pelaku usaha, kepastian perlindungan KI dapat menjadi insentif untuk mendaftarkan merek dan karya mereka. Namun, dampak itu bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk intensitas sosialisasi dan pengawasan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian jadwal penandatanganan PKS maupun target waktu penyelesaiannya. Yang ditegaskan baru sebatas penjajakan dan pembahasan cakupan kerja sama.
Langkah Selanjutnya: Penyusunan PKS dan Penguatan PPNS
Tahap berikutnya adalah penyusunan PKS antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Polda Sulbar. Dokumen itu akan menjadi dasar formal bagi kerja sama di bidang sosialisasi, pengawasan, pertukaran data, dan koordinasi penanganan dugaan pelanggaran.
Setelah PKS, implementasi bergantung pada kesiapan sumber daya di kedua institusi. PPNS KI membutuhkan pembinaan berkelanjutan, sementara kepolisian memerlukan pemahaman teknis tentang rezim KI.
Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan koordinasi ini merupakan langkah awal. Artinya, masih ada tahapan lanjutan yang harus dilalui sebelum kerja sama berjalan penuh. Publik di Sulawesi Barat menantikan apakah inisiatif ini berujung pada pengawasan yang lebih nyata terhadap pelanggaran KI di daerah.
Analisis Redaksi
Langkah Kanwil Kemenkum Sulbar menggandeng Polda Sulbar adalah pendekatan yang masuk akal untuk persoalan yang selama ini sering berhenti di tingkat wacana. Perlindungan KI bukan pekerjaan satu pintu. PPNS KI punya kewenangan, tetapi kapasitas dan jangkauannya terbatas. Kepolisian punya alat penyidikan, tetapi tidak selalu memiliki kedalaman pemahaman tentang rezim KI. Menyatukan keduanya dalam satu PKS adalah cara untuk menutup celah itu.
Yang perlu dicermati, kerja sama semacam ini kerap berhenti pada seremoni penandatanganan. Tanpa indikator yang jelas, PKS bisa menjadi dokumen tanpa efek. Karena itu, publik berhak menuntut ukuran keberhasilan yang konkret: berapa banyak sosialisasi yang dilakukan, berapa potensi pelanggaran yang dipetakan, dan bagaimana tindak lanjut atas laporan yang masuk.
Selain itu, pengawasan KI di daerah menghadapi tantangan struktural. Pelaku usaha kecil sering tidak memahami pentingnya pendaftaran merek. Di sisi lain, pelanggaran kerap melibatkan jaringan yang lebih luas. Kolaborasi Kemenkum dan Polda perlu dirancang untuk menjangkau keduanya: edukasi bagi yang belum paham, penindakan bagi yang sengaja melanggar. Tanpa keseimbangan itu, kerja sama hanya akan menjadi daftar kegiatan tanpa dampak.
Sumber: makassar.antaranews.com, kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0