PKB, Demokrat, PKS Soroti Posisi PSI di Koalisi Pemerintah Usai 3 Kader Mundur

Nov 19, 2026 - 10:30
 0  1
PKB, Demokrat, PKS Soroti Posisi PSI di Koalisi Pemerintah Usai 3 Kader Mundur

Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di koalisi pemerintah mulai dipersoalkan partai mitra. PKB menilai PSI sudah di luar koalisi, Demokrat menyerahkan putusan ke Gerindra, dan PKS menilai wajar anggapan itu muncul. PSI membantah, menegaskan tiga kader yang mundur mengambil keputusan personal.

Ad
Ad

Perdebatan ini mencuat setelah tiga kader PSI yang duduk di Kabinet Merah Putih menyatakan mundur dari partai pada Senin (9/11). Ketiganya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

Baca juga: Kampanye Transformasi Digital 100 Hari Masuki Fase Akhir: Quang Tan Selesaikan Tugas 33 Hari Lebih Cepat

Pengunduran diri itu terjadi di tengah isu ijazah yang menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang pada akhirnya juga memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden. Rangkaian peristiwa inilah yang membuat partai-partai koalisi mempertanyakan status PSI.

PKB: PSI Dinilai Sudah Tidak Ada di Kabinet

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai PSI sudah tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dasar penilaiannya sederhana: tidak ada lagi kader PSI yang duduk di kabinet.

"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul, Selasa (17/11), seperti dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul dua hari sebelum Demokrat dan PKS angkat bicara. Ia tidak merinci apakah PKB mendorong PSI dikeluarkan secara resmi dari koalisi atau hanya membaca situasi politik yang berkembang.

Baca juga: Subhan Palal Bantah Gugatan Ijazah Gibran Terafiliasi Partai Politik

Yang jelas, pernyataan Jazilul menjadi sinyal pertama bahwa mitra koalisi mulai menghitung ulang peta kekuatan. Dalam politik koalisi, kursi di kabinet kerap dipakai sebagai penanda paling gamblang apakah sebuah partai masih di dalam atau sudah di luar.

Demokrat Serahkan Putusan ke Gerindra sebagai Pemimpin Koalisi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron memilih tidak berspekulasi. Menurutnya, posisi PSI sepenuhnya bergantung pada keputusan Partai Gerindra sebagai pimpinan koalisi pemerintah.

"Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra," kata Herman Khaeron, Kamis (19/11).

Pernyataan itu menempatkan Gerindra sebagai penentu akhir. Demokrat, kata Herman, tidak akan mendahului keputusan partai yang memimpin koalisi.

Herman juga menyinggung soal peran PSI dalam mendukung pemerintahan. Artinya, bagi Demokrat, status koalisi tidak semata soal ada atau tidaknya kursi menteri, tetapi juga seberapa konsisten dukungan yang diberikan.

PKS: Wajar Jika Ada yang Menganggap PSI Bukan Lagi Koalisi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar jika muncul pandangan bahwa PSI bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Rabu (18/11).

"Wajar kalau ada yang beranggapan PSI bukan lagi koalisi," kata Mardani.

Meski begitu, Mardani menegaskan sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi PSI yang menyatakan keluar dari koalisi. Menurutnya, sikap itu sepenuhnya hak PSI.

"Tapi walau pembantu Presiden dari PSI dulunya dan sudah keluar, setahu saya belum ada pernyataan PSI keluar koalisi. Itu haknya kawan-kawan PSI buat keputusan. Bagaimanapun PSI berjuang bersama Pak Presiden saat Pilpres 2024. Ada kontribusi PSI di pemenangan Pak Prabowo," ujar dia.

Mardani menambahkan, "Haknya PSI tetap di koalisi atau tidak." Ia tidak menutup pintu, tetapi juga tidak membuka jalan bagi langkah politik baru.

Grace Natalie: PSI Masih di Koalisi, Mundurnya Kader Keputusan Personal

PSI akhirnya angkat suara. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Menurut Grace, mundurnya tiga kader dari jabatannya merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan posisi PSI di pemerintah.

"Itu keputusan personal mereka masing-masing. Tidak ada sangkut pautnya dengan posisi PSI di koalisi," ucap Grace melalui pesan singkat, Rabu (18/11).

Grace juga menyatakan partainya tetap mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto meski tidak lagi memiliki perwakilan kader di pemerintah.

"PSI masih mendukung pemerintahan Pak Prabowo terutama program-program yang mendukung kepentingan rakyat banyak," kata Grace.

Dengan pernyataan itu, PSI memilih bertahan secara politik tanpa kursi di kabinet. Posisi ini tidak lazim, tetapi bukan tanpa preseden dalam sejarah koalisi pemerintahan.

Kronologi Mundurnya Tiga Kader dan Alasan Mereka

Pengunduran diri tiga kader PSI diumumkan secara mendadak pada Senin (9/11). Ketiganya menyampaikan alasan masing-masing, dan semuanya bermuara pada keinginan fokus menjalankan tugas negara.

  • Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, beralasan ingin fokus dengan tugasnya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
  • Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan, mengaku sudah tidak menemukan kecocokan dengan partai terkait apa yang ingin ia perjuangkan saat bergabung dengan PSI.
  • Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan keputusannya diambil agar dapat fokus menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Prabowo.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menerima pengunduran ketiganya. Menurut Kaesang, tugas pengabdian negara jauh lebih penting daripada partai.

"DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha," kata Kaesang, Senin (9/11).

Yang perlu dicatat, mundurnya mereka dari partai tidak otomatis berarti mundur dari kabinet. Raja Juli, Giring, dan Isyana tetap menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden. Inilah yang kemudian memunculkan tafsir ganda: secara kelembagaan PSI kehilangan perwakilan, tetapi secara personal ketiganya masih bekerja di pemerintahan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Perdebatan soal status PSI menyisakan beberapa kemungkinan. Pertama, PSI bertahan sebagai bagian koalisi tanpa kursi kabinet, seperti yang ditegaskan Grace Natalie. Kedua, Gerindra sebagai pemimpin koalisi mengambil sikap resmi yang menegaskan posisi PSI. Ketiga, PSI memilih jalur di luar koalisi menjelang agenda politik berikutnya.

Sampai Kamis (19/11), belum ada pernyataan resmi dari Gerindra soal status PSI. Demokrat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan koalisi, sementara PKB sudah lebih dulu menyimpulkan PSI tidak lagi di dalam. PKS berada di tengah, menilai anggapan itu wajar tetapi menegaskan belum ada pernyataan keluar dari PSI.

Bagi PSI, posisi tanpa kursi kabinet mengurangi daya tawar dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dukungan politik tetap bisa diberikan, tetapi akses langsung terhadap kebijakan tidak lagi seleluasa ketika kadernya duduk di kabinet.

Perkembangan situasi politik nasional dapat dipantau melalui pemberitaan kanal nasional CNN Indonesia. Keputusan Gerindra akan menjadi penanda penting apakah PSI tetap dihitung sebagai mitra koalisi atau tidak.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari perdebatan ini bukan soal siapa yang benar, melainkan bagaimana partai-partai koalisi membaca kekosongan. PSI kehilangan tiga kader di kabinet dalam satu tarikan napas, dan hampir bersamaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mundur. Bagi mitra koalisi, itu bukan lagi urusan internal PSI, melainkan sinyal bahwa konfigurasi kekuatan di pemerintahan sedang berubah.

Pernyataan Jazilul paling blak-blakan, Herman Khaeron paling hati-hati, dan Mardani Ali Sera paling diplomatis. Ketiganya sama-sama tidak menyebut PSI keluar, tetapi juga tidak menyatakan PSI masih di dalam. Pola itu menunjukkan partai-partai koalisi menunggu Gerindra bergerak lebih dulu sebelum mengambil posisi. Dalam tradisi koalisi Indonesia, pemimpin koalisi memang berfungsi sebagai penentu arah, dan partai lain cenderung menghindari langkah mendahului.

PSI sendiri memilih bertahan dengan argumen bahwa mundurnya tiga kader adalah keputusan personal. Argumen itu sah, tetapi tidak sepenuhnya menutup pertanyaan. Ketika sebuah partai tidak lagi punya wakil di kabinet, klaim bahwa ia masih bagian dari koalisi pemerintahan akan selalu diuji. Dukungan terhadap program Presiden bisa terus diberikan, tetapi tanpa kursi, pengaruh PSI terhadap arah kebijakan akan bergantung pada seberapa besar Gerindra dan Istana masih membuka pintu. Jawaban atas itu belum ada, dan justru di situ letak ketegangan politiknya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad