RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini: Aset Koruptor dan Penipu Investasi Bodong Bisa Disita
- Kronologi Pembahasan: Dari 397 DIM ke Paripurna
- Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
- Pelanggaran Pajak Dikeluarkan dari Cakupan
- Jaminan Pengawasan dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Wewenang
- Dampak bagi Korban Investasi Bodong dan Langkah Selanjutnya
- Analisis Redaksi: Kekuasaan Besar, Pengawasan Harus Sepadan
Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini memungkinkan negara menyita aset koruptor dan penipu investasi bodong tanpa menunggu putusan pidana, meski pelanggaran pajak tidak masuk cakupan.
Kronologi Pembahasan: Dari 397 DIM ke Paripurna
Perjalanan RUU ini menuju pengesahan melalui proses panjang. Pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja pembicaraan tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat itu menjadi penentu akhir setelah Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Baca juga: Suami RF Bantah Versi Polisi: Kematian Istri di Lubuk Ogong Akibat Kelalaian Petugas
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan sepuluh pokok bahasan utama yang telah dirumuskan bersama pemerintah. Sepuluh poin itu mencakup mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, perluasan cakupan kejahatan, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, pembentukan badan pengelola aset, hingga pengawasan oleh badan independen.
"Komisi III DPR RI baru saja selesai mengambil keputusan tahap pertama terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan segera disahkan melalui rapat paripurna," kata I Nyoman Parta, anggota Komisi III DPR RI, dalam rapat tersebut.
Pengesahan hari ini menandai berakhirnya penantian panjang atas regulasi yang sempat mangkrak bertahun-tahun. DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU ini ke paripurna setelah menyelesaikan pembahasan substantif yang sempat alot, terutama soal cakupan tindak pidana dan perlindungan hak warga.
Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Inti dari RUU ini adalah mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. I Nyoman Parta menjelaskan bahwa mekanisme ini diperlukan agar negara tetap bisa mengejar aset hasil kejahatan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri.
Baca juga: Respons Kompolnas soal Skandal Iptu Gusti dan Kades Angely: 5 Fakta Etik
"Selama ini kalau tersangka sudah meninggal dunia, kasusnya tidak dilanjutkan. Melalui undang-undang ini, walaupun tersangka atau terdakwanya meninggal, sakit permanen, maupun melarikan diri, asetnya tetap bisa dirampas oleh negara tanpa proses peradilan pidana," ujarnya.
Selain itu, RUU ini tetap menegaskan berlakunya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan, termasuk ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam regulasi tersebut. RUU juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Aset untuk mencegah penyusutan nilai maupun kesulitan perawatan barang sitaan.
Perluasan cakupan kejahatan menjadi salah satu poin krusial. Enam jenis tindak pidana di luar korupsi yang disepakati meliputi:
- Narkotika dan psikotropika
- Terorisme dan pendanaan terorisme
- Penyelundupan manusia
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
- Tindak pidana perdagangan orang
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto.
Dengan masuknya penipuan investasi bodong, korban kejahatan keuangan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kembali uangnya. Namun, mekanisme pengembalian aset kepada korban masih menunggu aturan turunan.
Pelanggaran Pajak Dikeluarkan dari Cakupan
Salah satu sorotan dalam legislasi ini adalah tidak dimasukkannya tindak pidana di bidang perpajakan ke dalam daftar tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Padahal, dalam pembahasan awal, DPR sempat memasukkan tindak pidana perpajakan sebagai bagian dari 13 kategori tindak pidana lainnya, berdampingan dengan sektor perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.
Habiburokhman menjelaskan bahwa penyederhanaan dan pembatasan tersebut dilakukan agar penerapan perampasan aset tetap proporsional serta tidak melebar ke ranah yang berpotensi memicu kekhawatiran luas di masyarakat sipil. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menambahkan bahwa penguncian jenis tindak pidana secara limitatif diperlukan agar ketentuan tidak menimbulkan multitafsir maupun kesulitan pembuktian bagi penyidik.
Keputusan mengeluarkan pelanggaran pajak menuai pertanyaan. Sejumlah pengamat menilai potensi kerugian negara dari sektor pajak cukup besar, tetapi pembentuk undang-undang memilih kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan di dunia usaha.
Jaminan Pengawasan dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Wewenang
Kekhawatiran bahwa kewenangan besar dalam RUU ini akan disalahgunakan aparat, termasuk untuk memeras atau menekan warga, menjadi perhatian khusus. Habiburokhman menegaskan bahwa salah satu pokok pembahasan RUU adalah pengawasan oleh badan independen serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
"Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman.
"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen. Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum," ujarnya menambahkan.
Meski demikian, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam telaah atas Draf Timus–Timsin RUU Perampasan Aset tertanggal 16 November 2026 menilai jaminan tersebut belum cukup kuat mengimbangi luasnya kewenangan negara dalam menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, hingga merampas aset.
YLBHI menyoroti potensi kriminalisasi terhadap pembela HAM, jurnalis, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, hingga organisasi lingkungan. Definisi "Korporasi" yang mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, dan perkumpulan tidak berbadan hukum memperlebar risiko tersebut.
"Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," tegas YLBHI.
YLBHI juga mendesak penghapusan ketentuan pidana mati bagi pelaku korupsi dan larangan pengajuan keberatan bagi pihak tertentu atau advokatnya dalam draf yang ada. Mereka menekankan perlunya kontrol pengadilan yang ketat, perlindungan kerahasiaan profesi dan sumber jurnalistik, serta pertanggungjawaban hukum nyata bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang.
"Ketika negara diberi kekuasaan luar biasa untuk melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengelola harta, pertanyaan yang wajib dijawab bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dirampas, tetapi siapa yang mengawasi mereka yang memegang kekuasaan itu dan siapa yang memulihkan warga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan?" pungkas YLBHI.
Dampak bagi Korban Investasi Bodong dan Langkah Selanjutnya
Bagi korban investasi bodong, pengesahan RUU ini membawa angin segar. Aset pelaku yang selama ini sulit disentuh karena proses pidana berlarut-larut atau pelaku melarikan diri kini bisa dirampas negara. Namun, mekanisme pengembalian aset kepada korban belum diatur rinci dalam RUU.
Pembentukan Badan Pengelola Aset menjadi kunci. Badan ini akan bertanggung jawab merawat dan mengelola aset sitaan agar nilainya tidak menyusut sebelum dikembalikan kepada negara atau korban. Pembentuk undang-undang belum merinci kapan badan tersebut akan dibentuk.
Setelah disahkan dalam paripurna, RUU ini akan diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Pemerintah kemudian memiliki waktu untuk menyusun peraturan pelaksana, termasuk aturan teknis mengenai tata cara perampasan, perlindungan pihak ketiga, dan pengawasan badan independen.
DPR menjamin regulasi ini bukan alat pemerasan. Namun, uji sesungguhnya baru dimulai setelah undang-undang berlaku: apakah aparat penegak hukum mampu menjalankan kewenangan luar biasa ini tanpa menabrak hak warga.
Analisis Redaksi: Kekuasaan Besar, Pengawasan Harus Sepadan
Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah lompatan besar dalam pemberantasan korupsi. Selama bertahun-tahun, negara sering kalah cepat melawan koruptor yang menyembunyikan aset di luar negeri atau memanfaatkan celah hukum ketika tersangka meninggal atau melarikan diri. Mekanisme non-conviction based forfeiture menutup celah itu. Tetapi kekuasaan yang besar selalu membawa risiko besar pula.
Catatan YLBHI bukan tanpa dasar. Definisi korporasi yang luas hingga yayasan dan perkumpulan tidak berbadan hukum bisa menjadi pintu masuk kriminalisasi terhadap organisasi masyarakat sipil. Larangan pengajuan keberatan bagi pihak tertentu atau advokatnya juga mencurigakan: mengapa ada pembatasan akses keadilan? Jika RUU ini ingin disebut sebagai instrumen pemberantasan korupsi yang adil, perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik dan hak membela diri harus diperjelas, bukan justru dibatasi.
Keputusan mengeluarkan pelanggaran pajak dari cakupan juga layak dipertanyakan. Kerugian negara dari sektor pajak tidak kalah besar dari korupsi. Alasan proporsionalitas bisa diterima, tetapi publik berhak tahu dasar perhitungannya. Jangan sampai pengesahan ini hanya menjadi kemenangan simbolik sementara praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang tetap terjadi di lapangan. Pengawasan badan independen harus punya gigi, bukan sekadar komite tanpa kewenangan.
Yang paling mendesak adalah memastikan undang-undang ini tidak menjadi monster baru. Kontrol pengadilan yang ketat, transparansi pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban hukum bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang harus menjadi bagian tak terpisahkan dari implementasi. Tanpa itu, perampasan aset hanya akan menjadi alat kekuasaan yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Sumber: afu.id, ylbhi.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0