Perseroan Perorangan untuk UMK: Kemenkum Riau Gencarkan Sosialisasi Legalitas Usaha
- Kronologi Sosialisasi Perseroan Perorangan di Sekretariat PUPR
- Siapa Saja yang Terlibat dan Apa Pesan Mereka
- Apa Itu Perseroan Perorangan dan Syarat Pendiriannya
- Mengapa Legalitas Usaha Makin Penting bagi Pelaku UMK
- Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Pelaku Usaha di Riau
- Analisis Redaksi: Legalitas Tanpa Pendampingan Hanya Jadi Materi Seminar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar sosialisasi pembuatan perseroan perorangan bersama Pelaku Usaha Pekanbaru Riau (PUPR) di Sekretariat PUPR, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menyasar pelaku usaha mikro dan kecil agar memahami pentingnya legalitas badan usaha.
Acara dibuka oleh Ketua Umum PUPR, Handoko, lalu dilanjutkan sambutan perwakilan Kanwil Kemenkum Riau, Andry Putra. Dalam sambutannya, Andry menegaskan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan profesionalitas, kredibilitas, dan kepercayaan terhadap pelaku usaha.
Baca juga: Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Yusril Soroti Kemungkinan Aktor di Luar Polri
Narasumber Wira Victory memaparkan materi tentang Perseroan Perorangan, mulai dari pengertian, persyaratan, prosedur pendirian, hingga manfaat setelah memperoleh status badan hukum. Peserta juga mendapat penjelasan soal kemudahan pendirian perseroan perorangan yang bisa dilakukan satu orang tanpa memerlukan akta notaris.
Kronologi Sosialisasi Perseroan Perorangan di Sekretariat PUPR
Kegiatan berlangsung di Sekretariat PUPR, Pekanbaru, pada Rabu, 18 November 2026. Antara melaporkan acara ini pada Kamis, 19 November 2026 pukul 09.48 WIB melalui kanal ANTARA News Riau.
Rangkaian acara dimulai dari pembukaan oleh Ketua Umum PUPR Handoko. Setelah itu, perwakilan Kanwil Kemenkum Riau, Andry Putra, menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya legalitas bagi pelaku usaha.
Materi utama disampaikan Wira Victory. Ia membahas perseroan perorangan secara menyeluruh, dari definisi hingga manfaat setelah usaha berstatus badan hukum. Penjelasan soal kemudahan pendirian oleh satu orang tanpa akta notaris menjadi salah satu poin yang disorot.
Baca juga: Kemenkum Sulbar Gandeng Polda Awasi Kekayaan Intelektual: Langkah Awal PKS
Sesi diskusi berlangsung antusias. Peserta membahas berbagai hal terkait legalitas dan administrasi usaha, termasuk ketentuan perpajakan perseroan perorangan, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta jenis-jenis UMKM. Narasumber menjawab pertanyaan peserta secara langsung agar pemahaman yang diperoleh lebih praktis.
Siapa Saja yang Terlibat dan Apa Pesan Mereka
Ada tiga nama yang tampil dalam kegiatan ini. Handoko sebagai Ketua Umum PUPR membuka acara. Andry Putra mewakili Kanwil Kemenkum Riau dalam sambutan. Wira Victory bertindak sebagai narasumber yang memaparkan materi teknis.
Pesan utama Andry sederhana: legalitas usaha menentukan tingkat profesionalitas dan kredibilitas pelaku usaha di mata mitra maupun konsumen. Pernyataan itu sejalan dengan tujuan acara yang ingin mendorong pelaku UMK mengurus status badan usaha.
Plh. Kakanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, menegaskan komitmen jajarannya. Ia mendorong edukasi mengenai perseroan perorangan terus diperluas kepada pelaku UMK.
"Kolaborasi dengan PUPR diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha," ujar Yeni dalam keterangan yang dikutip ANTARA.
Apa Itu Perseroan Perorangan dan Syarat Pendiriannya
Perseroan perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang untuk usaha mikro dan kecil. Model ini diperkenalkan lewat Undang-Undang Cipta Kerja sebagai jalan pintas bagi pelaku UMK yang ingin naik kelas tanpa harus membentuk PT konvensional bersama beberapa pemegang saham.
Dalam sosialisasi itu, Wira Victory menjelaskan bahwa pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta notaris. Pendiri cukup memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku, lalu mendaftarkan usaha secara elektronik.
Beberapa hal yang dibahas dalam acara ini mencakup:
- Pengertian dan dasar hukum perseroan perorangan.
- Persyaratan yang harus dipenuhi pendiri, termasuk kriteria usaha mikro dan kecil.
- Prosedur pendirian yang bisa dilakukan satu orang tanpa akta notaris.
- Manfaat setelah usaha berstatus badan hukum, dari sisi kredibilitas hingga akses pembiayaan.
- Ketentuan perpajakan yang melekat pada perseroan perorangan.
- Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemahaman jenis-jenis UMKM.
Peserta mendapat penjelasan bahwa status badan hukum memisahkan harta pribadi pemilik dari aset usaha. Pemisahan ini penting ketika usaha menghadapi risiko atau hendak mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.
Mengapa Legalitas Usaha Makin Penting bagi Pelaku UMK
Kanwil Kemenkum Riau memandang legalitas sebagai pintu masuk bagi pelaku UMK untuk tumbuh. Dengan status badan hukum, usaha punya kepastian hukum saat bertransaksi, bekerja sama dengan pemasok, atau mengikuti pengadaan.
Dalam konteks Riau, pelaku usaha mikro dan kecil menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, edukasi soal badan usaha dinilai bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari strategi pengembangan usaha.
Pembahasan soal NIB dan perpajakan dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menghadapi kebingungan teknis di lapangan. Kehadiran narasumber yang menjawab langsung pertanyaan peserta memberi nilai tambah tersendiri bagi acara ini.
Informasi lain soal layanan administrasi hukum dan panduan berusaha bisa diakses melalui kanal resmi Kementerian Hukum. Sosialisasi seperti di Pekanbaru menjadi salah satu jalur untuk menjangkau pelaku usaha yang belum tersentuh informasi.
Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Pelaku Usaha di Riau
Kanwil Kemenkum Riau menyatakan komitmennya untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha. Kegiatan bersama PUPR disebut sebagai langkah awal yang bisa diperluas ke komunitas usaha lain.
Bagi pelaku UMK, dampak yang diharapkan muncul adalah rasa percaya diri untuk mengembangkan usaha. Legalitas yang jelas disebut dapat meningkatkan kredibilitas serta membuka peluang pertumbuhan yang lebih luas.
Namun hasil akhirnya bergantung pada tindak lanjut. Sosialisasi baru memberi pemahaman. Pelaku usaha tetap harus menempuh proses pendirian, mengurus NIB, dan memahami kewajiban perpajakan setelah badan hukum berdiri.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Riau berharap kolaborasi dengan organisasi pelaku usaha seperti PUPR terus berjalan. Pendampingan setelah sosialisasi menjadi penentu apakah pemahaman yang diperoleh di ruang pertemuan berubah menjadi badan usaha yang benar-benar berdiri.
Analisis Redaksi: Legalitas Tanpa Pendampingan Hanya Jadi Materi Seminar
Sosialisasi perseroan perorangan di Pekanbaru menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan kanwil kementerian mulai menyasar komunitas usaha secara langsung, bukan menunggu pelaku datang ke kantor. Pendekatan ini masuk akal karena hambatan terbesar pelaku UMK biasanya bukan kemauan, melainkan ketidaktahuan soal prosedur dan biaya.
Yang perlu dicermati adalah jarak antara paham dan berbuat. Materi soal pendirian tanpa akta notaris, NIB, dan perpajakan terdengar sederhana di ruang sosialisasi. Di lapangan, pelaku usaha kerap tersandung pada teknis pengisian data, verifikasi, hingga kewajiban lapor pajak setelah badan hukum terdaftar. Tanpa pendampingan lanjutan, antusiasme peserta bisa berhenti sebagai catatan kehadiran.
Karena itu, ukuran keberhasilan acara ini sebaiknya bukan jumlah peserta yang hadir, melainkan jumlah perseroan perorangan yang benar-benar terdaftar setelahnya. Kanwil Kemenkum Riau dan PUPR punya peluang membuktikan komitmen itu lewat klinik pendampingan rutin, bukan sekadar sosialisasi sekali jalan.
Sumber: kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0