Perpol 4/2026: Jenderal Bintang Dua Kini Bisa Adili Jenderal Bintang Empat

Nov 19, 2026 - 11:10
 0  1
Perpol 4/2026: Jenderal Bintang Dua Kini Bisa Adili Jenderal Bintang Empat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah kewenangan pemeriksaan etik. Dalam aturan baru, Kepala Divisi Propam yang berpangkat jenderal bintang dua dapat memeriksa jenderal bintang empat, termasuk Kapolri.

Ad
Ad

Perubahan ini menghapus ketentuan dalam Perpol 7/2022 yang menyebut hanya Kapolri sebagai sesama jenderal bintang empat yang dapat memeriksa etik Listyo Sigit. Sumber berita menyebutkan, "Dalam Perpol terbaru, Kadiv Propam yang berpangkat bintang dua kini bisa memeriksa jenderal bintang empat."

Baca juga: Adang Daradjatun Apresiasi RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Apa Itu Perpol 4/2026 dan Mengapa Penting?

Perpol 4/2026 adalah regulasi internal Polri yang mengatur ulang mekanisme pemeriksaan pelanggaran etik di lingkungan kepolisian. Aturan ini diterbitkan untuk menggantikan sebagian ketentuan dalam Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sebelumnya, Perpol 7/2022 menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap Kapolri hanya bisa dilakukan oleh sesama jenderal bintang empat. Dengan kata lain, hanya Kapolri sendiri yang berwenang memeriksa etik Listyo Sigit. Ketentuan ini dinilai menimbulkan hambatan ketika terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan pimpinan tertinggi Polri.

Dalam Perpol 4/2026, kewenangan itu dialihkan kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) yang berpangkat jenderal bintang dua. Artinya, Kadiv Propam kini dapat memeriksa etik jenderal bintang empat, termasuk Kapolri.

Perubahan ini menuai perhatian karena posisi Kadiv Propam secara struktural berada di bawah Kapolri. Namun, dari sisi pengawasan internal, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme check and balance di tubuh Polri.

Baca juga: Perseroan Perorangan untuk UMK: Kemenkum Riau Gencarkan Sosialisasi Legalitas Usaha

Kronologi dan Latar Belakang Perubahan

Perpol 7/2022 sebelumnya mengatur bahwa pemeriksaan etik terhadap Kapolri dilakukan oleh Kapolri sendiri atau pejabat setingkat. Ketentuan ini kemudian dianggap tidak efektif karena tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan setara untuk mengawasi Kapolri.

Dalam perkembangannya, muncul kebutuhan untuk melibatkan pejabat yang lebih rendah pangkatnya namun memiliki fungsi pengawasan, yaitu Kadiv Propam. Perpol 4/2026 pun diterbitkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi dari Mabes Polri mengenai detail pertimbangan di balik penerbitan Perpol ini. Sumber berita hanya menyebutkan bahwa Perpol 4/2026 telah diterbitkan dan berlaku.

Perlu dicatat bahwa Perpol adalah regulasi internal yang mengikat seluruh anggota Polri. Perubahan dalam Perpol dapat memengaruhi cara penegakan kode etik di lingkungan kepolisian, terutama yang melibatkan perwira tinggi.

Siapa yang Terlibat dan Apa Dampaknya?

Pihak utama dalam aturan ini adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai penerbit Perpol, serta Kepala Divisi Propam yang kini memiliki kewenangan baru. Kadiv Propam saat ini dijabat oleh perwira berpangkat jenderal bintang dua.

Dampak langsung dari Perpol 4/2026 adalah terbukanya kemungkinan pemeriksaan etik terhadap jenderal bintang empat oleh pejabat di bawahnya. Ini merupakan terobosan dalam sistem pengawasan internal Polri.

Namun, muncul pertanyaan mengenai independensi dan potensi konflik kepentingan. Sebagai bawahan Kapolri, Kadiv Propam bisa saja menghadapi tekanan dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, aturan ini juga dapat mempercepat proses pemeriksaan jika terjadi dugaan pelanggaran.

Selain itu, Perpol ini berpotensi memengaruhi kasus-kasus etik yang sedang berjalan atau yang akan datang. Jika ada laporan terhadap jenderal bintang empat, Kadiv Propam kini dapat langsung memprosesnya tanpa menunggu Kapolri.

Reaksi dan Tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Mabes Polri maupun Kadiv Propam terkait Perpol 4/2026. Sumber berita hanya mengutip isi Perpol tanpa menyertakan tanggapan pejabat.

Namun, publik dan pengamat kepolisian menaruh perhatian pada perubahan ini. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya memperkuat akuntabilitas internal, sementara yang lain menyoroti potensi lemahnya pengawasan karena Kadiv Propam berada di bawah Kapolri.

Perdebatan mengenai efektivitas aturan ini akan bergantung pada implementasinya di lapangan. Jika Kadiv Propam dapat bekerja secara independen, Perpol ini bisa menjadi alat pengawasan yang efektif.

Langkah Selanjutnya dan Penutup

Dengan berlakunya Perpol 4/2026, Polri perlu segera menyesuaikan prosedur internal dan mungkin melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota. Kadiv Propam juga perlu menyiapkan sumber daya untuk menjalankan kewenangan barunya.

Ke depan, publik akan mencermati apakah aturan ini benar-benar dijalankan atau hanya menjadi formalitas. Kasus-kasus etik yang melibatkan perwira tinggi akan menjadi ujian pertama bagi efektivitas Perpol 4/2026.

Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai detail Perpol 4/2026, termasuk apakah ada perubahan lain selain kewenangan Kadiv Propam. Sumber berita hanya menyoroti aspek tersebut.

Analisis Redaksi

Perpol 4/2026 membawa angin segar bagi pengawasan internal Polri. Dengan memberikan kewenangan kepada Kadiv Propam untuk memeriksa jenderal bintang empat, ada upaya mendobrak hierarki yang selama ini dianggap menghambat penegakan etik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada independensi Kadiv Propam.

Jika Kadiv Propam tetap berada di bawah tekanan struktural Kapolri, kewenangan baru ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, proses pemeriksaan menjadi lebih mudah diakses. Di sisi lain, ada risiko bahwa pemeriksaan tidak berjalan objektif karena adanya hubungan atasan-bawahan.

Yang terpenting, Perpol ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan eksternal dan transparansi. Tanpa itu, perubahan aturan hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata pada perbaikan institusi. Publik berhak mengetahui bagaimana implementasi Perpol 4/2026, terutama ketika menyangkut perwira tinggi.

Sumber: hukumonline.com, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad