RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU: Akhir Penantian 18 Tahun

Nov 19, 2026 - 11:00
 0  1
RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU: Akhir Penantian 18 Tahun

DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan itu menutup penantian 18 tahun terhadap regulasi yang dinanti untuk memiskinkan koruptor.

Ad
Ad

Rapat digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan. Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Baca juga: Gelar Perkara Kasus Makar Hari Ini: Jejak Listyo Cs Mengarah ke Solo

Pengesahan berlangsung singkat setelah laporan panitia kerja dibacakan. Puan melempar pertanyaan persetujuan ke forum, dan anggota Dewan yang hadir menjawab serentak. Tidak ada penolakan yang tercatat dalam rapat tersebut.

Kronologi Pengesahan di Rapat Paripurna

Sebelum ketuk palu, Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan perjalanan dan hasil pembahasan RUU. Ia memaparkan bahwa naskah telah dibahas dan disepakati pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR.

Setelah laporan selesai, Puan meminta persetujuan anggota Dewan. "Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan, dilansir detikNews.

"Setuju," jawab forum paripurna.

Baca juga: 7 Fakta Ibu di Lumajang Habisi Bayinya Gara-gara Cecok dengan Suami

Rapat turut dihadiri perwakilan pemerintah. Hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.

Habiburokhman sebelumnya menyatakan pengesahan akan dilakukan sekitar pukul 09.30. "Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Habiburokhman menempatkan Komisi III sebagai motor pembahasan. Ia menyebut proses legislasi berjalan sejak September 2025 dan melibatkan pemeriksaan pasal demi pasal bersama pemerintah.

Dalam laporannya, ia memberi apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Politikus Gerindra itu dinilai mengawal ketat pembentukan undang-undang ini sejak awal.

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan, dorongan percepatan datang langsung dari Dasco pada Agustus 2025. "Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Dari sisi pemerintah, kehadiran Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej dan MenPAN-RB Rini Widyantini menandakan bahwa pembahasan tidak berhenti di ranah legislatif. Kementerian Hukum menjadi salah satu kementerian yang paling sering disebut dalam pembahasan RUU ini.

Latar Belakang: 18 Tahun Menunggu Regulasi

RUU Perampasan Aset bukan dokumen baru. Gagasannya sudah mengemuka sejak sekitar 18 tahun lalu, jauh sebelum periode DPR saat ini. Namun pembahasan selalu tersendat di berbagai tahap, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan antar-kementerian.

Dalam perjalanannya, isu ini sempat beberapa kali mencuat ke publik. Salah satunya ketika Puan Maharani disebut tidak meneken komitmen terkait RUU Perampasan Aset, yang kemudian ditanggapi PDIP. Isu lain yang sempat menjadi perdebatan diinternal Komisi III diungkap anggota DPR, Sahroni.

Sejumlah pihak menilai lambatnya pembahasan berkaitan dengan sensitivitas instrumen perampasan aset. Mekanisme ini memungkinkan negara mengambil harta yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, dengan tetap membuka ruang pembuktian terbalik.

Karena itu, RUU ini kerap disebut sebagai salah satu undang-undang paling ditunggu dalam pemberantasan korupsi. Banyak negara telah lebih dulu menerapkan mekanisme serupa, dan Indonesia baru menuntaskannya pada 2026.

Dampak dan Apa yang Berubah Setelah UU Disahkan

Dengan disahkannya RUU ini, Indonesia memiliki payung hukum baru untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Undang-undang ini menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menelusuri, membekukan, dan merampas harta yang diduga berasal dari kejahatan.

Beberapa hal yang perlu dicermati setelah pengesahan:

  • Pemerintah dan DPR masih harus menyelesaikan tahapan pengundangan agar UU berkekuatan hukum.
  • Lembaga penegak hukum memerlukan aturan turunan dan kesiapan kelembagaan untuk menjalankan mekanisme perampasan.
  • Pembahasan sebelumnya menyisakan sejumlah isu yang masih diperdebatkan, termasuk soal penentuan pihak yang berwenang dan batas waktu.
  • Pengawasan publik akan beralih ke implementasi, bukan lagi ke proses legislasi.

Perbandingan dengan praktik internasional bisa dilihat pada penjelasan lembaga antikorupsi dan organisasi internasional. Transparency International, misalnya, membahas pentingnya mekanisme non-conviction based forfeiture dalam pemberantasan korupsi di berbagai yurisdiksi. Rujukan semacam ini sering dipakai dalam diskusi akademik soal desain UU Perampasan Aset.

Pemerintah juga perlu menyiapkan koordinasi lintas kementerian. MenPAN-RB dan Kementerian Hukum, dua kementerian yang hadir dalam paripurna, akan berperan dalam penyiapan regulasi pelaksana dan pembinaan aparatur.

Langkah Selanjutnya Setelah Ketuk Palu

Setelah disahkan, naskah UU akan menjalani proses pengundangan. Tahapan ini menjadi penanda resmi berlakunya aturan, meski penerapan di lapangan tetap bergantung pada kesiapan institusi.

Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai hasil kerja panjang. Ia menempatkan momentum Agustus 2025 sebagai titik percepatan, ketika Dasco meminta Komisi III bergerak cepat.

Bagi publik, pertanyaan berikutnya sederhana: seberapa cepat undang-undang ini bisa dipakai untuk merampas aset koruptor. Jawabannya akan terlihat dari aturan turunan, kesiapan penyidik, dan konsistensi pengadilan dalam memutus perkara perampasan.

Informasi resmi soal tahapan selanjutnya dapat dipantau melalui kanal pemerintah, termasuk laman resmi Kementerian Hukum dan situs DPR. Kedua kanal ini biasanya memublikasikan naskah final dan jadwal sosialisasi setelah pengesahan.

Analisis Redaksi

Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah kabar baik, tetapi bukan garis akhir. Selama 18 tahun, regulasi ini tertahan bukan karena tidak ada naskah, melainkan karena tidak ada cukup tekanan politik untuk menuntaskannya. Percepatan baru muncul ketika pimpinan DPR meminta Komisi III bergerak cepat pada Agustus 2025. Artinya, kemauan politik memang faktor penentu, bukan sekadar ketersediaan draft.

Yang perlu dijaga sekarang adalah isi dan implementasinya. Instrumen perampasan aset hanya bermakna jika penyidik punya kapasitas menelusuri harta lintas yurisdiksi, jika pengadilan konsisten menolak celah hukum, dan jika tidak ada kesepakatan diam-diam untuk melemahkan pasal-pasal kunci. Tanpa itu, undang-undang ini berisiko menjadi simbol tanpa gigi.

Publik sebaiknya tidak berhenti pada sorak pengesahan. Perhatian harus dialihkan ke aturan turunan, anggaran lembaga penegak hukum, dan rekam jejak perkara perampasan yang masuk ke pengadilan. Di situlah kualitas undang-undang ini akan diuji, dan di situlah janji 18 tahun itu akan dinilai.

Sumber: detik.com, transparency.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad