Gelar Perkara Kasus Makar Hari Ini: Jejak Listyo Cs Mengarah ke Solo

Nov 19, 2026 - 10:50
 0  1
Gelar Perkara Kasus Makar Hari Ini: Jejak Listyo Cs Mengarah ke Solo

Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto hari ini, Kamis (19/11/2026), dengan melibatkan saksi ahli. Gelar perkara ini menjadi penentu apakah penyidik menambah pasal makar bagi empat tersangka penyadapan atau menetapkan nama baru.

Ad
Ad

Perkara ini berawal dari penyadapan ilegal terhadap Presiden yang ditangani penyidik Mabes Polri. Status kasus sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, dan sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko perencanaan sudah digeledah.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU: Akhir Penantian 18 Tahun

Kronologi: Dari Penggeledahan Posko ke Gelar Perkara

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa gelar perkara digelar setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar. Penggeledahan itu disusul olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Setelah penggeledahan beberapa posko dan kami lakukan olah TKP, selanjutnya akan digelar perkara. Hal ini sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," ujar Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026) malam, seperti dikutip dari AFU.ID.

Gelar perkara melibatkan tim internal penyidik dan sejumlah saksi ahli. Menurut Susatyo, para ahli dilibatkan untuk menentukan dugaan tindak pidana makar pasca penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

"Gelar perkara melibatkan tim internal, juga para saksi ahli," tuturnya.

Baca juga: 7 Fakta Ibu di Lumajang Habisi Bayinya Gara-gara Cecok dengan Suami

Susatyo berjanji mengekspos konstruksi perkara secara transparan. Hasilnya akan disampaikan melalui konferensi pers hari ini. "Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," sambungnya.

Sebelum gelar perkara, penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Empat tersangka sudah ditetapkan dalam perkara penyadapan ilegal ini: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo — mantan Kapolri
  • Irjen Ahrie Sonta
  • Irjen Eko Hadi Santoso
  • Irjen Slamet Uliandi

Yusril: Keterkaitan Penyadapan dan Makar Semakin Nyata

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden terus berkembang. Penanganan di Mabes Polri, katanya, berlangsung profesional dengan berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara.

Yusril menegaskan keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dan dugaan makar kian nyata, ditandai terbitnya SPDP.

"Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut," jelas Yusril.

Ia menyebut gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum itu diharapkan memberi ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing.

Yusril juga menegaskan penerbitan SPDP tidak otomatis berarti seseorang menjadi tersangka. "Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup," ungkapnya.

Barang Bukti: Ada Upaya Hapus Data Komputer

Dari sisi barang bukti, penyidik menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski begitu, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait berhasil disita dan masih didalami.

"Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut," ujar Yusril.

Temuan itu memperkuat dugaan bahwa perencanaan berlangsung terstruktur. Penyidik kini menelusuri peran masing-masing pihak, termasuk mereka yang belum masuk daftar tersangka.

Kerangka Makar dalam KUHP Nasional

Yusril menjelaskan, dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden.

Sejumlah kemungkinan yang perlu didalami, kata dia, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," jelas Yusril.

Pendekatan itu membuat gelar perkara hari ini bukan sekadar formalitas. Para ahli diminta memetakan hubungan antara penyadapan dan dugaan permufakatan, termasuk soal niat yang menyertainya.

Jejak ke Solo dan Nama-Nama yang Belum Terbuka

Pengamat intelijen politik Andi Wijayanto menilai penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit mengarah pada gerakan Deep State atau negara bayangan. Entitas ini disebut menggalang kekuasaan rahasia yang beroperasi di dalam sistem pemerintahan formal yang sah.

Mantan Gubernur Lemhanas ini mengatakan aktor-aktor lama pemerintahan Jokowi memanfaatkan akses terhadap jejaring aparatur dan menguasai infrastruktur yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi keamanan di luar kewenangan semestinya.

Bareskrim masih menyimpan nama-nama besar yang akan mengisi missing link perkara ini menuju Solo. Di antara nama yang sudah beredar sebelumnya adalah Tito Karnavian. Menurut sumber AFU.ID, terdapat tiga nama lain: dua pejabat level menteri dan satu mantan kepala badan yang berada dalam koordinasi erat dengan Kepolisian RI.

Langkah berikutnya bergantung pada hasil gelar perkara. Bila ahli menilai bukti cukup, penyidik dapat menambah pasal makar bagi tersangka yang ada atau menetapkan tersangka baru. Bila tidak, konstruksi perkara tetap pada penyadapan ilegal. Konferensi pers hari ini dijadwalkan memaparkan hasilnya. Informasi lain seputar penanganan perkara dapat dipantau melalui kanal resmi Polri.

Analisis Redaksi

Gelar perkara hari ini adalah ujian kredibilitas penyidik. Menambah pasal makar bukan pekerjaan teknis semata; ia menyangkut nama besar, institusi, dan sejarah kepolisian sendiri. Listyo Sigit bukan nama asing di korps itu, dan penyadapan terhadap Presiden oleh mantan Kapolri adalah luka yang tidak bisa ditutup dengan rilis pers singkat.

Pernyataan Yusril bahwa SPDP tidak otomatis berarti tersangka patut dibaca sebagai sinyal hati-hati. Publik akan menilai dari kualitas konstruksi perkara, bukan dari banyaknya nama yang disebut. Bila ahli hanya dipakai untuk melegitimasi kesimpulan yang sudah dibuat, gelar perkara kehilangan makna. Sebaliknya, bila forum itu benar-benar terbuka bagi penasihat hukum, kepercayaan publik bisa dipulihkan sedikit demi sedikit.

Yang paling perlu diawasi justru klaim soal jejak menuju Solo dan nama-nama yang masih disembunyikan. Sampai bukti dipaparkan, semua itu masih dugaan. Penyidik harus berani membuka konstruksi perkara secara utuh, termasuk soal upaya penghapusan data komputer. Tanpa itu, kasus ini akan terus hidup sebagai spekulasi politik, bukan sebagai perkara hukum yang tuntas.

Sumber: polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad