Sumarjono Saragih Luncurkan GESIT Sawit, Perluas Jaminan Sosial Pekerja
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih meluncurkan Gerakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Sawit Berkelanjutan (GESIT Sawit) pada 18 November 2026 di Jakarta. Gerakan ini menyasar jutaan petani, buruh tani, dan pekerja informal di sepanjang rantai pasok kelapa sawit yang belum tersentuh perlindungan jaminan sosial.
Peluncuran bertepatan dengan peringatan Hari Sawit Nasional dan digelar bersamaan dengan Indonesia Labour on Palm Oil Conference (ILaPOC) 2026. Sumarjono menegaskan perlindungan pekerja harus menjadi pilar utama keberlanjutan industri yang selama ini lebih banyak disorot dari sisi lingkungan dan ekonomi.
Baca juga: Vietnam Perluas Jaring Pengaman Sosial dan Pekerjaan Lansia
Kronologi Peluncuran GESIT Sawit dan ILaPOC 2026
GESIT Sawit diperkenalkan pada 18 November 2026, tanggal yang juga diperingati sebagai Hari Sawit Nasional. Acara berlangsung di Jakarta dan dirangkai dengan ILaPOC 2026, konferensi yang mengangkat tema Jaminan Sosial Pilar Sawit Berkelanjutan.
Menurut keterangan resmi yang dikutip dari Majalah Hortus, GESIT Sawit dirancang untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal di sepanjang rantai pasok sawit. Pendekatan yang dipakai bukan menunggu pekerja datang ke kantor layanan, melainkan menjemput mereka melalui jaringan yang sudah ada di industri.
ILaPOC 2026 sendiri merupakan inisiatif Sumarjono untuk menghadirkan ruang dialog mengenai perlindungan pekerja dan penerapan prinsip kerja layak (decent work) di industri kelapa sawit. Konferensi ini melibatkan unsur tripartit—pengusaha, pekerja, dan pemerintah—serta organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional.
Berbagai isu dibahas dalam forum itu, mulai dari jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dialog sosial, praktik baik penerapan kerja layak, hingga inklusi keuangan. Sumarjono berharap ILaPOC menjadi agenda tahunan dalam rangkaian peringatan Hari Sawit Nasional.
Baca juga: Peta Petir Semarang Viral di Threads, BMKG Ungkap Penyebabnya
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Sumarjono Saragih
Sumarjono Saragih adalah sosok di balik gagasan GESIT Sawit. Dalam peluncuran itu ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak di ekosistem sawit untuk menjangkau pekerja yang selama ini sulit mengakses layanan jaminan sosial.
"GESIT Sawit kami gagas sebagai gerakan bersama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di seluruh ekosistem sawit, terutama petani dan pekerja informal yang selama ini belum terjangkau. Kita tidak bisa hanya menunggu mereka datang ke kantor pelayanan. Kita harus mendekatkan layanan melalui jaringan dan aktor yang sudah ada di ekosistem sawit," ujar Sumarjono.
Ia juga menekankan prinsip No Social Security, No Sustainability. Menurutnya, keberlanjutan industri sawit tidak akan tercapai tanpa jaminan sosial dan perlindungan yang memadai bagi para pekerjanya.
"Keberlanjutan industri sawit tidak cukup hanya berbicara tentang produktivitas, ekonomi, dan lingkungan. Ada jutaan manusia yang bekerja di dalam ekosistem ini dan harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi salah satu pilar utama sawit berkelanjutan," kata Sumarjono.
Selain Sumarjono, forum ILaPOC 2026 mempertemukan perwakilan pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, sumber tidak menyebutkan nama-nama peserta lain secara spesifik.
Latar Belakang: Pekerja Informal di Rantai Pasok Sawit
Perlindungan pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah besar BPJS Ketenagakerjaan. Di sektor sawit, tantangannya lebih kompleks karena pekerja tersebar di wilayah perdesaan dengan akses layanan terbatas.
Pekerja formal di perusahaan memang wajib didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pekerja informal membutuhkan pendekatan khusus. Padahal, mereka berperan penting menggerakkan rantai pasok sawit.
Petani swadaya, buruh tani, sopir angkutan hasil perkebunan, hingga pemilik warung di sekitar perkebunan adalah bagian dari ekosistem ekonomi sawit. Mereka menopang produksi, tetapi belum seluruhnya memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Keterbatasan infrastruktur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan menjadi salah satu kendala. Karena itu, perluasan perlindungan tidak bisa hanya mengandalkan kantor layanan, tetapi membutuhkan keterlibatan institusi dan pelaku usaha yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di sekitar perkebunan.
GESIT Sawit menawarkan pendekatan kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan yang sudah tersedia. Salah satu proyek percontohan dimulai di pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Di sana, koperasi karyawan (Kopkar) dilibatkan sebagai agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan pekerja informal.
Model ini memanfaatkan hubungan bisnis antara PKS dan petani pemasok tandan buah segar (TBS). Petani menjual hasil panen ke pabrik, dan pabrik mengenal para pemasoknya. "Pabrik kelapa sawit memiliki hubungan langsung dengan petani pemasok TBS. Ini merupakan potensi besar untuk memperluas perlindungan sosial. Melalui koperasi karyawan yang menjadi agen PERISAI, kita membangun jembatan agar petani dan pekerja informal lebih mudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tutur Sumarjono.
Skala Industri Sawit dan Dampak Perlindungan Sosial
Kebutuhan perlindungan sosial di sektor sawit tidak terlepas dari skala industri ini. Perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi, sekitar 160 kabupaten, dan kurang lebih 17 ribu desa.
Sektor ini diperkirakan menghidupi sekitar 16 juta pekerja. Jika keluarga mereka diperhitungkan, jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri sawit mencapai sekitar 50 juta jiwa atau hampir seperlima penduduk Indonesia.
Angka itu menunjukkan pembicaraan mengenai masa depan sawit tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan manusia. Perlindungan pekerja menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan industri dalam jangka panjang.
Pada 2026, Indonesia memperingati 115 tahun perkembangan perkebunan kelapa sawit komersial, sejak penanaman pertama pada 1911 di Pulu Raja, Sumatera Utara, dan Sungai Liput, Aceh. Jejak awal tanaman sawit bahkan dimulai pada 1848, ketika pemerintah Hindia Belanda mendatangkan empat benih kelapa sawit dari Afrika Barat untuk ditanam sebagai tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor.
Dari tanaman koleksi itu, sawit berkembang menjadi komoditas strategis nasional. Perjalanan panjang industri ini juga menghadirkan tanggung jawab memastikan jutaan orang di dalamnya memperoleh perlindungan dan kesejahteraan.
Dampak yang diharapkan dari GESIT Sawit adalah perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja informal sawit. Dengan perlindungan itu, risiko kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, dan beban biaya kesehatan dapat ditekan. Perlindungan sosial juga menjadi prasyarat bagi industri yang bertanggung jawab di mata pasar global.
Langkah Selanjutnya: Kerja Layak dan Tiga Pilar Keberlanjutan
GESIT Sawit dan ILaPOC merupakan bagian dari kampanye People-Centric Sustainable Palm Oil, konsep pembangunan industri sawit yang menempatkan manusia sebagai pusat keberlanjutan. Konsep ini menekankan keseimbangan tiga pilar: People (manusia), Planet (lingkungan), dan Prosperity (kesejahteraan).
Selama ini, pembicaraan mengenai keberlanjutan sawit lebih banyak menyoroti aspek lingkungan. Padahal, dimensi sosial sama pentingnya. Pemenuhan hak pekerja adalah bagian dari hak asasi manusia sekaligus prasyarat bagi industri yang bertanggung jawab.
Tuntutan itu semakin relevan seiring meningkatnya perhatian pasar global terhadap praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Sejumlah kerangka kebijakan, seperti Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Uni Eropa, Human Rights Due Diligence (HRDD), serta Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, mendorong perusahaan memperkuat tanggung jawab sosial di sepanjang rantai pasok.
Penerapan kerja layak di industri sawit belum merata. Namun, praktik baik yang sudah berjalan dapat menjadi rujukan untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk mereka yang berada di luar hubungan kerja formal.
Ke depan, ILaPOC diharapkan menjadi agenda tahunan dalam rangkaian peringatan Hari Sawit Nasional dengan mengangkat berbagai dimensi kerja layak. Sementara GESIT Sawit akan diuji melalui proyek percontohan di Kotawaringin Timur sebelum direplikasi ke wilayah lain.
"Pesan yang ingin kami sampaikan sederhana: No Social Security, No Sustainability. Tidak mungkin kita berbicara tentang sawit berkelanjutan jika jutaan orang yang bekerja di dalamnya belum mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Sawit harus tumbuh bersama manusia yang menghidupinya," kata Sumarjono.
Informasi lebih lanjut mengenai kerangka keberlanjutan dan hak asasi manusia dapat dilihat pada situs resmi ILO.
Analisis Redaksi
GESIT Sawit menyentuh titik yang lama terabaikan: pekerja informal di sektor sawit nyaris tak terlihat dalam perdebatan keberlanjutan. Selama bertahun-tahun, diskursus sawit didominasi isu deforestasi dan tata kelola lahan. Padahal, ada 16 juta pekerja yang hidup dari industri ini, dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Sumarjono berhasil memindahkan fokus ke dimensi manusia tanpa menafikan isu lingkungan.
Pendekatan kolaboratif melalui koperasi karyawan dan agen PERISAI patut diapresiasi karena tidak menambah beban birokrasi baru. Namun, keberhasilannya bergantung pada sejauh mana koperasi dan pabrik kelapa sawit mau terlibat. Jika hanya bergantung pada satu proyek percontohan di Kotawaringin Timur, perluasan perlindungan akan berjalan lambat. Diperlukan insentif bagi perusahaan yang aktif menjangkau petani pemasok, misalnya kemudahan administrasi atau pengakuan dalam skema sertifikasi keberlanjutan.
Prinsip No Social Security, No Sustainability adalah retorika yang kuat, tetapi pasar global akan menuntut bukti. Regulasi seperti CSDDD Uni Eropa menempatkan due diligence hak asasi manusia sebagai syarat perdagangan. Artinya, percepatan perlindungan pekerja bukan hanya soal moral, melainkan kepentingan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan program seperti GESIT Sawit terhubung dengan kebijakan ketenagakerjaan dan sawit yang sudah ada, bukan berjalan sendiri. Tanpa integrasi itu, gerakan ini berisiko berhenti sebagai acara seremonial tahunan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0