Demokrat Serahkan Status PSI di Koalisi ke Gerindra, Sinyal Tegas bagi Prabowo

Nov 19, 2026 - 11:10
 0  1
Demokrat Serahkan Status PSI di Koalisi ke Gerindra, Sinyal Tegas bagi Prabowo

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya keputusan soal status Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di koalisi pemerintah kepada Partai Gerindra sebagai pimpinan koalisi. Pernyataan ini merespons dugaan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid bahwa PSI sudah keluar dari barisan pendukung pemerintah.

Ad
Ad

"Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra," kata Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), seperti dikutip dari Aktual.com.

Baca juga: Nasib PSI di Koalisi Pemerintah Dipertanyakan Usai Gelombang Pengunduran Diri Kader

Kronologi Polemik Status PSI di Koalisi

Polemik bermula dari pernyataan Jazilul Fawaid pada Selasa (17/11/2026). Politikus PKB itu mempertanyakan posisi PSI setelah Gibran Rakabuming Raka disebut mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan tiga kader PSI yang sebelumnya menduduki posisi di kabinet menyatakan mundur dari partai.

"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul kepada wartawan.

Tiga tokoh PSI yang dimaksud adalah Menteri Kehutanan sekaligus mantan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha. Ketiganya disebut mengundurkan diri dari PSI pada hari yang sama, 9 November.

PSI langsung membantah. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan status keanggotaan dalam koalisi ditentukan oleh keputusan partai, bukan berdasarkan posisi atau status individu di kabinet.

Baca juga: Kampanye Transformasi Digital 100 Hari Masuki Fase Akhir: Quang Tan Selesaikan Tugas 33 Hari Lebih Cepat

"Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang," kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026). Ia memastikan PSI tetap berada dalam koalisi pemerintah meskipun saat ini tidak memiliki kader yang menduduki jabatan di kabinet.

"Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo)," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyampaikan hal senada. Ia menegaskan partainya tetap mendukung kepemimpinan Prabowo beserta kebijakan dan program pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

"PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat," tuturnya.

Pihak yang Terlibat dan Posisi Masing-Masing

Peta sikap partai dalam polemik ini cukup jelas. PKB melalui Jazilul Fawaid membuka dugaan bahwa PSI sudah di luar koalisi karena tidak lagi punya kursi di kabinet. Demokrat melalui Herman Khaeron memilih tidak mengambil posisi sendiri dan melempar keputusan ke Gerindra. Sementara PSI melalui Grace Natalie dan Andi Budiman bersikeras masih di dalam koalisi.

Herman menegaskan bahwa Demokrat mengikuti arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "(Demokrat) sesuai apa yang telah disampaikan Ketum AHY," tambah dia.

Ia juga menyoroti kewajiban Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurut Herman, hingga kini belum ada agenda pertemuan antara partai-partai politik dalam koalisi pemerintah dengan Prabowo.

"Sepulang beliau dari LN (luar negeri), belum ada jadwal. Namun MPR RI telah menetapkan tanggal 25 Nov 2026 adalah batas waktu untuk mengusulkan 2 nama cawapres," ujar dia.

Dengan demikian, ada dua isu yang berjalan bersamaan: status PSI di koalisi dan proses pengisian kursi wakil presiden yang tenggatnya tinggal hitungan hari.

Latar Belakang: Mengapa Status PSI Jadi Sorotan

PSI selama ini dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran tiga kader PSI di kabinet menjadi penanda paling konkret dari posisi itu. Ketika ketiganya mundur dari partai pada 9 November, penanda tersebut hilang.

Dari sudut pandang PKB, ketiadaan kader di kabinet cukup untuk menyimpulkan bahwa PSI tidak lagi menjadi bagian dari koalisi. Logika ini sederhana: kursi kabinet biasanya menjadi indikator paling kasatmata dari keikutsertaan partai dalam koalisi.

Namun PSI menolak logika tersebut. Grace Natalie menempatkan keanggotaan koalisi sebagai keputusan institusi partai, bukan hasil aritmetika kursi kabinet. Dalam pandangan PSI, dukungan terhadap pemerintahan tidak otomatis dicabut hanya karena tidak ada kader yang duduk sebagai menteri atau wakil menteri.

Polemik ini muncul di tengah situasi politik yang sedang cair. Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka ruang tanya tentang konfigurasi koalisi ke depan. Partai-partai pun mulai bersiap menghadapi proses pengajuan dua nama cawapres ke MPR.

Di titik inilah Demokrat memilih bersikap hati-hati. Dengan menyerahkan keputusan kepada Gerindra, Demokrat tidak terjebak dalam perdebatan terbuka dengan PKB maupun PSI.

Dampak Politik dan Batas Waktu 25 November

Pernyataan Herman Khaeron memberi pesan bahwa hirarki koalisi tetap dijaga. Gerindra sebagai pemimpin koalisi dianggap punya kewenangan penuh menentukan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Sikap ini sekaligus menghindarkan Demokrat dari posisi sebagai penentu yang bisa memicu gesekan antarpartai.

Bagi PSI, dukungan terbuka dari Grace Natalie dan Andi Budiman menjadi modal untuk mempertahankan posisi. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Gerindra. Jika Gerindra memutuskan PSI masih di dalam koalisi, maka klaim PKB kehilangan pijakan. Sebaliknya, jika Gerindra menilai sebaliknya, PSI harus menerima konsekuensinya.

Isu lain yang tak kalah penting adalah tenggat 25 November 2026. MPR RI telah menetapkan tanggal tersebut sebagai batas waktu pengusulan dua nama cawapres. Hingga Kamis (19/11/2026), belum ada jadwal pertemuan antara partai-partai koalisi dengan Prabowo setelah ia pulang dari luar negeri.

Artinya, waktu yang tersisa kurang dari sepekan. Partai-partai koalisi harus segera menyepakati nama yang akan diajukan, sementara status PSI masih belum tuntas. Dua agenda ini bisa saling memengaruhi, terutama jika PSI dianggap masih bagian dari koalisi dan berhak ikut dalam pembahasan.

Berikut poin-poin penting yang perlu dicermati:

  • Jazilul Fawaid (PKB) menduga PSI sudah di luar koalisi karena tidak lagi punya kader di kabinet.
  • Grace Natalie dan Andi Budiman (PSI) menegaskan partainya masih di koalisi dan tetap mendukung Prabowo.
  • Herman Khaeron (Demokrat) menyerahkan keputusan status PSI kepada Gerindra sebagai pimpinan koalisi.
  • Tenggat pengajuan dua nama cawapres ke MPR ditetapkan 25 November 2026.

Langkah Selanjutnya Menuju 25 November

Semua mata kini tertuju pada Gerindra. Sebagai pimpinan koalisi, partai tersebut memegang kunci penentuan status PSI. Sampai Jumat (20/11/2026), belum ada pernyataan resmi dari Gerindra mengenai hal ini.

Di sisi lain, Prabowo baru kembali dari luar negeri. Herman menyatakan belum ada jadwal pertemuan antara presiden dan partai-partai koalisi. Padahal, pertemuan itu diperlukan untuk membahas nama cawapres yang akan diajukan ke MPR sebelum batas waktu.

PSI sendiri telah menyatakan komitmennya. Grace Natalie menegaskan partainya masih di koalisi pemerintah dan mendukung Prabowo. Andi Budiman menyebut dukungan itu diberikan untuk program-program yang dinilai prorakyat.

Namun pernyataan saja tidak cukup. Keputusan Gerindra akan menjadi penentu apakah PSI tetap duduk di meja koalisi atau harus menerima kenyataan bahwa posisinya telah berubah. Sementara itu, tenggat 25 November terus mendekat dan belum ada tanda-tanda kesepakatan nama cawapres.

Bagi publik, yang perlu diawasi bukan hanya status PSI, tetapi juga bagaimana koalisi mengelola proses pengajuan cawapres. Dua hal ini akan menunjukkan seberapa solid koalisi di bawah tekanan waktu.

Analisis Redaksi

Pernyataan Herman Khaeron bukan sekadar jawaban sopan atas pertanyaan wartawan. Ia adalah sinyal bahwa Demokrat tidak ingin menjadi pihak yang menanggung risiko politik dari keputusan soal PSI. Dengan melempar bola ke Gerindra, Demokrat menjaga hubungan baik dengan PKB maupun PSI sekaligus.

Namun ada hal yang perlu dicatat. Menyerahkan keputusan kepada pimpinan koalisi berarti menerima bahwa koalisi ini bekerja dengan logika hirarkis, bukan musyawarah setara. Jika Gerindra memutuskan PSI tetap di dalam, keputusan itu harus diterima semua pihak. Jika sebaliknya, PSI berada di posisi yang sulit karena telah berulang kali menyatakan masih di koalisi.

Yang lebih mendesak adalah tenggat 25 November. Dalam sepekan, koalisi harus menyepakati dua nama cawapres. Polemik status PSI bisa menjadi distraksi yang menguras energi politik. Partai-partai sebaiknya tidak terjebak pada perdebatan soal siapa di dalam dan siapa di luar, sementara agenda pengisian kursi wakil presiden justru menuntut perhatian penuh.

Jika koalisi gagal memenuhi tenggat, dampaknya akan terasa pada stabilitas pemerintahan. Karena itu, kejelasan status PSI sebaiknya diselesaikan cepat oleh Gerindra, agar pembahasan cawapres bisa berjalan tanpa ganjalan.

Sumber: mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad