Adang Daradjatun Apresiasi RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Nov 19, 2026 - 11:10
 0  1
Adang Daradjatun Apresiasi RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengapresiasi kesepakatan antara Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna. Kesepakatan itu menandai langkah lanjutan pembahasan beleid yang lama dinanti dalam pemberantasan korupsi.

Ad
Ad

Kabar tersebut disampaikan melalui kanal resmi Fraksi PKS pada 19 November, dengan lokasi pemberitaan Jakarta. Dalam excerpt yang diterima, Adang menyambut baik tercapainya titik temu antara Komisi III dan pemerintah soal arah pembahasan RUU tersebut.

Baca juga: Perpol 4/2026: Jenderal Bintang Dua Kini Bisa Adili Jenderal Bintang Empat

Belum ada rincian lebih lanjut mengenai butir-butir kesepakatan, jadwal paripurna, maupun sikap akhir fraksi-fraksi. Namun keputusan membawa RUU ke paripurna menjadi penanda bahwa pembahasan di tingkat komisi telah mencapai tahap penting.

Kronologi Kesepakatan di Komisi III DPR

Menurut informasi yang dipublikasikan Fraksi PKS, kesepakatan itu dicapai antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Adang Daradjatun, yang duduk sebagai anggota Komisi III dari Fraksi PKS, menyatakan apresiasinya atas hasil tersebut.

RUU Perampasan Aset sendiri bukan barang baru di ruang legislasi. Rancangan ini sudah lama masuk dalam daftar prioritas program legislasi nasional, tetapi pembahasannya berulang kali tertunda. Karena itu, keputusan membawanya ke paripurna dibaca sebagai kemajuan yang layak dicatat.

Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR. Sebelum sebuah RUU dibawa ke sana, pembahasan biasanya melalui tahapan di komisi atau badan legislasi, termasuk penyelarasan pandangan dengan pemerintah sebagai pengusul.

Baca juga: Perseroan Perorangan untuk UMK: Kemenkum Riau Gencarkan Sosialisasi Legalitas Usaha

Siapa Adang Daradjatun dan Posisinya di Komisi III

Adang Daradjatun adalah politikus PKS yang kini menjabat anggota Komisi III DPR RI. Komisi III membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, sehingga RUU Perampasan Aset masuk dalam lingkup kerjanya.

Pernyataan apresiasi dari Adang menunjukkan dukungan Fraksi PKS terhadap langkah membawa RUU ini ke tahap berikutnya. Dukungan semacam ini penting karena keputusan di paripurna sangat bergantung pada sikap fraksi-fraksi.

Dalam excerpt yang dipublikasikan, tidak disebutkan kutipan lengkap maupun rincian argumen Adang. Yang ditegaskan adalah apresiasi atas tercapainya kesepakatan antara Komisi III dan pemerintah.

Latar Belakang RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset dirancang untuk memberi dasar hukum bagi negara merampas harta yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi. Selama ini, penindakan terhadap aset pelaku kejahatan sering bergantung pada instrumen pidana yang terbatas.

Beleid ini diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum, terutama dalam kasus yang pelakunya melarikan diri atau asetnya berada di luar yurisdiksi. Banyak negara telah memiliki mekanisme serupa sebagai bagian dari rezim antikorupsi.

Di Indonesia, dorongan agar RUU ini segera disahkan datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Namun pembahasan di parlemen berjalan lambat karena menyangkut banyak kepentingan.

Dampak jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Jika disahkan, RUU ini berpotensi mengubah cara negara menangani aset hasil kejahatan. Penegak hukum akan memiliki dasar lebih kuat untuk menyita harta yang diduga diperoleh secara tidak sah, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

Dampaknya juga terasa pada upaya pencegahan. Adanya mekanisme perampasan yang jelas dapat memberi efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.

Namun, sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Keseimbangan antara penindakan dan kepastian hukum akan menjadi uji utama dalam pembahasan di paripurna.

Langkah Selanjutnya Menuju Paripurna

Setelah kesepakatan di Komisi III, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Di forum itu, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan dan menentukan sikap.

Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti paripurna. Publik akan menantikan apakah tahapan ini berjalan mulus atau kembali menemui hambatan seperti pada periode-periode sebelumnya.

Pernyataan Adang menjadi sinyal bahwa setidaknya satu fraksi mendukung kelanjutan proses. Sikap fraksi lain akan menentukan hasil akhirnya.

Analisis Redaksi

Apresiasi Adang Daradjatun atas kesepakatan membawa RUU Perampasan Aset ke paripurna adalah sinyal politik yang layak dibaca serius. RUU ini sudah terlalu lama berputar di ruang tunggu legislasi, sementara kasus korupsi terus berjalan dengan modus yang makin rumit.

Namun, perjalanan menuju paripurna bukan jaminan pengesahan. Paripurna justru menjadi medan uji bagi konsistensi fraksi-fraksi. Dukungan yang disampaikan di komisi bisa menguap jika kepentingan politik jangka pendek mengambil alih.

Karena itu, publik perlu mengawal proses ini. RUU Perampasan Aset bukan sekadar produk legislasi biasa, melainkan instrumen untuk memastikan negara tidak kalah dalam pertarungan melawan korupsi. Tanpa pengesahan yang sungguh-sungguh, janji pemberantasan korupsi hanya akan berhenti di atas kertas.

Sumber: dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad