Eksepsi Samin Tan Ditolak, Sidang Korupsi Tambang Batu Bara Rp17,7 Triliun Berlanjut

Nov 19, 2026 - 12:21
 0  1
Eksepsi Samin Tan Ditolak, Sidang Korupsi Tambang Batu Bara Rp17,7 Triliun Berlanjut

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Samin Tan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT). Sidang perkara tambang batu bara yang merugikan negara Rp17,7 triliun itu pun berlanjut ke tahap pembuktian.

Ad
Ad

Putusan sela dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto di ruang persidangan pada Kamis (19/11/2026). "Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima," kata Nyoto.

Baca juga: Kades Sukoharjo Pati Meninggal usai Cekcok dengan Anggota DPRD: Kronologi Lengkap

Hakim Nyatakan PN Jakarta Pusat Berwenang, Jaksa Diminta Hadirkan Saksi

Dalam amar putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penolakan eksepsi membuka jalan bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan seluruh materi dakwaan.

Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi pada sidang lanjutan yang dijadwalkan Rabu (25/11/2026). "Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan," ujar Nyoto.

Eksepsi sendiri merupakan nota perlawanan yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa. Isinya mempersoalkan kewenangan pengadilan hingga keabsahan dakwaan. Dengan ditolaknya eksepsi, dalil-dalil tersebut tidak menggugurkan perkara. Hakim menilai perkara tetap harus disidangkan sampai tuntas.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Di tahap ini, jaksa berkewajiban menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung surat dakwaan. Sidang pembuktian akan menjadi ujian pertama bagi konstruksi dakwaan yang menyebut kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

Baca juga: Mahasiswi Korban Pemerkosaan Bupati Kupang Dapat Pendampingan LPSK, Kondisinya Membaik

Perkara ini bermula dari dugaan aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara ilegal di kawasan hutan pada wilayah tambang PT AKT. Jaksa menyebut aktivitas itu berlangsung meski izin operasi perusahaan telah berakhir.

Dakwaan Jaksa: Izin Dicabut Sejak 2017, Tambang Tetap Beroperasi

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan pada Kamis (5/11/2026), jaksa mendakwa Samin Tan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp17,7 triliun. Angka itu muncul dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara secara ilegal di kawasan hutan pada wilayah tambang PT AKT.

Jaksa menjelaskan, aktivitas tambang tetap dijalankan meski Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri. Terminasi itu mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp 17.745.627.652.570,30 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025," ungkap jaksa.

Jaksa menyebut Samin Tan merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) dari sembilan perusahaan induk di bidang pertambangan. Dari rangkaian aktivitas ilegal perusahaan-perusahaan tersebut, ia meraup keuntungan hingga Rp17,7 triliun.

Selain Samin Tan, penambangan dan penjualan batu bara ilegal ini turut mengalirkan keuntungan ke pihak lain. Sebanyak 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung menerima Rp3,9 miliar. Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama Muhammad Juni Eka Wardhana memperoleh Rp170 miliar.

"Telah turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," terang jaksa.

Pasal yang Menjerat Samin Tan dan Ancaman Hukumannya

Atas perbuatannya, Samin Tan didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal-pasal itu berkaitan dengan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi secara melawan hukum. Ancaman hukumannya mencakup pidana penjara dan pidana denda, ditambah kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.

Dalam perkara korupsi, pembuktian kerugian negara menjadi titik krusial. Jaksa akan bersandar pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang mencakup periode 2016 hingga 2025. Auditor akan dimintai keterangan untuk mempertanggungjawabkan metodologi penghitungan.

Kuasa hukum terdakwa dipastikan akan menyerang asumsi dan dasar perhitungan tersebut. Sidang pembuktian biasanya menjadi arena adu argumentasi antara ahli dari jaksa dan ahli dari pihak terdakwa.

Jejak Perkara: dari Penyitaan hingga Penjualan Batu Bara Sitaan

Perkara ini bukan hanya soal dakwaan di ruang sidang. Sejumlah aset telah disita dan dilelang dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan RI tercatat menjual ratusan ribu ton batu bara sitaan senilai Rp179 miliar.

Pada perkembangan lain, batu bara sitaan dalam kasus Samin Tan laku terjual Rp264 miliar. Langkah penjualan barang sitaan itu menunjukkan upaya penyelamatan nilai aset negara agar tidak terus menyusut selama perkara berjalan.

Rangkaian aksi itu memperlihatkan skala perkara yang luar biasa besar. Nilai kerugian negara yang mencapai Rp17,7 triliun menempatkan perkara ini sebagai salah satu yang terbesar di sektor pertambangan batu bara.

Publik dapat memantau perkembangan perkara melalui pemberitaan media nasional, termasuk laporan AFU.ID yang mendokumentasikan jalannya persidangan. Informasi seputar kebijakan minerba dapat dilihat pada laman Kementerian ESDM.

Dampak bagi Sektor Tambang dan Pengelolaan Hutan

Kasus ini menyoroti persoalan pengawasan izin tambang. Terminasi PKP2B seharusnya menghentikan seluruh aktivitas operasi. Kenyataan bahwa penambangan diduga tetap berjalan selama bertahun-tahun memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan di lapangan.

Wilayah tambang PT AKT berada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kawasan hutan menjadi sorotan karena aktivitas tambang tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Bagi negara, kerugian Rp17,7 triliun adalah angka yang sangat besar. Nilai itu setara dengan anggaran sejumlah program publik. Pemulihan aset menjadi sama pentingnya dengan pemidanaan pelaku.

Perkara ini juga menjadi ujian bagi penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Publik menanti apakah proses hukum mampu menjangkau pihak-pihak yang menikmati aliran keuntungan, termasuk 13 pihak di KSOP Rangga Ilung dan Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama.

Analisis Redaksi: Mengapa Eksepsi Selalu Jadi Pintu Pertama

Penolakan eksepsi Samin Tan bukan kejutan. Dalam banyak perkara korupsi besar, eksepsi memang lebih sering menjadi manuver prosedural ketimbang jalan keluar substantif. Tujuannya menguji kewenangan pengadilan dan keabsahan dakwaan. Ketika hakim menyatakan PN Jakarta Pusat berwenang, panggung utama perkara ini sesungguhnya baru dibuka.

Yang menentukan sekarang adalah kualitas pembuktian. Dakwaan menyebut kerugian negara Rp17,7 triliun berdasarkan audit periode 2016 hingga 2025. Angka sebesar itu menuntut penjelasan metodologis yang rapi, bukan sekadar penyebutan hasil audit. Jaksa harus mampu menghubungkan terminasi izin pada 2017 dengan aktivitas penambangan yang diduga terus berjalan. Tanpa rantai bukti yang jelas, angka triliunan bisa menjadi bumerang di ruang sidang.

Perkara ini juga menguji konsistensi pemberantasan korupsi di sektor tambang. Selama bertahun-tahun, tambang ilegal dibicarakan sebagai persoalan lingkungan dan penerimaan negara. Kini ada momentum untuk membuktikannya di pengadilan. Jika pembuktian berjalan kuat, putusan bisa menjadi presisi bagi tata kelola minerba. Jika sebaliknya, publik berhak mempertanyakan mengapa kerugian sebesar itu baru diusut setelah bertahun-tahun.

Sidang 25 November 2026 akan menjadi penanda. Kehadiran saksi dan ahli akan menentukan arah perkara. Hakim sudah membuka jalan. Kini giliran jaksa membuktikan bahwa kerugian negara itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sumber: esdm.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad