Dewan Kotim Minta Pemkab Siapkan Langkah Hadapi Ancaman Banjir
Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Devi, meminta pemerintah kabupaten menyiapkan langkah antisipasi banjir di sejumlah wilayah, terutama Dapil IV. Ia menyoroti pembersihan sungai di Desa Sei Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaga Hulu, yang hingga kini menunggu ketersediaan alat berat.
Permintaan itu disampaikan Devi pada Kamis, 19 November 2026. Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, persiapan harus dilakukan sejak dini, mulai dari pembenahan aliran sungai, pelayanan kesehatan, hingga akses transportasi masyarakat.
Baca juga: Mengapa Banjir Berulang Melanda Aceh: Akar Masalah dan Fakta di Baliknya
Pembersihan Sungai di Sei Ubar Mandiri Jadi Prioritas
Devi menilai Desa Sei Ubar Mandiri di Kecamatan Cempaga Hulu membutuhkan perhatian khusus. Pembersihan sungai disebutnya sebagai langkah penting untuk menjaga kelancaran aliran air, terutama saat debit meningkat akibat hujan.
“Kami sudah menyampaikan kepada Bupati agar persoalan ini mendapat perhatian. Pembersihan sungai sangat diperlukan sebagai salah satu upaya mengantisipasi banjir. Saat ini alat yang akan digunakan masih antre, tetapi upaya penanganannya sudah kami sampaikan,” kata Devi, Kamis (19/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Kotim. Devi juga mendorong pengerahan alat berat untuk membersihkan sungai. Namun, pelaksanaannya masih menunggu ketersediaan peralatan karena alat yang dibutuhkan masih dalam antrean penggunaan.
Laporan masyarakat mengenai kondisi wilayah rawan banjir, menurut Devi, cukup sering diterima. Aspirasi itu telah diteruskan kepada pemerintah daerah agar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
Baca juga: Banjir Terjang Kaltim di 518 Wilayah Sepanjang 2026, Data BPBD
Kesiapan Puskesmas di Wilayah Rawan Banjir
Selain infrastruktur, Devi menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan. Puskesmas di wilayah rawan banjir diharapkan menyiapkan langkah antisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika bencana terjadi.
“Kesiapan kesehatan masyarakat juga harus diperhatikan. Puskesmas di wilayah rawan banjir diharapkan sudah memiliki persiapan, sehingga ketika banjir terjadi, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Menurut Devi, fasilitas kesehatan yang siap menjadi kunci agar warga tidak kesulitan mendapatkan pertolongan pertama saat banjir melanda. Ia menilai pengalaman banjir sebelumnya menunjukkan bahwa akses ke layanan kesehatan sering terganggu ketika jalur darat terputus.
Transportasi Air dan Antisipasi Akses Warga
Devi juga menyoroti akses transportasi yang berpotensi terganggu ketika banjir menghambat jalur darat. Dalam kondisi tersebut, masyarakat di sejumlah kawasan harus menyesuaikan mobilitas dengan memanfaatkan transportasi air, seperti kelotok.
Kondisi itu, lanjutnya, perlu diantisipasi agar aktivitas warga dan akses terhadap kebutuhan pokok tidak terhambat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi banjir.
Ia menegaskan penanganan tidak boleh hanya berfokus pada kondisi setelah banjir terjadi. Persiapan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan transportasi perlu dilakukan lebih awal untuk meminimalkan risiko serta dampak banjir terhadap masyarakat di Dapil IV Kotim.
Latar Belakang dan Konteks Kebijakan
Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki banyak desa di tepi sungai. Sejumlah wilayah, termasuk Cempaga Hulu, dikenal rawan banjir saat musim hujan karena aliran sungai yang tersumbat sedimen dan sampah.
Pembersihan sungai menjadi pekerjaan rutin yang kerap terkendala keterbatasan alat berat. Antrean penggunaan alat berat di lingkungan pemerintah daerah membuat penanganan tidak bisa langsung dilakukan begitu laporan warga diterima.
Dalam konteks itu, permintaan Devi kepada Bupati Kotim menjadi pengingat bahwa anggaran dan logistik penanganan bencana perlu disiapkan sebelum musim hujan memuncak. Ia berharap rencana pembersihan sungai di Desa Sei Ubar Mandiri dapat segera direalisasikan.
Meski belum ada kepastian waktu pelaksanaan, pemerintah daerah diminta terus mengawal kebutuhan peralatan agar penanganan tidak berlarut-larut. Desakan ini juga sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif di lapangan.
Dampak yang Perlu Diantisipasi
Jika banjir terjadi tanpa persiapan, dampaknya bisa berlapis. Warga di kawasan rawan banjir berisiko menghadapi gangguan mobilitas, keterlambatan layanan kesehatan, dan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
- Aliran sungai tersumbat sehingga air meluap ke permukiman.
- Puskesmas kewalahan melayani warga saat akses jalan terputus.
- Aktivitas ekonomi warga terganggu karena transportasi darat tidak bisa dilalui.
- Harga kebutuhan pokok berpotensi naik akibat distribusi terhambat.
Devi menilai koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Pemerintah daerah perlu memastikan alat berat, tenaga kesehatan, dan moda transportasi air siap sebelum bencana datang.
Ia juga berharap laporan warga yang masuk ke DPRD tidak berhenti sebagai aspirasi. Menurutnya, setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
Langkah Selanjutnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan pembersihan sungai di Desa Sei Ubar Mandiri akan dimulai. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum memberikan keterangan resmi terkait antrean alat berat yang disebut Devi.
DPRD Kotim akan terus mengawal persoalan ini. Devi meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi menyeluruh, bukan hanya setelah banjir terjadi.
“Kesiapan kesehatan masyarakat juga harus diperhatikan. Puskesmas di wilayah rawan banjir diharapkan sudah memiliki persiapan, sehingga ketika banjir terjadi, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Warga di Dapil IV Kotim pun menanti realisasi janji tersebut. Musim hujan yang terus berlangsung membuat kesiapan dini menjadi semakin mendesak.
Analisis Redaksi
Permintaan DPRD Kotim mencerminkan persoalan klasik penanganan banjir di daerah: rencana ada, tetapi eksekusi sering tersendat oleh ketersediaan alat dan koordinasi. Devi sudah menyampaikan aspirasi ke Bupati, namun tanpa tenggat yang jelas, desakan itu berisiko berhenti sebagai wacana.
Yang menarik, Devi tidak hanya berbicara soal infrastruktur. Ia menyoroti Puskesmas dan transportasi air, dua sektor yang kerap terlupakan dalam rapat koordinasi bencana. Pendekatan ini lebih menyeluruh, tetapi juga menuntut anggaran dan simulasi yang nyata, bukan sekadar imbauan.
Publik di Dapil IV berhak menuntut kepastian. Jika alat berat masih antre, pemerintah daerah perlu menjelaskan jadwal dan alternatif penanganan sementara. Kesiapan menghadapi banjir tidak cukup diukur dari pernyataan di ruang rapat, tetapi dari kesigapan di lapangan saat hujan turun.
Sumber: seputarborneo.com, bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0