Mahasiswi Korban Pemerkosaan Bupati Kupang Dapat Pendampingan LPSK, Kondisinya Membaik
Mahasiswi berinisial RWM (21), korban dugaan pemerkosaan Bupati Kupang Yosef Lede, mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Kondisi korban berangsur membaik setelah mendapat perlindungan dan dukungan psikologis.
"Kalau korban itu sudah kami dampingi. Awalnya sempat mengalami trauma," ujar Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).
Baca juga: Kapolres Pekalongan Kota Ingatkan Bahaya Curanmor Lewat Safari Subuh
Pendampingan ini menjadi langkah penting bagi RWM yang sebelumnya dilaporkan mengalami trauma berat pasca-insiden yang diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada 11 November 2026.
Kronologi Dugaan Pemerkosaan di Rumah Jabatan Bupati
Peristiwa bermula pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 Wita. Menurut laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT, seorang perempuan berinisial EK mengajak RWM ke rumah dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan iming-iming pekerjaan.
Setibanya di lokasi, Yosef Lede disebut menyuruh EK keluar sehingga RWM hanya berdua dengan bupati di dalam rumah. Politikus Partai Gerindra itu diduga mencabuli RWM dan menariknya ke dalam kamar tidur.
Perempuan kelahiran 13 Januari 2005 itu kemudian diduga diperkosa dua kali. Pemerkosaan pertama terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. Dalam kondisi ketakutan, RWM menghubungi saksi STM (20) untuk menjemputnya.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU: Akhir Penantian 18 Tahun
Dugaan pemerkosaan kedua terjadi sekitar pukul 00.00 Wita. Setelah kejadian, Yosef Lede disebut memasukkan uang senilai Rp 3 juta ke dalam tas milik RWM dan menyuruhnya keluar dari ruangan.
Namun, setelah berada di luar ruangan, EK mengancam RWM akan memutus hubungan kekeluargaan dan persahabatan jika menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.
"Saksi juga mengambil uang yang berada di dalam tas korban sebanyak Rp 3 juta," demikian bunyi keterangan dalam laporan polisi, dikutip detikBali, Jumat (12/11/2026).
LPSK Berikan Perlindungan dan Pendampingan Psikologis
Anselmus menjelaskan kondisi RWM sudah berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dari LPSK dan organisasi independen Rumah Perempuan. RWM juga sudah bisa berbaur dengan keluarganya.
"Namanya korban pemerkosaan, itu rata-rata ketakutan dan trauma, tetapi itu yang awal-awal saja. Sekarang kondisinya sudah membaik," jelas Anselmus.
Langkah awal LPSK difokuskan pada perlindungan keselamatan dan pemulihan kondisi psikologi RWM. Salah satu bentuk perlindungan darurat yang diberikan adalah penyediaan rumah aman agar RWM memperoleh tempat perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Selain itu, LPSK menggandeng psikolog dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban. LPSK sejauh ini belum menemukan hal-hal janggal, seperti iming-iming terhadap korban dan sebagainya.
"Kami juga melibatkan psikolog dari Undana untuk memeriksa kondisi kejiwaan korban. Hasilnya, tidak ada hal-hal aneh yang kami temukan," tambah Anselmus.
Pendampingan LPSK ini merupakan bagian dari hak korban atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pihak Terkait dan Pernyataan Resmi
Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap RWM. Hingga berita ini diturunkan, Yosef Lede belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan belum membuahkan hasil.
Sementara itu, EK yang diduga membawa korban ke rumah jabatan juga belum memberikan komentar. Polisi masih mendalami peran EK dalam kasus ini.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, sebelumnya membenarkan adanya laporan tersebut. "Laporan sudah kami terima dan sedang ditangani oleh penyidik," ujarnya singkat.
Organisasi Rumah Perempuan, yang bergerak di bidang pendampingan korban kekerasan seksual, turut memberikan dukungan psikologis kepada RWM. Mereka menekankan pentingnya pemulihan trauma bagi korban.
"Kami fokus pada pemulihan psikologis korban. Pendampingan hukum juga kami siapkan jika diperlukan," kata seorang perwakilan Rumah Perempuan.
Latar Belakang Kasus dan Konteks Perlindungan Saksi
Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan pejabat publik ini mencuat setelah laporan polisi beredar luas di media sosial. Publik menyoroti lambatnya penanganan dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas.
LPSK sebagai lembaga negara memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum.
Menurut UU No. 31 Tahun 2014, korban berhak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan ganti rugi. LPSK dapat memberikan perlindungan darurat jika ada ancaman terhadap keselamatan korban.
Dalam kasus ini, LPSK bergerak cepat dengan menyediakan rumah aman dan melibatkan psikolog. Langkah ini diambil untuk memastikan korban tidak mengalami tekanan lebih lanjut selama proses hukum.
Kasus serupa pernah terjadi di sejumlah daerah, di mana korban kekerasan seksual oleh pejabat publik mendapat perlindungan LPSK. Namun, penegakan hukum seringkali terkendala oleh kekuasaan dan relasi kuasa.
Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana, Dr. Yohanes, menilai perlindungan LPSK sangat krusial. "Korban harus merasa aman agar berani bersaksi. Ini penting untuk mengungkap kebenaran," ujarnya.
Dampak dan Reaksi Publik
Kasus ini memicu reaksi keras dari mahasiswa dan masyarakat. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di Polda NTT, mendesak agar Bupati Kupang segera ditahan.
"Kami menuntut transparansi dan penegakan hukum yang adil. Jangan ada tebang pilih," kata koordinator aksi, dalam orasinya.
Aliansi mahasiswa juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi korban. Mereka meminta agar LPSK terus mendampingi RWM hingga proses hukum selesai.
Di media sosial, tagar #JusticeForRWM sempat menjadi trending topic. Warganet mengecam tindakan dugaan pemerkosaan dan mendukung korban.
Namun, sebagian warganet juga mengkritik lambatnya respons aparat. Mereka membandingkan dengan kasus lain yang penanganannya lebih cepat.
Polda NTT menyatakan masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Penyidik telah memeriksa RWM, STM, dan EK. Pemeriksaan terhadap Yosef Lede belum dijadwalkan.
"Kami masih melakukan penyelidikan. Mohon bersabar," kata Henry.
Langkah Selanjutnya dan Penegakan Hukum
LPSK akan terus mendampingi RWM selama proses hukum berlangsung. Anselmus memastikan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas.
"Kami akan berkoordinasi dengan penyidik dan memastikan hak-hak korban terpenuhi," ujarnya.
Polda NTT dijadwalkan memeriksa Yosef Lede dalam waktu dekat. Penyidik juga akan mendalami peran EK yang diduga membawa korban ke rumah jabatan.
Jika terbukti bersalah, Yosef Lede dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namun, kasus ini juga bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang ancamannya lebih berat.
Pengacara korban, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kupang, mendesak agar kasus ini diusut secara profesional. "Kami akan mengawal hingga putusan pengadilan," kata sumber dari LBH.
Masyarakat berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama yang melibatkan pejabat publik.
Analisis Redaksi
Kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang Yosef Lede menyoroti relasi kuasa yang timpang antara pejabat dan warga biasa. Korban RWM, seorang mahasiswi, berada dalam posisi rentan ketika diajak ke rumah jabatan dengan iming-iming pekerjaan. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, tetapi juga cermin bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk memaksakan kehendak.
Langkah LPSK memberikan pendampingan patut diapresiasi. Namun, perlindungan korban tidak boleh berhenti pada aspek psikologis semata. Penegakan hukum harus berjalan transparan dan akuntabel. Desakan mahasiswa agar bupati segera ditahan adalah alarm bagi aparat penegak hukum untuk tidak berlambat-lambat.
Publik akan menilai apakah kasus ini ditangani secara serius atau justru menguap karena kekuasaan. Integritas Polda NTT dan kejaksaan diuji. Korban berhak mendapatkan keadilan, dan masyarakat berhak tahu kebenaran. Jangan sampai trauma korban berlarut-larut karena proses hukum yang bertele-tele.
Sumber: detik.com, lpsk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0