Mensos Gus Ipul Ungkap Awal Mula UI Tawarkan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Nov 19, 2026 - 11:40
 0  1
Mensos Gus Ipul Ungkap Awal Mula UI Tawarkan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap awal mula Universitas Indonesia menawarkan sejumlah lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi yang ditawarkan mencakup Rawamangun, Cawang, dan sisi Jakarta Kampus UI Depok yang berbatasan dengan Hutan Kota UI.

Ad
Ad

Gus Ipul menjelaskan, rencana itu bermula dari upaya Kementerian Sosial mencari lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Kemensos kemudian meminta pihak UI untuk mencari sejumlah alternatif lahan yang berpotensi dimanfaatkan.

Baca juga: Vietnam Perluas Jaring Pengaman Sosial dan Pekerjaan Lansia

"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," kata Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari IDN Times.

Kronologi Tawaran Lahan dari UI ke Kemensos

Gus Ipul menuturkan, proses penjajakan berawal dari kebutuhan Kemensos mencari lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pihaknya lantas meminta UI untuk menyiapkan beberapa alternatif lahan yang dinilai layak.

Dari permintaan itu, UI menawarkan tiga opsi utama. Dua di antaranya berada di Jakarta Timur, yakni kawasan Rawamangun dan Cawang, yang masing-masing memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Opsi ketiga berada di Kampus UI Depok, tepatnya di bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta dan berbatasan dengan Hutan Kota UI.

Menurut Gus Ipul, alternatif lahan tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah juga belum menetapkan apakah proyek akan dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).

Baca juga: Peta Petir Semarang Viral di Threads, BMKG Ungkap Penyebabnya

"Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," ujar Gus Ipul.

Pernyataan Gus Ipul dan UI soal Status Lahan

Isu yang sempat mencuat adalah dugaan bahwa pembangunan akan mengambil kawasan Hutan Kota UI. Gus Ipul membantahnya. Ia menegaskan, lahan yang dipertimbangkan bukan bagian dari hutan kota, melainkan tanah milik UI di sisi Jakarta yang berimpitan dengan kawasan tersebut.

"Hutan kotanya tetap ada," tegasnya.

Pernyataan senada disampaikan Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro. Dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026), Erwin menegaskan lahan yang diusulkan bukan berada di dalam kawasan hutan kota.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," ujar Erwin.

UI juga menegaskan, penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Rencana tersebut masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.

Dukungan Pemprov DKI dan Syarat yang Harus Dipenuhi

Gus Ipul mengaku telah membicarakan rencana ini dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, pemerintah provinsi pada prinsipnya mendukung sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.

"Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," kata Gus Ipul.

Meski begitu, dukungan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pembangunan. Gus Ipul menegaskan masih diperlukan sejumlah tahapan sebelum rencana dilanjutkan, yaitu:

  • Pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi fisik lokasi.
  • Verifikasi administrasi atas status dan kelayakan lahan.
  • Kajian teknis dan kelayakan sesuai ketentuan tata ruang.
  • Pemenuhan persyaratan keselamatan, terutama terkait potensi bencana.
  • Pembahasan lanjutan hingga tahap perjanjian kerja sama (PKS).

"Yang jelas, sekolah rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," ujar Gus Ipul.

Latar Belakang Program Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang digagas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Sosial dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang layak.

Karena itu, pencarian lokasi menjadi tahap penting. Kemensos tidak hanya membutuhkan tanah yang luas, tetapi juga lokasi yang strategis, aman, dan sesuai dengan peruntukan tata ruang. Kawasan kampus UI dinilai memiliki sejumlah keunggulan, antara lain aksesibilitas dan kedekatan dengan pusat pendidikan.

Namun, status lahan menjadi perhatian utama. Tanah milik UI di sisi Jakarta yang berimpitan dengan Hutan Kota UI memerlukan kejelasan administrasi sebelum dapat digunakan. Pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan pembangunan di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.

Sebagai informasi, Hutan Kota UI merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting. Berbagai pihak sebelumnya menyoroti potensi dampak pembangunan terhadap kawasan tersebut. Pernyataan Gus Ipul dan UI menjadi klarifikasi bahwa lokasi yang dibahas bukan bagian dari hutan kota.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai lokasi definitif Sekolah Rakyat. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi administrasi. Masyarakat diminta menunggu hasil kajian yang akan disampaikan secara terbuka.

Analisis Redaksi

Pernyataan Gus Ipul dan UI memberi kejelasan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih sebatas penjajakan. Namun, klarifikasi yang muncul setelah isu Hutan Kota UI mencuat menunjukkan satu hal: komunikasi awal ke publik belum cukup transparan. Ketika nama besar UI dan Hutan Kota disebut bersamaan, reaksi publik wajar terjadi. Pemerintah seharusnya sejak awal membeberkan status lahan, luas, dan batas-batasnya agar tidak menimbulkan spekulasi.

Yang perlu diawasi berikutnya adalah proses verifikasi. Gus Ipul menyebut persyaratan sangat ketat, termasuk soal keselamatan dan tata ruang. Janji itu harus dibuktikan dengan dokumen yang bisa diakses publik, bukan hanya pernyataan lisan. Jika lahan Rawamangun atau Cawang yang masing-masing sekitar 1,5 hektare itu benar-benar layak, pemerintah perlu menjelaskan mengapa opsi tersebut dipilih atau ditinggalkan. Transparansi di tahap awal akan mengurangi resistensi di kemudian hari.

Program Sekolah Rakyat sendiri punya nilai strategis. Namun, kredibilitas program tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunan, tetapi juga oleh proses akuisisi lahan yang bersih. Publik berhak tahu apakah lahan yang dipakai benar-benar milik UI, bagaimana mekanisme pemanfaatannya, dan apakah ada kompensasi atau kerja sama yang menguntungkan kedua pihak. Sampai tahap PKS ditandatangani, ruang dialog harus tetap terbuka. Pernyataan Erwin Panigoro bahwa penetapan lokasi adalah kewenangan pemerintah justru menegaskan bahwa bola ada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa proses ini berjalan sesuai aturan.

Sumber: ui.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad