Hilda Kusuma Dewi Kawal Banjir Tegal Alur hingga BPJS Kesehatan Warga
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hilda Kusuma Dewi, berkomitmen mengawal langsung penyelesaian banjir, penonaktifan BPJS Kesehatan, dan perbaikan pelayanan publik bagi warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Komitmen itu disampaikan usai menyerap aspirasi warga RW 015 di kawasan Citra 6.
Dalam kegiatan reses yang digelar Rabu (18/11), Hilda mendengar langsung keluhan warga soal genangan yang rutin melanda permukiman, kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, hingga lambatnya pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Baca juga: Mengapa Banjir Berulang Melanda Aceh: Akar Masalah dan Fakta di Baliknya
Kronologi Reses di RW 015 Citra 6 Tegal Alur
Reses tersebut berlangsung di kawasan Citra 6, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres. Warga RW 015 datang menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menghambat aktivitas harian mereka.
Hilda menyebut reses bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, forum itu menjadi momentum krusial bagi wakil rakyat untuk mendengar kebutuhan riil di lapangan sekaligus mendorong eksekusinya di tingkat pemerintah daerah.
"Semua aspirasi masyarakat akan kami tampung dan kawal. Persoalan banjir, BPJS Kesehatan, maupun pelayanan pemerintahan harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Kami juga akan melakukan pengawasan agar apa yang menjadi kebutuhan warga tidak berhenti hanya sebagai usulan," ujar Hilda usai berdialog dengan warga, dikutip dari Gesuri.id.
Dalam dialog itu, warga membeberkan tiga keluhan utama yang saling berkaitan dengan kualitas hidup sehari-hari. Pertama, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan akibat tingginya penilaian desil. Kedua, banjir yang kerap melanda kawasan Tegal Alur. Ketiga, lambatnya pelayanan administrasi di kelurahan dan kecamatan.
Baca juga: Banjir Terjang Kaltim di 518 Wilayah Sepanjang 2026, Data BPBD
Hilda menegaskan, seluruh keluhan itu akan dibawa ke rapat komisi dan diteruskan ke perangkat daerah terkait. Ia juga meminta jajarannya mencatat setiap usulan agar memiliki dasar tindak lanjut yang jelas.
Normalisasi Kali Semongol Jadi Prioritas Penanganan Banjir
Merespons keluhan banjir yang berdampak langsung pada aktivitas warga, Hilda menyatakan akan mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat normalisasi dan pengerukan Kali Semongol. Langkah teknis ini dinilai mendesak untuk memperlancar aliran air dan meminimalkan potensi genangan.
Kali Semongol selama ini menjadi salah satu saluran yang menampung air dari permukiman sekitar Tegal Alur. Ketika kapasitas saluran menurun akibat sedimentasi, air cepat meluap ke jalan dan rumah warga saat hujan deras.
Karena itu, pengerukan dasar kali menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Normalisasi tidak hanya soal mengeruk sedimen, tetapi juga memastikan tidak ada hambatan aliran di sepanjang jalur kali, termasuk bangunan yang menjorok ke badan air.
Hilda menempatkan persoalan ini sebagai prioritas karena banjir berulang mengganggu mobilitas warga, merusak barang rumah tangga, dan menimbulkan risiko kesehatan. Ia berjanji mengawal proses penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan agar tidak berhenti di tahap usulan.
Bagi warga RW 015, percepatan normalisasi berarti harapan konkret. Sebab, penanganan banjir selama ini dinilai belum menyentuh akar masalah, yakni kapasitas saluran yang terus menurun.
BPJS Kesehatan Warga Tegal Alur Dinonaktifkan Akibat Desil
Keluhan kedua yang mencuat dalam reses adalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Warga menilai status desil yang dipakai sebagai dasar penilaian tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Penilaian desil merupakan metode pengelompokan tingkat kesejahteraan yang dipakai dalam skema bantuan iuran. Ketika seseorang dinilai berada di desil yang lebih tinggi, status kepesertaannya sebagai penerima bantuan bisa dicabut atau dinonaktifkan.
Masalahnya, data desil kerap tidak diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan. Warga yang secara ekonomi masih rentan bisa tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan karena penilaian yang tidak akurat.
Hilda menyatakan persoalan ini akan ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Ia menekankan layanan kesehatan dasar tidak boleh terputus hanya karena perbedaan data.
"Persoalan banjir, BPJS Kesehatan, maupun pelayanan pemerintahan harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut," kata Hilda menegaskan komitmennya.
Bagi warga, penonaktifan BPJS bukan sekadar masalah administratif. Status itu menentukan apakah mereka bisa berobat tanpa menanggung biaya penuh, terutama untuk penyakit yang butuh penanganan rutin.
Pengawasan Legislatif terhadap Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan
Selain infrastruktur pengendali banjir, Hilda menyoroti kinerja aparatur wilayah. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain dan Lurah Tegal Alur Achmad Bayhaki turut hadir di lokasi reses.
Di hadapan keduanya, Hilda menegaskan akan memperketat fungsi pengawasan legislatif. Ia meminta jajaran kelurahan dan kecamatan memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap keluhan masyarakat.
Keluhan soal lambatnya pelayanan administrasi menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan dasar warga, mulai dari pengurusan surat keterangan hingga dokumen kependudukan. Proses yang berlarut-larut membuat warga harus bolak-balik ke kantor kelurahan.
Hilda menilai pengawasan tidak cukup dilakukan lewat rapat di gedung dewan. Anggota DPRD perlu turun langsung memastikan layanan di tingkat bawah berjalan sesuai standar.
Sinergi antara warga, aparatur kewilayahan, dan DPRD DKI Jakarta menjadi kunci. Hilda berharap aspirasi yang dihimpun dalam reses kali ini dapat segera direalisasikan menjadi solusi nyata bagi masyarakat Tegal Alur.
Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Warga Tegal Alur
Ada tiga hal yang akan menjadi ukuran keberhasilan reses ini. Pertama, percepatan normalisasi Kali Semongol. Kedua, penyelesaian status kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang dinonaktifkan. Ketiga, perbaikan kualitas pelayanan administrasi di kelurahan dan kecamatan.
Hilda menyatakan akan mengawal ketiganya melalui fungsi pengawasan Komisi A. Ia juga akan mendorong koordinasi lintas perangkat daerah agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bagi warga, janji pengawalan itu perlu dibuktikan dengan hasil. Banjir yang rutin datang setiap musim hujan menjadi ujian paling nyata, sementara penonaktifan BPJS menyangkut akses layanan kesehatan yang tidak bisa ditawar.
Reses sendiri merupakan mekanisme resmi bagi anggota DPRD untuk menjaring aspirasi konstituen. Hasilnya seharusnya masuk ke dalam perencanaan program dan anggaran, bukan berhenti sebagai catatan pertemuan.
Hilda menutup dialog dengan harapan agar seluruh usulan warga mendapat tindak lanjut. Warga RW 015 kini menunggu apakah komitmen itu berbuah pekerjaan nyata di lapangan.
Analisis Redaksi
Reses Hilda Kusuma Dewi di Tegal Alur memperlihatkan pola keluhan yang klasik di Jakarta: banjir, data kependudukan, dan layanan administrasi. Tiga persoalan itu bukan isu terpisah, melainkan cermin lemahnya koordinasi antara perencanaan infrastruktur dan pembaruan data warga.
Normalisasi Kali Semongol adalah pekerjaan teknis yang sebenarnya bisa diukur progresnya. Jika Hilda serius mengawal, publik berhak tahu kapan pengerukan dimulai, berapa panjang ruas yang dikerjakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Tanpa angka dan tenggat, janji pengawalan mudah menguap menjadi pernyataan politik musiman.
Hal serupa berlaku untuk penonaktifan BPJS Kesehatan. Persoalan desil bukan sekadar soal data, tetapi menyangkut nyawa orang. Ketika warga miskin tiba-tiba kehilangan status kepesertaan, dampaknya langsung terasa di ruang perawatan. DPRD punya alat untuk memanggil instansi pengelola data dan meminta verifikasi ulang.
Yang paling menentukan adalah tindak lanjut setelah reses. Warga Tegal Alur sudah menyampaikan keluhannya secara langsung. Kini bola ada di tangan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuktikan bahwa dialog di Citra 6 tidak berakhir sebagai seremoni.
Sumber: bpjs-kesehatan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0