Brebes Petakan Wilayah Rawan Banjir dan Longsor Jelang Musim Hujan
Pemerintah Kabupaten Brebes memperkuat mitigasi bencana menjelang musim penghujan. Banjir, tanah longsor, hingga angin kencang menjadi ancaman yang dipetakan, dengan Brebes bagian selatan sebagai wilayah paling disorot.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung KPT Brebes, Kamis (19/11/2026). Rapat melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah provinsi, TNI-Polri, relawan, serta organisasi masyarakat.
Baca juga: Banjir Rendam Alam Sutera: Rekaman Udara Perlihatkan Genangan Luas di Sekitar Jalan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes, Budhi Darmawan, melalui Kabaglog BPBD Wibowo Budi Santoso, menegaskan pemetaan kawasan rawan masih mengacu pada peta risiko yang berlaku hingga 2027. Peta itu menjadi dasar penentuan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan.
Peta Risiko 2027 Jadi Acuan Mitigasi Brebes
BPBD Brebes tidak menyusun peta risiko baru untuk musim penghujan kali ini. Acuan yang dipakai masih peta risiko yang berlaku hingga 2027. Menurut Wibowo, dokumen itu sudah memuat kawasan-kawasan yang perlu mendapat perhatian lebih saat curah hujan meningkat.
"Untuk pemetaan wilayah rawan bencana, kami masih mengacu pada peta risiko yang berlaku hingga 2027. Peta tersebut menjadi dasar bagi kami dalam menentukan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan," kata Budhi melalui Wibowo.
Rapat koordinasi lintas sektoral sendiri bukan forum baru. Pola ini dipakai BPBD untuk menyatukan langkah antara OPD, pemerintah provinsi, TNI-Polri, relawan, dan organisasi masyarakat. Tujuannya agar informasi soal titik rawan tidak berhenti di satu instansi.
Baca juga: Bale Pesandekan Pura Beji Denpasar Roboh Akibat Longsor, Pemkot Siapkan Perbaikan Bertahap
Dalam konteks Brebes, ancaman yang diwaspadai cukup beragam. Wilayah utara yang dekat pesisir berhadapan dengan persoalan banjir dan rob, sementara wilayah selatan yang berbukit punya risiko longsor dan limpasan air. Angin kencang disebut sebagai ancaman tambahan yang muncul pada masa peralihan musim.
Pemetaan menjadi penting karena menentukan prioritas. Dari dokumen itulah BPBD menentukan kawasan mana yang perlu pemantauan rutin, di mana posko relawan ditempatkan, dan bagaimana jalur evakuasi disiapkan. Tanpa peta yang jelas, koordinasi di lapangan cenderung reaktif saat bencana sudah terjadi.
Sirampog dan Desa Sridadi Masuk Sorotan
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian BPBD adalah Kecamatan Sirampog. Belum lama ini, hujan deras menyebabkan limpasan air di Desa Sridadi hingga mengalir ke badan jalan. Kondisi tersebut diduga terjadi karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air hujan.
"Kami menyoroti wilayah Sirampog, khususnya Desa Sridadi, yang belum lama ini mengalami limpasan air hingga ke badan jalan. Ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait kapasitas drainase dan kondisi kawasan di wilayah hulu," ujarnya.
Peristiwa di Sridadi memberi gambaran soal pola yang perlu diantisipasi. Air tidak hanya meluap dari saluran di permukiman, tetapi juga membawa beban dari kawasan atas. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, drainase yang kapasitasnya terbatas tidak lagi mampu mengalirkan air dengan cepat.
BPBD menilai limpasan air tidak hanya berpotensi mengganggu aktivitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko bencana di wilayah sekitarnya. Jalan yang tergenang bisa memutus akses antarwilayah, sementara genangan yang bertahan lama berisiko merusak permukaan jalan dan lingkungan sekitar.
Selain persoalan drainase, BPBD juga menyoroti dugaan perubahan fungsi kawasan hutan di wilayah hulu. Kondisi tersebut diduga turut memengaruhi aliran air saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut.
Dugaan itu belum disertai angka luasan atau hasil kajian rinci dalam rapat tersebut. Namun bagi BPBD, persoalan hulu tidak bisa dilepaskan dari kejadian di hilir. Kawasan resapan yang berkurang membuat air hujan lebih cepat mengalir ke permukiman dan jalan.
Angin Kencang dan Masa Peralihan Musim
Ancaman lain yang turut diwaspadai adalah angin kencang. Potensi kejadian ini perlu mendapat perhatian, terutama saat peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Lokasi kemunculannya sulit dipastikan sehingga masyarakat diminta tetap waspada.
"Selain banjir dan tanah longsor, masyarakat juga perlu mewaspadai angin kencang. Potensinya sulit diprediksi lokasi kemunculannya, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama saat peralihan musim," ujarnya.
Karakter angin kencang berbeda dengan banjir atau longsor yang titik rawannya bisa dipetakan. Karena itu, BPBD menempatkan kewaspadaan warga sebagai bagian dari mitigasi, bukan hanya kesiapan instansi.
Di tingkat lapangan, ada beberapa hal yang biasanya menjadi perhatian saat angin kencang melanda:
- Pohon tumbang di tepi jalan dan permukiman yang bisa memutus akses warga.
- Kerusakan atap rumah dan bangunan ringan, terutama di kawasan padat.
- Gangguan penerangan jalan dan jaringan listrik akibat dahan atau material yang jatuh.
- Risiko bagi pengguna jalan yang melintas saat hujan disertai angin.
Brebes Selatan menjadi wilayah yang paling ditekankan dalam imbauan kali ini. BPBD meminta warga di kawasan tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal.
Ronda Lingkungan hingga Laporan Retakan Tanah
BPBD mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah Brebes Selatan, untuk mengaktifkan kembali ronda lingkungan. Mekanisme ini dinilai mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi keadaan darurat.
"Kami mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah Brebes Selatan, untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika menemukan retakan tanah atau tanda-tanda pergerakan tanah, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti lebih cepat," jelasnya.
Imbauan soal retakan tanah relevan dengan karakter bencana longsor. Retakan yang muncul di permukaan, terutama di kawasan berlereng, sering menjadi tanda awal pergerakan tanah. Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang warga di sekitar lokasi mendapat peringatan.
Selain melaporkan tanda-tanda awal, warga diminta memantau kondisi drainase di lingkungan masing-masing. Saluran yang tersumbat sampah memperkecil kapasitas tampung dan mempercepat limpasan saat hujan deras.
Peran relawan dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam rapat koordinasi menjadi bagian dari skema yang sama. Mereka berada di titik terdekat dengan warga dan bisa menjadi penghubung pertama ketika kondisi darurat muncul di tingkat desa.
BPBD belum memerinci jumlah posko, personel, maupun peralatan yang disiagakan untuk musim penghujan ini. Yang ditegaskan adalah bahwa pemetaan dan koordinasi lintas sektoral menjadi fondasi kesiapsiagaan di tingkat kabupaten.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Musim Hujan
Setelah rapat koordinasi, pekerjaan yang tersisa ada di lapangan. BPBD perlu memastikan informasi soal kawasan rawan sampai ke pemerintah desa dan warga. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada persoalan drainase dan kondisi kawasan hulu yang disebut dalam rapat.
Untuk Sirampog, perhatian diarahkan pada kapasitas saluran air dan kondisi kawasan di bagian atas. Tanpa perbaikan di dua sisi itu, limpasan ke badan jalan berpotensi berulang setiap kali hujan deras turun.
Warga Brebes Selatan kini memegang peran yang disebut langsung oleh BPBD: melapor cepat. Retakan tanah, genangan yang naik, atau tanda pergerakan tanah di lereng menjadi informasi awal yang menentukan seberapa cepat tindak lanjut bisa dilakukan.
Musim penghujan belum sepenuhnya tiba, tetapi hujan dengan intensitas tinggi sudah sempat mengguyur kawasan Sirampog. Bagi BPBD Brebes, peta risiko hingga 2027 sudah ada di tangan. Ujian berikutnya adalah apakah langkah mitigasi di lapangan berjalan sebelum air kembali meluap.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari rapat di Gedung KPT Brebes bukan sekadar daftar ancaman yang disebut. Ada pengakuan bahwa limpasan di Desa Sridadi berkaitan dengan kapasitas drainase dan kondisi kawasan hulu. Dua persoalan itu tidak selesai dalam satu musim hujan, dan tidak bisa ditangani BPBD sendirian.
Drainase adalah urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Kawasan hulu adalah urusan kehutanan, lingkungan, dan pemerintah di atasnya. BPBD bisa memetakan risiko dan mengimbau warga, tetapi tidak bisa memperbesar kapasitas saluran air atau memulihkan fungsi resapan tanpa kerja lintas instansi yang berkelanjutan. Di sinilah makna sesungguhnya dari rapat lintas sektoral: apakah koordinasi berhenti pada forum, atau berlanjut menjadi pekerjaan teknis.
Imbauan ronda lingkungan dan pelaporan retakan tanah patut diapresiasi karena menempatkan warga sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Namun kewaspadaan warga punya batas. Ia tidak bisa menggantikan pemeliharaan drainase, penertiban kawasan, atau kajian ulang tata guna lahan di wilayah hulu. Tanpa itu, peta risiko hingga 2027 hanya akan menjadi dokumen yang akurat—sekaligus pengingat bahwa masalahnya sudah diketahui sejak lama.
Sumber: beritakota.id, bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0