Dasco Tegaskan Belum Ada Partai Mundur dari Koalisi, PSI Tanpa Kursi Kabinet
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada satu pun partai yang mundur dari koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan itu muncul menanggapi posisi PSI yang tidak mendapat kursi di kabinet.
"Belum ada partai yang mundur dari koalisi," kata Dasco, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (19/11/2026).
Baca juga: PPP Sukabumi di Tangan Andri Hidayana: Mesin Ka'bah Ditata dari Pesisir hingga Utara
Pernyataan itu disampaikan Dasco di Jakarta. Ia menegaskan komitmen partai-partai anggota koalisi masih solid. PSI, kata dia, tetap bagian dari koalisi meski tidak memiliki perwakilan di kabinet.
Posisi PSI di Koalisi Prabowo-Gibran
PSI merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dukungan itu diberikan meski PSI tidak memiliki kursi di DPR RI pada periode 2024-2029.
Pada pemilu legislatif 2024, PSI gagal melewati ambang batas parlemen 4 persen. Konsekuensinya, PSI tidak memiliki wakil di Senayan. Kondisi ini membuat PSI tidak masuk dalam perhitungan pembagian kursi kabinet yang biasanya mempertimbangkan jumlah kursi partai di DPR.
Meski demikian, PSI tetap menyatakan dukungan politiknya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu memilih berada di luar struktur kabinet namun tetap dalam barisan koalisi.
Baca juga: Golkar PALI Salurkan 500 Paket Sembako di HUT ke-62, Eftiyani: Bukan Sekadar Seremoni
Dasco menilai posisi PSI tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, partisipasi dalam koalisi tidak selalu diukur dari kursi kabinet. "Yang penting semangat mendukung pemerintahan," ujarnya.
Mekanisme Pembagian Kursi Kabinet
Pembagian kursi kabinet di Indonesia umumnya mempertimbangkan sejumlah faktor. Pertama, jumlah kursi partai di DPR RI. Kedua, kontribusi partai dalam pemenangan pasangan calon presiden. Ketiga, kebutuhan representasi politik dan profesionalisme.
Partai dengan kursi besar di DPR biasanya mendapat porsi menteri lebih banyak. Sementara partai tanpa kursi di parlemen, seperti PSI, menghadapi keterbatasan dalam negosiasi kursi kabinet.
Namun, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinet. Tidak ada aturan tertulis yang mewajibkan setiap partai koalisi mendapat kursi menteri.
Dalam beberapa kasus, partai pendukung tanpa kursi parlemen tetap dilibatkan melalui posisi di lembaga non-kementerian atau badan khusus. Skema ini menjadi alternatif agar partai tetap merasa diakomodasi tanpa mengganggu komposisi kabinet.
Respons dan Dinamika Internal Koalisi
Pernyataan Dasco menjadi sinyal bahwa koalisi belum menghadapi gejolak berarti. Sejumlah partai anggota koalisi, seperti Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan NasDem, telah mendapat kursi di kabinet.
PSI sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait penegasan Dasco. Namun, sikap partai selama ini menunjukkan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan.
Pengamat politik menilai posisi PSI di koalisi tetap penting sebagai bagian dari basis dukungan politik. Meski tanpa kursi parlemen, PSI memiliki mesin politik dan jaringan relawan yang bisa dimobilisasi.
Dasco menegaskan komunikasi antarpartai koalisi berjalan lancar. Ia menyebut tidak ada pembicaraan soal partai yang hendak keluar dari koalisi.
Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan
Soliditas koalisi menjadi faktor penting bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan parlemen yang dikuasai mayoritas partai koalisi, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan program legislasi.
Ketiadaan PSI di DPR tidak mengurangi jumlah kursi koalisi secara signifikan. Koalisi Prabowo-Gibran menguasai mayoritas kursi di Senayan melalui partai-partai besar.
Namun, isu kursi kabinet kerap menjadi ujian loyalitas partai kecil. Jika tidak dikelola baik, potensi gesekan bisa muncul di kemudian hari.
Dasco memastikan pemerintah akan terus melibatkan semua partai pendukung, termasuk PSI, dalam berbagai agenda politik. "Semua partai koalisi punya peran," tegasnya.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah diperkirakan tetap membuka ruang komunikasi dengan PSI dan partai pendukung lainnya. Skema keterlibatan non-kabinet bisa menjadi jalan tengah.
Dasco tidak merinci bentuk keterlibatan yang akan diberikan kepada PSI. Ia hanya menegaskan koalisi tetap utuh hingga saat ini.
Publik akan menantikan apakah PSI tetap bertahan dalam koalisi tanpa kursi kabinet, atau muncul dinamika baru menjelang tahun politik berikutnya.
Analisis Redaksi
Pernyataan Dasco layak dibaca sebagai upaya menjaga persepsi publik bahwa koalisi tetap solid. Di tengah sorotan soal pembagian kursi kabinet, penegasan bahwa tidak ada partai yang mundur menjadi pesan politik yang penting. Namun, pernyataan itu juga menegaskan realitas bahwa partai tanpa kursi parlemen seperti PSI berada di posisi tawar yang lemah.
Secara elektoral, PSI memang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Konsekuensinya, klaim atas kursi kabinet menjadi sulit dijustifikasi secara konstitusional. Pemerintah bisa berdalih bahwa kursi kabinet diberikan berdasarkan proporsi kursi DPR, bukan semata loyalitas politik. Dalil ini masuk akal, tetapi menyisakan pertanyaan soal keadilan bagi partai yang telah berjuang di barisan pendukung sejak awal.
Yang perlu dicermati adalah bagaimana pemerintah mengelola ekspektasi partai kecil. Jika PSI dan partai pendukung lain terus dibiarkan tanpa peran konkret, risiko kekecewaan politik bisa menumpuk. Sebaliknya, jika pemerintah mampu merancang skema keterlibatan yang jelas, soliditas koalisi bisa terjaga tanpa harus mengorbankan profesionalisme kabinet. Pernyataan Dasco baru langkah awal; ujian sesungguhnya ada pada tindakan nyata setelahnya.
Sumber: kpu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0