RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu dan Paparkan 3 Alasan UU Ini Bakal Mandul

Nov 19, 2026 - 13:50
 0  2
RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu dan Paparkan 3 Alasan UU Ini Bakal Mandul

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Namun Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut UU tersebut sebagai "palsu" dan memaparkan tiga alasan mendasar mengapa regulasi ini berpotensi mandul.

Ad
Ad

Pengesahan Setelah 18 Tahun di Meja Parlemen

Rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman memaparkan laporan perjalanan pembahasan.

Baca juga: Suami di Garut Jual Istri ke Pria Mesum di Indekos, Polisi Bongkar Praktiknya

Puan menegaskan bahwa UU Perampasan Aset disahkan sesuai prosedur legislasi tanpa desakan maupun paksaan dari pihak mana pun. "Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan menambahkan, pengesahan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah melalui 80 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja di 18 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan. Menurutnya, hal itu dilakukan agar tidak tumpang tindih dengan regulasi lain seperti KUHP dan KUHAP.

"Tadi juga disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap Puan. "Tadi juga dijelaskan sudah dilakukan meaningful participation, 80 kegiatan RDP dan RDPU, dan lakukan kunjungan kerja di 18 provinsi untuk dapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, bahkan sudah kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk serap aspirasi akar rumput. Sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tak tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti KUHP dan KUHAP," tambahnya.

ICW Sebut UU Palsu, Soroti Hilangnya Klausul Illicit Enrichment

Berbanding terbalik dengan klaim prosedural DPR, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai RUU ini sebagai RUU Perampasan Aset Palsu. Dalam catatan kritisnya, ICW menyoroti tiga persoalan mendasar yang membuat regulasi ini layak disebut palsu.

Baca juga: Balita di Malang Jadi Korban Pelecehan: Dua Anak Usia 4 Tahun, Laporan Masuk Polresta

Pertama, harta pejabat yang tidak wajar tidak bisa dirampas. Ketentuan terkait illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan profil pendapatan dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hilang atau dihapus dari draf yang dibahas. Padahal ketentuan ini sebelumnya masih dipertahankan. ICW memantau klausul ini dihapus dalam draf tanggal 16 November 2026.

"Dengan hilangnya klausul ini, harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya," ulas ICW. Ketiadaan klausul ini dinilai melemahkan daya jangkau UU karena perampasan aset hanya bisa dilakukan jika ada perkara pidana yang mendahului.

Kedua, UU ini tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu. Pengaturan dalam draf dinilai membatasi daya jangkau ke masa lalu melalui ketentuan non-retroaktif (Pasal 72) dan penundaan keberlakuan (Pasal 74). Selain itu, ambang batas mekanisme non-conviction based (NCB) dinaikkan dari Rp100 juta pada draf 2023 menjadi Rp1 miliar dalam draf 16 November 2026.

ICW mengilustrasikan kelemahan ini melalui pelajaran kasus masa lalu, seperti perkara Soeharto yang dihentikan (SP3) karena alasan kesehatan. Kemudian ada juga kasus perampasan aset kasus Tengku Azmun Jafar yang tidak maksimal tereksekusi dibanding nilai putusan, hingga kesenjangan antara LHKPN dan kerugian negara pada kasus Setya Novanto.

Badan Pengelola Aset Tersentralisasi di Bawah Presiden

Ketiga, badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden. Kewenangan pengelolaan aset diatur melalui badan bentukan Presiden dengan desain kelembagaan yang diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden (Pasal 53). Begitu pula badan pengawas yang pengaturannya merujuk pada Perpres (Pasal 61 dan 67).

"ICW menilai pola tersebut mengarah pada sentralisasi di bawah kekuasaan eksekutif dan berisiko melemahkan independensi pengawasan," tegas laporan tersebut. Desain ini dikhawatirkan membuat pengelolaan aset hasil korupsi rentan terhadap intervensi politik dan mengurangi akuntabilitas publik.

ICW menekankan, pemulihan aset hasil korupsi selama ini masih rendah dibandingkan besarnya kerugian negara. Hal ini terlihat dari tren vonis tahun 2024 di mana perampasan aset ke negara disebut masih berada di kisaran 4 persen dari ratusan triliun rupiah nilai kerugian.

Dampak bagi Pemberantasan Korupsi dan Pemulihan Aset

Dengan hilangnya klausul illicit enrichment, penegak hukum disebut akan kesulitan menjerat pejabat yang hartanya tidak wajar jika tidak ada perkara pidana yang menyertainya. Hal ini berpotensi membuat praktik korupsi tetap sulit diusut, terutama yang melibatkan pejabat dengan gaya hidup mewah namun tidak tersentuh hukum.

Ketentuan non-retroaktif dan penundaan keberlakuan juga membuat UU ini tidak bisa menjangkau kasus-kasus korupsi masa lalu yang merugikan negara dalam jumlah besar. Padahal, pemulihan aset dari kasus lama menjadi salah satu alasan utama dorongan pembentukan UU ini.

Selain itu, sentralisasi pengelolaan aset di bawah Presiden dinilai dapat melemahkan fungsi pengawasan. Tanpa badan pengawas yang independen, pengelolaan aset hasil rampasan berisiko tidak transparan dan tidak akuntabel.

ICW dan koalisi pun membuka peluang menempuh pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menjadikan rekam ketertutupan pembahasan sebagai bagian dari bukti. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pertarungan atas UU Perampasan Aset belum berakhir.

Analisis Redaksi

Pengesahan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun memang terlihat seperti capaian besar. Namun, euforia itu cepat pudar ketika membaca catatan ICW. Tiga alasan yang dipaparkan bukan soal teknis kecil, melainkan menyangkut inti dari tujuan UU itu sendiri: merampas aset koruptor.

Hilangnya klausul illicit enrichment adalah pukulan telak. Tanpa ketentuan itu, UU ini hanya menjadi alat tambahan bagi penegak hukum yang sudah punya kewenangan perampasan melalui pidana. Sementara ketentuan non-retroaktif dan penundaan keberlakuan membuat UU ini tidak bisa menjangkau masa lalu, padahal kerugian negara dari korupsi masa lalu jauh lebih besar dari yang bisa dipulihkan saat ini.

Sentralisasi pengelolaan aset di bawah Presiden juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika badan pengelola dan pengawas diatur lewat Perpres, maka independensi pengawasan hanya sebatas kertas. ICW menyebutnya sebagai sentralisasi di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam konteks pemberantasan korupsi, desain seperti ini justru bisa menjadi bumerang karena berpotensi menyimpan aset rampasan dalam kendali politik.

DPR dan pemerintah berdalih prosesnya sudah partisipatif dengan 80 RDP dan RDPU. Namun, partisipasi tanpa hasil yang substantif hanya menjadi formalitas. ICW menyebutnya UU palsu karena substansinya tidak sesuai dengan janji awal. Jika UU ini nanti diuji ke MK, publik akan menyaksikan apakah konstitusi berpihak pada pemberantasan korupsi atau pada kekuasaan.

Sumber: afu.id, icw.or.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad