Habusan Dorong Usulan Jalan dan Banjir Mamburungan Timur Masuk KUA-PPAS Tarakan
- Kronologi: Keluhan Warga Mamburungan Timur Sampai ke DPRD
- Habusan dan Peran Komisi I DPRD Tarakan dalam Aspirasi Warga
- Mengapa KUA-PPAS Menentukan Nasib Perbaikan Jalan dan Banjir
- Dampak Banjir dan Jalan Rusak bagi Warga Mamburungan Timur
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembahasan Anggaran Kota Tarakan
- Analisis Redaksi
Anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan, Habusan, mendorong usulan perbaikan jalan dan penanganan banjir di Kelurahan Mamburungan Timur masuk pembahasan KUA-PPAS. Ia menilai dua persoalan itu sudah lama dikeluhkan warga dan butuh anggaran yang pasti.
Usulan itu disampaikan Habusan saat menghadiri kegiatan Teras Timur di Kelurahan Mamburungan Timur, seperti dikutip dari laporan Fokusborneo.com, Kamis (19/11/2026). Kegiatan itu menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan langsung kepada wakil rakyat.
Baca juga: Banjir di Mamburungan Timur: DPRD Tarakan Janji Turun Lapangan
Dua isu yang paling menonjol: genangan air yang berulang saat hujan dan kondisi jalan yang dinilai sudah tidak layak. Bagi Habusan, keduanya tidak cukup diselesaikan dengan perbaikan tambal sulam. Butuh kepastian anggaran.
Kronologi: Keluhan Warga Mamburungan Timur Sampai ke DPRD
Mamburungan Timur bukan nama baru dalam daftar keluhan warga Kota Tarakan. Kawasan ini termasuk permukiman padat yang berbatasan langsung dengan area pesisir, sehingga air hujan yang tidak terserap cepat berubah menjadi genangan.
Dalam kegiatan Teras Timur, warga menyampaikan persoalan itu secara langsung. Habusan mendengarkan, lalu menegaskan bahwa aspirasi tersebut harus dibawa ke mekanisme resmi parlemen, bukan berhenti sebagai keluhan di forum pertemuan.
Mekanisme yang dimaksud adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dokumen inilah yang menentukan arah belanja daerah sebelum rancangan APBD dibahas lebih lanjut bersama eksekutif.
Baca juga: Banjir Rob Pantura Semarang-Demak 20 November: Peringatan BMKG dan Jalur Alternatif
“Usulan warga soal jalan dan banjir di Mamburungan Timur harus masuk dalam pembahasan KUA-PPAS,” kata Habusan, sebagaimana diberitakan Fokusborneo.com.
Pernyataan itu menempatkan persoalan kampung di Tarakan Utara tersebut sebagai bagian dari agenda anggaran kota, bukan sekadar catatan seremonial kunjungan anggota dewan.
Habusan dan Peran Komisi I DPRD Tarakan dalam Aspirasi Warga
Habusan duduk di Komisi I DPRD Kota Tarakan. Posisi itu membuatnya terlibat dalam pembahasan kebijakan publik dan aspirasi konstituen di wilayah pemilihannya.
Dalam konteks usulan ini, peran yang dimainkan bukan peran eksekusi. DPRD tidak membangun jalan dan tidak mengeruk saluran air. Tugasnya memastikan kebutuhan warga masuk ke dokumen anggaran, lalu mengawasi pelaksanaannya.
Karena itu, dorongan Habusan agar usulan warga masuk KUA-PPAS perlu dibaca sebagai langkah awal. Setelah masuk dokumen, masih ada tahapan pembahasan dengan pemerintah kota, penetapan APBD, lelang, hingga pelaksanaan proyek.
Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjaga agar usulan itu tidak hilang di tengah proses. Sebab, dalam praktiknya, banyak aspirasi warga yang masuk di tingkat kelurahan tetapi tidak pernah muncul lagi saat dokumen anggaran final dibacakan.
Mengapa KUA-PPAS Menentukan Nasib Perbaikan Jalan dan Banjir
KUA-PPAS adalah pintu masuk bagi setiap program yang ingin didanai pemerintah daerah. Tanpa masuk ke dokumen ini, sebuah usulan nyaris tidak punya peluang dieksekusi pada tahun anggaran berikutnya.
Alurnya berjalan bertahap:
- Warga menyampaikan keluhan melalui forum pertemuan, musyawarah kelurahan, atau anggota dewan.
- Anggota DPRD mengangkat usulan itu ke pembahasan komisi dan badan anggaran.
- Usulan dibahas bersama pemerintah kota dalam penyusunan KUA-PPAS.
- Program yang lolos masuk ke rancangan APBD dan dibahas bersama eksekutif.
- Setelah APBD ditetapkan, proyek masuk tahap lelang dan pelaksanaan.
Setiap tahap punya risiko sendiri. Usulan bisa gugur karena keterbatasan pagu, bisa juga tertunda karena prioritas berubah. Karena itu, dukungan anggota dewan menjadi penting agar usulan warga punya penopang politik di ruang pembahasan.
Proses serupa juga berlaku di banyak daerah lain, termasuk saat pemerintah kota membahas prioritas belanja tahunan bersama legislatif. Mekanisme ini diatur dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang dapat ditelusuri melalui Kementerian Keuangan.
Dampak Banjir dan Jalan Rusak bagi Warga Mamburungan Timur
Banjir yang berulang dan jalan yang rusak bukan dua masalah terpisah. Keduanya saling menguatkan dan menambah beban harian warga.
Saat hujan turun dan air menggenang, aktivitas warga terhenti. Anak-anak kesulitan berangkat sekolah, pedagang kehilangan pembeli, dan pekerja terlambat mencapai tempat kerja. Jalan yang rusak memperparah keadaan karena kendaraan harus melambat atau mencari jalur lain.
Dalam jangka panjang, genangan yang terus muncul memicu persoalan lain. Permukaan jalan cepat terkikis, biaya perawatan kendaraan naik, dan nilai kawasan permukiman ikut terdampak.
Bagi Habusan, kondisi itu tidak bisa dibiarkan berlarut. Aspirasi warga, katanya, harus dijawab dengan kepastian anggaran, bukan janji lisan yang berulang setiap kali kunjungan kerja dilakukan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembahasan Anggaran Kota Tarakan
Setelah usulan disampaikan, bola ada di meja pembahasan anggaran. Habusan akan mendorong agar persoalan jalan dan banjir di Mamburungan Timur masuk dalam daftar prioritas yang dibahas bersama pemerintah kota.
Keberhasilannya bergantung pada beberapa hal. Pertama, dukungan anggota dewan lain di komisi dan badan anggaran. Kedua, kesediaan pemerintah kota menempatkan usulan itu dalam pagu yang tersedia. Ketiga, kesiapan perencanaan teknis di tingkat kelurahan dan dinas terkait.
Jika ketiganya berjalan, perbaikan jalan dan penanganan banjir bisa masuk program tahun berikutnya. Jika tidak, usulan itu berisiko hanya menjadi catatan dalam laporan kunjungan.
Warga Mamburungan Timur kini menunggu apakah keluhan yang mereka sampaikan di forum Teras Timur benar-benar berubah menjadi pekerjaan fisik di depan rumah mereka.
Analisis Redaksi
Persoalan yang diangkat Habusan sebenarnya sederhana dan berulang: jalan rusak dan banjir. Dua hal ini muncul di hampir setiap forum warga di kota mana pun, termasuk Tarakan. Yang membedakan hanyalah apakah keluhan itu berujung pada anggaran atau berhenti sebagai dokumentasi.
Pernyataan agar usulan masuk KUA-PPAS layak diapresiasi karena menyentuh mekanisme yang tepat. Namun, publik perlu menuntut kelanjutannya. Sebuah usulan yang masuk dokumen anggaran belum tentu menjadi proyek. Ia masih harus melewati pembahasan dengan eksekutif, penetapan APBD, dan lelang. Di setiap tahap itu, usulan bisa menguap tanpa jejak.
Karena itu, ukuran keberhasilan bukan pada pernyataan di forum warga, melainkan pada munculnya alokasi anggaran yang jelas, lengkap dengan nama kegiatan, nilai, dan jadwal pelaksanaan. Sampai itu terjadi, dorongan Habusan masih berstatus janji yang menunggu pembuktian di dokumen resmi.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0