UU Perampasan Aset Tanpa Unexplained Wealth: Harta Gemuk Pejabat Lolos?

Nov 19, 2026 - 13:00
 0  1
UU Perampasan Aset Tanpa Unexplained Wealth: Harta Gemuk Pejabat Lolos?

Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan DPR, tetapi tidak memuat mekanisme perampasan harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau unexplained wealth. Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menyebut absennya ketentuan itu sebagai kelemahan paling mendasar dan paling mengecewakan.

Ad
Ad

Konsekuensinya konkret. Harta pejabat negara yang dinilai tidak wajar karena jauh melampaui penghasilan resminya tidak serta-merta dapat dirampas hanya karena pemiliknya gagal menjelaskan sumber kekayaan tersebut. Perampasan tetap harus menempel pada tindak pidana tertentu dan berujung pada putusan pengadilan.

Baca juga: Razia Lapas Perempuan Palembang: Tes Urine Ratusan Warga Binaan, Hasilnya Nihil

Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset di Rapat Paripurna

DPR mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Pengesahan itu menjadi puncak pembahasan yang berjalan di Komisi III DPR bersama pemerintah.

Sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), Komisi III dan pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan ke pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan di rapat paripurna. Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" ujar Dasco.

Anggota DPR yang hadir menjawab serentak: "Setuju." Jalur legislasi pun tuntas. Namun, sejumlah catatan substantif baru muncul ke permukaan setelah naskah final dibaca kalangan peneliti.

Baca juga: Remaja 17 Tahun Tewas di Kos Medan: Dibunuh Pakai Pecahan Keramik, Diduga Teman Kencan

Zaenur mengaku menerima draf RUU itu dari sejumlah jurnalis. Dari pembacaan tersebut, ia menyimpulkan satu hal: ketentuan unexplained wealth tidak masuk sama sekali ke dalam batang tubuh undang-undang.

Pernyataan Zaenur Rohman soal Harta Tak Wajar Pejabat

Zaenur tidak menyembunyikan kekecewaannya. Menurut dia, justru ketentuan unexplained wealth yang paling banyak didorong publik untuk dimasukkan ke dalam regulasi ini.

"Dari sisi substansi saya melihat ada banyak sekali kelemahan. Yang paling mendasar yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas," kata Zaenur seperti dikutip Kompas, Kamis (19/11/2026).

Ia menduga absennya ketentuan itu berkaitan langsung dengan kekhawatiran elite politik terhadap kemungkinan aturan tersebut dipakai menelusuri kekayaan mereka sendiri. Dugaan itu disampaikannya tanpa tedeng aling-aling.

"Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Itu yang paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah oleh elite-elite politik. Mereka ketakutan kalau mereka banyak yang misalnya pejabat-pejabat itu yang punya rekening gendut. Mereka khawatir akan jadi bumerang," ujarnya.

Meski begitu, Zaenur menegaskan bahwa tidak adanya unexplained wealth bukan berarti seluruh harta tidak wajar otomatis aman. Aset tetap dapat ditelusuri dan dirampas bila memenuhi ketentuan dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang diatur undang-undang. Yang hilang adalah jalur perampasan mandiri: ketidakmampuan menjelaskan asal kekayaan saja tidak lagi cukup menjadi dasar.

Perampasan Aset Masih Bergantung pada Proses Pidana

Catatan kedua Zaenur menyangkut arsitektur mekanisme perampasan. Menurut dia, UU ini masih sangat bergantung pada proses penanganan perkara pidana terhadap pelaku.

Ada sejumlah kondisi yang memungkinkan perampasan dilakukan tanpa menunggu proses pidana. Undang-undang mengaturnya untuk kasus tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Namun, jalan pintas itu tetap memerlukan putusan pengadilan. "Itu pun tetap harus menggunakan putusan hakim ya, tapi bukan putusan pidananya," ucap Zaenur.

Artinya, perampasan aset tidak pernah benar-benar otonom dari ruang sidang. Ia menuntut pembuktian, menuntut majelis hakim, dan menuntut perkara yang bergerak. Bagi peneliti, kombinasi antara absennya unexplained wealth dan ketergantungan pada proses pidana membuat daya jangkau undang-undang ini menyempit.

Praktiknya bisa ditebak. Selama penyidik tidak menemukan perkara pidana yang menempel pada pemilik harta, kekayaan yang mencolok tetap di luar jangkauan perampasan. Penelusuran menjadi bergantung pada pintu masuk pidana, bukan pada anomali kekayaan itu sendiri.

Latar Belakang: Mengapa Unexplained Wealth Selalu Jadi Perdebatan

Mekanisme unexplained wealth dirancang untuk membalik beban pembuktian secara terbatas. Negara tidak perlu lebih dulu membuktikan adanya tindak pidana. Yang dipersoalkan adalah selisih antara harta yang dikuasai dan penghasilan resmi yang tercatat.

Jika pemilik harta tidak mampu menjelaskan sumber kekayaannya secara masuk akal, aset itu dapat dirampas melalui mekanisme perdata. Skema semacam ini lazim dipakai sejumlah yurisdiksi untuk membongkar kekayaan yang disembunyikan di balik nama pihak lain.

Di Indonesia, dorongan memasukkan ketentuan itu sudah lama mengemuka dalam diskusi publik tentang RUU Perampasan Aset. Publik menaruh harapan besar karena kasus korupsi kerap berhenti di pelaku, sementara harta hasil kejahatan berpindah tangan atau bertahan atas nama orang lain.

Harapan itu tidak terwujud. Sejumlah pihak menilai pengesahan UU ini bahkan menyisakan persoalan lain, termasuk tahapan penerapan yang belum tuntas. Pemberitaan AFU.ID sebelumnya mencatat masih ada tiga tahap sebelum undang-undang ini benar-benar bisa dipakai.

Zaenur menempatkan absennya unexplained wealth sebagai persoalan politik, bukan sekadar teknis perumusan pasal. Baginya, pilihan menghapus ketentuan itu menunjukkan siapa yang paling berkepentingan atas hasil akhirnya.

Dampak bagi Pemberantasan Korupsi dan Penelusuran Rekening Gendut

Bagi lembaga antikorupsi, dampaknya terasa pada titik paling awal: penelusuran. Tanpa unexplained wealth, penyidik harus lebih dulu mengangkat perkara pidana agar harta bisa dibidik. Ini menambah beban pembuktian dan memperpanjang jalur hukum.

Beberapa implikasi yang paling sering disorot:

  • Harta yang mencolok namun tidak terhubung perkara pidana berpotensi lolos dari perampasan.
  • Beban pembuktian tetap berada di negara, bukan pada pemilik kekayaan yang tidak wajar.
  • Perampasan tanpa proses pidana tetap mensyaratkan putusan pengadilan, sehingga tidak bisa berjalan cepat.
  • Pesan ke publik bahwa dorongan terbesar dalam diskusi RUU tidak terakomodasi.

Di sisi lain, undang-undang ini tetap memberi jalan perampasan bila aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Pendukung regulasi menilai kerangka itu sudah cukup sebagai landasan hukum, termasuk untuk kasus penipuan investasi bodong yang juga disasar beleid tersebut.

Yang tidak selesai adalah persoalan lama: bagaimana negara menjangkau kekayaan yang tidak masuk akal tanpa harus menunggu ada korupsi yang terbukti lebih dulu di pengadilan.

Langkah Selanjutnya: Uji Publik dan Tekanan Revisi

Undang-undang sudah sah. Karena itu, perdebatan bergeser ke dua ruang: implementasi dan kemungkinan revisi.

Zaenur tidak menutup peluang agar ketentuan unexplained wealth diperjuangkan kembali di kemudian hari. Baginya, kelemahan substansi ini perlu terus disuarakan agar tidak menjadi preseden permanen dalam arsitektur hukum perampasan aset.

Sementara itu, pemerintah dan DPR menghadapi ujian berikutnya: memastikan undang-undang ini benar-benar berfungsi, bukan hanya tersedia di atas kertas. Tiga tahap penerapan yang belum tuntas menjadi pekerjaan rumah pertama.

Bagi publik, indikatornya sederhana. Apakah harta hasil korupsi benar-benar kembali ke negara, dan apakah pejabat dengan kekayaan tidak wajar bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa harus menunggu perkara pidana lebih dulu.

Analisis Redaksi

Pengesahan UU Perampasan Aset seharusnya menjadi titik balik. Yang terjadi justru sebaliknya: undang-undang lahir dengan pintu paling penting sengaja dibiarkan tertutup. Unexplained wealth bukan pelengkap, melainkan inti dari mengapa regulasi ini diperjuangkan bertahun-tahun.

Alasan yang tersirat dalam pernyataan Zaenur sulit dibantah. Kalau ketentuan itu dihapus karena kekhawatiran akan menjadi bumerang bagi elite politik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar pasal, melainkan kejujuran pembentuk undang-undang terhadap tujuan yang mereka klaim sendiri. Perampasan aset tanpa mekanisme ini ibarat jaring yang dipasang hanya di permukaan.

Tetap ada ruang untuk tidak menyerah. Undang-undang bisa direvisi, dan tekanan publik masih menjadi alat yang bekerja. Yang dibutuhkan sekarang bukan seruan moral, melainkan pengawasan konkret atas tiga tahap penerapan yang belum tuntas dan desakan agar unexplained wealth kembali masuk dalam agenda legislasi. Tanpa itu, harta gemuk yang tidak wajar akan terus berdiri di luar jangkauan hukum.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad