Suket Gibran Masih Penyelidikan: Saksi Diperiksa, Gibran Belum Dipanggil
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri masih menyelidiki laporan dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah saksi telah diklarifikasi, tetapi belum ada kepastian kapan Gibran akan diperiksa.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, memastikan perkara yang dilaporkan pada 7 Oktober 2026 itu belum naik ke tahap penyidikan. "Masih penyelidikan dan sudah klarifikasi para saksi terkait," kata Susatyo saat dihubungi Afu.id, Kamis (19/11/2026).
Baca juga: Razia Lapas Perempuan Palembang: Tes Urine Ratusan Warga Binaan, Hasilnya Nihil
Status Perkara: Masih Pengumpulan Bahan Keterangan
Susatyo menjelaskan, penyidik masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi tambahan sebelum memutuskan apakah perkara ini layak dinaikkan ke penyidikan. Menurut dia, saksi yang sudah diperiksa datang dari pihak pelapor, ditambah beberapa ahli.
"Ada dari saksi pelapor dan beberapa ahli telah diklarifikasi," ujarnya.
Ia menegaskan, pelaporan itu masih bergulir di Bareskrim. Pemeriksaan saksi-saksi berjalan bertahap, mengikuti kelengkapan bahan keterangan dan lampiran bukti yang diserahkan pelapor.
"Nanti kami update lagi, sementara masih pengumpulan bahan keterangan saksi dan lampiran bukti-bukti yang dikirim pelapor," kata Susatyo.
Baca juga: Remaja 17 Tahun Tewas di Kos Medan: Dibunuh Pakai Pecahan Keramik, Diduga Teman Kencan
Yang menarik, Susatyo enggan menanggapi soal kemungkinan Gibran diperiksa dalam perkara ini. Ia hanya memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme penyelidikan. Sikap itu meninggalkan tanda tanya besar: apakah eks Wapres akan dipanggil sebagai saksi, atau justru langsung sebagai terlapor?
Siapa yang Melaporkan dan Apa Objeknya
Laporan ini diajukan Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, yang mencakup Aliansi Rakyat Menggugat dan Jawara Bela Umat/Pejabat. Ahmad Khozinudin bertindak sebagai kuasa hukum pelapor, yakni D. Samsudin alias Ustaz Raja dari Aliansi Rakyat Menggugat dan Ustaz Riyadi dari Jawara Bela Umat/Pejabat.
Laporan dilayangkan ke Bareskrim Polri dengan status Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Rabu, 7 Oktober 2026, sehari setelah Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibacakan.
Objek laporan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat itu.
Menurut Khozinudin, alasan pelaporan bertumpu pada pertimbangan hukum MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). "Objek yang dilaporkan Suket, pasal yang dilaporkan 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan Suket tadi yakni Gibran," kata Khozinudin di Bareskrim Polri, Rabu (7/10/2026).
Pasal yang dimaksud mengarah pada dugaan pemalsuan surat. Penyidik belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka.
Dalil Pelapor: Pertimbangan MK soal Ijazah Gibran
Khozinudin menyebut, meski MK tidak menerima permohonan atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), pertimbangan hukum putusan itu mengonfirmasi beberapa hal. Salah satunya, tidak ditemukannya ijazah SLTA atau sederajat sebagai syarat minimal pendidikan bagi calon wakil presiden.
"Pertama, MK telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA. Bahkan bukan hanya ijazah SMA, tidak pula memiliki ijazah SMK, tidak pula memiliki ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan," ujarnya.
Menurut Khozinudin, satu-satunya syarat yang diajukan Gibran adalah suket nomor 9149 yang terbit 6 Agustus 2019. "Dan suket inilah yang kemudian dianggap sebagai standar penyetaraan pendidikan Gibran yang dianggap setara dengan pendidikan SMA," katanya.
Ia juga berkeyakinan Gibran tidak memiliki salah satu dari tiga objek yang disetarakan, yakni sertifikat kelulusan dari luar negeri, ijazah dari luar negeri, dan diploma dari luar negeri.
"Satu-satunya yang dijadikan sandaran adalah Grade 12 dari Insearch UTS Sydney, Australia yang seolah-olah itu sudah menjadi setara atau sederajat dengan pendidikan SMA di Indonesia," ujar Khozinudin.
Ia menambahkan, MK menegaskan Gibran tidak pernah menyetorkan syarat-syarat itu. "MK ini bahkan menegaskan Gibran ini tidak pernah menyetorkan syarat-syarat itu. Dan dalam hal yang lain, MK itu telah melakukan dua hal sekaligus dan ini menjadi sempurna keterangan MK untuk kami jadikan pertimbangan untuk membuat laporan polisi," lanjutnya.
Proses Hukum: Dari Dumas ke Penyelidikan
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, laporan masyarakat bisa masuk sebagai pengaduan masyarakat (Dumas) atau laporan polisi (LP). Keduanya bisa ditindaklanjuti melalui penyelidikan untuk mengumpulkan bahan keterangan, sebelum naik ke penyidikan bila ditemukan cukup bukti awal.
Khozinudin mengaku, saat menghadap penyidik, Bareskrim menerima putusan MK terkait PHPU sebagai dasar pelaporan. Ia juga memastikan Bareskrim menyatakan Dumas akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan.
"Dan kepolisian tadi memberikan perspektif bahwa Dumas itu juga tidak berbeda dengan LP," kata mantan kuasa hukum Roy Suryo ini.
Perbedaan utama ada pada tahapan. Penyelidikan bersifat mencari dan mengumpulkan bukti awal, sementara penyidikan adalah tahap ketika penyidik sudah menemukan peristiwa pidana dan berwenang menetapkan tersangka. Dalam perkara ini, penyidik masih berada di tahap pertama.
- Tanggal laporan: 7 Oktober 2026, sehari setelah Putusan MK dibacakan.
- Status awal: Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Bareskrim Polri.
- Objek: Suket penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
- Pasal yang dilaporkan: Pasal 391 ayat 1 dan ayat 2.
- Saksi diperiksa: saksi pelapor dan beberapa ahli.
- Status terkini: masih penyelidikan, belum penyidikan.
Dampak dan Sorotan Publik
Perkara ini menyentuh titik sensitif dalam politik Indonesia. Suket penyetaraan pendidikan menjadi syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, dan putusan MK yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 menjadi rujukan utama pelapor.
Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyoroti kecepatan proses pembuatan suket tersebut, yang disebut diajukan dan terbit di hari yang sama. Hal itu menambah daftar pertanyaan publik soal prosedur penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan di kementerian.
Di sisi lain, Gibran kini berstatus mantan wakil presiden. Posisi itu tidak menghapus tanggung jawab hukum, tetapi membuat setiap langkah penyidik akan dibaca sebagai ujian independensi aparat. Bareskrim berada di bawah tekanan untuk menjelaskan perkembangan perkara secara transparan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Gibran mengenai perkembangan penyelidikan. Sikap Bareskrim yang belum menjawab soal kemungkinan pemeriksaan Gibran juga membuat publik menunggu kejutan berikutnya.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Siapa yang Dipanggil
Yang paling dinanti sekarang adalah apakah penyidik akan memanggil Gibran. Susatyo tidak menjawab tegas soal itu. Ia hanya berjanji memperbarui perkembangan perkara.
Secara prosedural, penyelidikan bisa berujung pada dua hal: naik ke penyidikan bila ditemukan cukup bukti, atau dihentikan bila tidak ditemukan peristiwa pidana. Dalam perkara yang menyita perhatian publik, keputusan menghentikan penyelidikan biasanya menuntut penjelasan tertulis yang kuat.
Pelapor sendiri sudah menyatakan keyakinan bahwa bukti yang dilampirkan sesuai dengan putusan MK. Kini bola berada di tangan penyidik: melengkapi keterangan saksi, menilai relevansi putusan MK sebagai alat bukti, lalu menentukan arah perkara.
Untuk sementara, statusnya jelas: laporan suket Gibran masih berjalan di lorong penyelidikan, belum sampai ke ruang penyidikan. Bagi publik, yang tersisa hanyalah pertanyaan sederhana yang belum terjawab: kapan Gibran dipanggil?
Analisis Redaksi
Perkara ini bukan soal teknis administrasi semata. Suket penyetaraan pendidikan menyangkut syarat konstitusional seorang calon wakil presiden. Ketika MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan ijazah SMA atau sederajat, maka surat keterangan yang menjadi sandaran pencalonan otomatis berada di bawah sorotan. Penyidik tidak bisa memperlakukan perkara ini sebagai aduan biasa yang bisa mengendap tanpa penjelasan.
Yang patut dicermati adalah pola komunikasi Bareskrim. Dirtipidum menjawab pertanyaan soal saksi dengan rinci, tetapi menghindar saat ditanya kemungkinan pemeriksaan Gibran. Respons semacam itu wajar dalam penyelidikan, tetapi di perkara yang menyangkut mantan pejabat tinggi negara, keheningan justru melahirkan spekulasi. Transparansi tahapan, termasuk perkiraan waktu penyelesaian, akan jauh lebih menenangkan publik daripada jawaban normatif.
Dari sisi pelapor, penggunaan pertimbangan MK sebagai dasar laporan adalah manuver hukum yang cerdik, meski tetap harus diuji di ranah pidana. Pertimbangan MK tidak otomatis berarti pidana, tetapi ia memberi penyidik pijakan faktual yang kuat untuk menelusuri prosedur penerbitan suket. Jika penyelidikan berhenti tanpa alasan yang meyakinkan, kredibilitas penegakan hukum akan ikut dipertaruhkan. Sebaliknya, jika dipaksakan tanpa bukti cukup, proses hukum berubah menjadi alat politik. Jalan tengahnya hanya satu: penyelidikan yang cepat, terbuka, dan berbasis bukti.
Sumber: mkri.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0