Sekda Kolut Minta Respons Wabah di Bawah 24 Jam, Deteksi Dini Penyakit Jadi Prioritas

Nov 19, 2026 - 11:01
 0  2
Sekda Kolut Minta Respons Wabah di Bawah 24 Jam, Deteksi Dini Penyakit Jadi Prioritas

Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., meminta jajaran kesehatan merespons setiap sinyal peningkatan kasus penyakit dalam waktu kurang dari 24 jam. Arahan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Tahun 2026 di Lasusua, Kamis (19/11/2026).

Ad
Ad

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit lewat peningkatan deteksi dini, skrining kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Idrus menegaskan pelayanan kesehatan tidak boleh berorientasi pada pengobatan semata.

Baca juga: Pria 38 Tahun Kritis Akibat Pendarahan Otak, Hipertensi Tak Terkontrol Jadi Pemicu

Deteksi Dini Jadi Titik Berat Arahan Sekda Kolut

Dalam arahannya di forum yang digelar di Lasusua, Idrus menilai pemerintah daerah harus memperkuat langkah pencegahan melalui deteksi dini dan pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Orientasi pengobatan setelah warga jatuh sakit dinilai tidak cukup.

Menurutnya, SPM bidang kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah. Cakupannya meliputi deteksi dini hipertensi dan diabetes, penemuan serta pengobatan tuberkulosis (TBC), hingga pencegahan dan penanganan penyakit menular.

“Setiap sinyal peningkatan kasus penyakit harus segera diverifikasi dan direspons dalam waktu kurang dari 24 jam,” tegas Idrus, seperti dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Permintaan itu menempatkan kesiapsiagaan wabah sebagai persoalan kecepatan respons, bukan sekadar ketersediaan anggaran atau tenaga medis. Jajaran kesehatan diminta tidak menunggu kasus meningkat atau meluas sebelum mengambil tindakan.

Baca juga: Hasil EKG Normal Belum Tentu Bebas Penyakit Jantung, Dokter Jelaskan Alasannya

Dalam kerangka SPM, kewajiban pemerintah daerah mencakup jenis layanan dan indikator yang harus dicapai setiap tahun. Evaluasi capaian menjadi dasar untuk menilai apakah layanan pencegahan benar-benar sampai ke masyarakat atau hanya berhenti di laporan.

Hipertensi dan Diabetes Masuk Radar Pengendalian PTM

Idrus menyoroti pengendalian penyakit tidak menular (PTM), khususnya hipertensi dan diabetes melitus yang dapat berkembang menjadi penyakit serius seperti jantung, stroke, kanker, hingga gagal ginjal. Kedua kondisi itu disebut sebagai pintu masuk risiko penyakit berat jika dibiarkan tanpa deteksi.

Karena itu, Puskesmas diminta lebih proaktif memperluas skrining faktor risiko penyakit melalui pelayanan di luar gedung, termasuk Posyandu Siklus Hidup. Edukasi kesehatan, aktivitas fisik, serta pemeriksaan bagi kelompok usia produktif dan lanjut usia juga perlu ditingkatkan.

Langkah tersebut mengubah pola kerja puskesmas. Skrining tidak lagi menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan, tetapi dijalankan di tengah masyarakat melalui posyandu dan kegiatan lintas sektor.

Fokus pada PTM berdampingan dengan penanganan penyakit menular seperti TBC. Kombinasi keduanya membuat beban kerja jajaran kesehatan di tingkat kecamatan dan desa cukup besar, terutama untuk penemuan kasus di wilayah yang sulit dijangkau.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Syarat Pengendalian Penyakit

Selain penguatan pelayanan kesehatan, Idrus menilai pengendalian penyakit membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dinas Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, TP-PKK, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat.

“Keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak mungkin dikerjakan oleh Dinas Kesehatan saja. Dibutuhkan kolaborasi yang solid antara fasilitas pelayanan kesehatan, para camat, kepala desa dan lurah, kader kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan camat, kepala desa, dan lurah sebagai bagian dari rantai deteksi. Mereka berada paling dekat dengan warga dan menjadi pihak pertama yang mengetahui jika ada lonjakan keluhan sakit di lingkungannya.

Kader kesehatan dan TP-PKK berperan di posyandu, tempat skrining dan edukasi dijalankan. Tanpa dukungan mereka, pelayanan di luar gedung sulit berjalan rutin, apalagi menjangkau kelompok usia produktif yang jarang datang ke puskesmas.

Rapat koordinasi teknis ini mempertemukan jajaran P2P dengan pemangku kepentingan di daerah. Forum tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman soal pembagian tugas antara fasilitas kesehatan dan pemerintah desa.

Evaluasi SPM dan Rencana Tindak Lanjut yang Terukur

Melalui rapat koordinasi tersebut, Idrus berharap seluruh peserta melakukan evaluasi secara terbuka terhadap capaian SPM dan indikator kinerja P2P. Hasil evaluasi itu selanjutnya harus diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur.

Ia menegaskan forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi rutin, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus melindungi masyarakat Kolaka Utara dari ancaman penyakit.

Evaluasi terbuka berarti capaian yang belum memenuhi target perlu diakui, bukan ditutupi. Dari situ, intervensi bisa diarahkan pada indikator yang paling lemah, misalnya cakupan skrining hipertensi, penemuan kasus TBC, atau kecepatan verifikasi laporan kasus.

Rencana tindak lanjut yang terukur menuntut tenggat dan penanggung jawab yang jelas. Tanpa itu, hasil rakor berisiko berhenti sebagai catatan rapat yang tidak berdampak pada layanan di lapangan.

Yang Perlu Diawasi Setelah Arahan 24 Jam

Permintaan respons di bawah 24 jam hanya bermakna jika didukung sistem pelaporan yang berjalan. Masyarakat dan kader perlu punya jalur cepat untuk melaporkan lonjakan kasus, dan laporan itu harus diverifikasi oleh pihak yang berwenang di tingkat puskesmas maupun dinas.

Beberapa hal yang layak menjadi perhatian publik setelah rakor ini:

  • Kecepatan verifikasi laporan sinyal peningkatan kasus di tingkat desa dan puskesmas.
  • Cakupan skrining hipertensi dan diabetes melalui Posyandu Siklus Hidup.
  • Penemuan dan pengobatan kasus TBC hingga tuntas.
  • Kesiapan logistik dan tenaga kesehatan menghadapi potensi KLB.
  • Kejelasan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi SPM P2P 2026.

Kolaka Utara bukan wilayah yang asing dengan persoalan kapasitas layanan. Sejumlah capaian daerah di bidang kesehatan dan statistik sektoral dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan ada modal administratif untuk memperbaiki sistem, termasuk penguatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Data yang rapi memudahkan dinas melihat pola peningkatan kasus lebih awal. Di sisi lain, data yang terlambat masuk membuat respons 24 jam sulit dibuktikan, apalagi dijalankan.

Yang paling menentukan ada di tingkat desa. Jika kader dan pemerintah desa aktif melaporkan, sinyal wabah bisa ditangkap sebelum menyebar. Jika tidak, arahan di ruang rapat tinggal menjadi kalimat tanpa efek.

Publik akan menilai hasilnya dari hal sederhana: apakah warga bisa mengakses skrining dengan mudah, apakah kasus TBC ditemukan lebih cepat, dan apakah lonjakan penyakit di sebuah desa ditangani sebelum menjadi KLB. Informasi lebih lanjut soal kebijakan daerah Kolaka Utara dapat dipantau melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Analisis Redaksi

Arahan Sekda Kolaka Utara menyentuh titik yang jarang dibicarakan dalam rapat kesehatan daerah: kecepatan. Standar 24 jam adalah janji yang mudah diucapkan di forum, tetapi sulit dipenuhi tanpa sistem pelaporan yang hidup di tingkat desa. Selama laporan kasus masih bergerak lambat dari kader ke puskesmas, tenggat itu hanya berlaku di atas kertas.

Yang menarik, Idrus tidak hanya berbicara soal wabah. Ia menempatkan hipertensi dan diabetes dalam paket kewaspadaan yang sama. Ini pilihan yang masuk akal. Penyakit tidak menular membunuh perlahan dan sering tidak terdeteksi, sementara wabah menular menuntut respons cepat. Keduanya menuntut satu hal yang sama: data yang akurat dan petugas yang proaktif di lapangan.

Namun, perintah kepada puskesmas untuk memperluas skrining di luar gedung akan berbenturan dengan keterbatasan tenaga dan anggaran jika tidak dibarengi dukungan konkret. Meminta camat, kepala desa, dan kader bergerak bersama adalah langkah tepat, asalkan ada insentif dan kejelasan tugas. Tanpa itu, kolaborasi lintas sektor berhenti sebagai imbauan.

Ujian sesungguhnya bukan pada rakor 19 November, melainkan pada laporan evaluasi berikutnya. Jika capaian SPM P2P 2026 dievaluasi secara terbuka dan rencana tindak lanjutnya punya tenggat, janji respons 24 jam punya peluang menjadi kenyataan. Jika tidak, warga Kolaka Utara kembali bergantung pada keberuntungan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad