Lestari Moerdijat: Negara Wajib Lindungi Warga dari Ancaman DBD, Perubahan Iklim Perlu Diantisipasi
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga dari ancaman penyakit, termasuk demam berdarah dengue (DBD) yang berpotensi semakin meluas akibat perubahan iklim. Pernyataan itu disampaikan dalam Dialog Kebijakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 19 November 2026.
Kronologi dan Forum Dialog Kebijakan
Dialog bertajuk “Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan” digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue dan MPR RI. Forum ini mempertemukan pemerintah, legislatif, lembaga riset, akademisi, dan organisasi masyarakat.
Baca juga: Razia Miras di Babakan Cirebon: Polisi Sita Pabrikan dan Oplosan
Diskusi dimoderatori Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar. Hadir sebagai pembicara, antara lain Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, dan sejumlah peneliti serta pejabat kementerian/lembaga.
Dalam kesempatan itu, Lestari mengingatkan bahwa peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun menjadi peringatan serius. Kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman kesehatan berbasis perubahan iklim harus diperkuat. Perlindungan tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan pasien, tetapi mengutamakan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko.
“Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di tanah air,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulis.
Ia menilai ancaman kematian akibat DBD menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang telah menetapkan target bebas DBD pada 2030. Untuk mencapainya, pemerintah perlu membangun strategi pencegahan yang lebih terukur, adaptif, dan berbasis data.
Baca juga: Takut Ketahuan Sakit Jadi Alasan Tunda Medical Check Up, Dokter Sebut Pola Pikir Keliru
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Ketua Umum Kobar Lawan Dengue Suir Syam mengatakan Kobar dibentuk sebagai wadah kolaborasi multisektor untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan DBD. Setiap kematian akibat dengue, menurutnya, harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bahwa pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono menegaskan pemberantasan sarang nyamuk harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu terlibat aktif mencegah perkembangbiakan nyamuk karena dampak infeksi dengue dapat berujung pada kematian.
“Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030,” tegas Dante.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi inisiatif Kobar Lawan Dengue membangun ruang dialog lintas sektor. Namun ia mengingatkan agar gagasan yang muncul tidak berhenti sebagai rekomendasi, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata.
Nihayatul mengungkapkan, sepanjang 2025 Indonesia mencatat 161.752 kasus DBD dengan 673 kematian. Beban ekonomi akibat penyakit tersebut diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun per tahun. Angka itu menunjukkan DBD bukan hanya persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga menekan perekonomian dan sistem pelayanan kesehatan nasional.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan faktor iklim berpengaruh terhadap pola penyebaran DBD. Pada puncak musim hujan, risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan DBD cenderung meningkat. Perubahan iklim, katanya, dapat memperluas wilayah penyebaran vektor dengue hingga kawasan dataran tinggi.
BMKG mendukung rencana aksi nasional pencegahan DBD melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi iklim terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Latar Belakang: Perubahan Iklim dan Dinamika Kasus DBD
Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Aditya Lia Romadona, Ph.D., menjelaskan dinamika kasus DBD di Indonesia turut dipengaruhi fenomena iklim, termasuk El Niño. Puncak kasus di setiap provinsi tidak selalu bersamaan, melainkan dapat terjadi dalam rentang Oktober hingga April.
Menurut Aditya, perubahan suhu, kondisi ketersediaan air, serta perilaku masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi penyebaran dengue. Ia mendorong pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan BMKG, dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan berjenjang.
Peneliti Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia, Iqbal Elyazar, mengingatkan dengue tidak seharusnya terus dipandang sebagai penyakit musiman. Ia menyebut penelitian pada 2018 memperkirakan terdapat sekitar 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia. Angka itu memperlihatkan besarnya persoalan penularan yang selama ini berpotensi tidak sepenuhnya tercermin dalam data kasus yang terdeteksi.
“Sehingga saya tidak percaya bila infeksi dengue itu terjadi secara musiman,” ujar Iqbal.
Ia memperingatkan Indonesia harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan wabah dengue berskala besar pada masa mendatang.
“Kita punya waktu sampai enam bulan ke depan untuk memberantas sarang nyamuk untuk menekan potensi penyebarannya. Kita harus menyerang ketika masih jentik,” katanya.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Sumarjaya menilai pengendalian dengue tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan. Pemerintah perlu memperluas surveilans berbasis masyarakat agar potensi penyebaran virus dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Menurutnya, sistem surveilans yang berjalan saat ini telah memberikan gambaran yang sejalan dengan kondisi di lapangan. Namun pengendalian dengue tetap membutuhkan intervensi terpadu terhadap tiga aspek utama: lingkungan, vektor penular, dan manusia.
Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengungkapkan ancaman dengue berdampak besar terhadap kesehatan dan pembiayaan negara. Ia membandingkan dampak El Niño pada 2014 yang disebut menyebabkan sekitar 14.000 kematian akibat wabah DBD dengan kondisi 2025, ketika angka kematian tercatat sekitar 672 jiwa meskipun jumlah kasus masih mencapai ratusan ribu.
Yan juga menyebut pembiayaan pengobatan DBD yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun. Ia berharap pemerintah mengembangkan pendekatan baru yang lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi serta menangani masyarakat yang terinfeksi dengue.
Dampak dan Data Pendukung
Dari sisi perencanaan pembangunan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menekankan pentingnya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan hingga tingkat puskesmas. Kemampuan tenaga kesehatan dalam diagnosis dan deteksi dini harus terus ditingkatkan agar pasien memperoleh penanganan tepat waktu.
Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Direktorat SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Heri Supriyanto, menambahkan perubahan iklim membuat penanggulangan DBD semakin kompleks. Perluasan wilayah risiko dan paparan virus menunjukkan pendekatan kuratif saja tidak lagi memadai. Langkah promotif dan preventif harus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kemendagri, katanya, terus mendorong penguatan muatan pencegahan dan penanggulangan DBD dalam perencanaan daerah dengan pendekatan bottom-up, sehingga kebutuhan dan kondisi wilayah menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.
Ketua Umum Komite Imunisasi Nasional (KIN) Sri Rezeki Hadinegoro menegaskan dengue merupakan penyakit endemis di Indonesia. Ia menyebut sekitar 25 persen anak berusia satu tahun telah terpapar virus dengue. Perubahan kondisi iklim dapat mempercepat siklus perkembangan nyamuk, dari telur hingga dewasa, sekaligus memengaruhi masa hidup vektor penular.
Karena itu, ia mendorong penguatan strategi pencegahan melalui vaksinasi, termasuk mempertimbangkan vaksin dengue sebagai bagian dari program nasional.
Data yang dihimpun dari forum ini menunjukkan beban DBD sangat besar:
- 161.752 kasus DBD sepanjang 2025 dengan 673 kematian.
- Beban ekonomi diperkirakan Rp8,7 triliun per tahun.
- Pembiayaan pengobatan DBD oleh BPJS Kesehatan sekitar Rp2 triliun per tahun.
- Estimasi 7,8 juta kasus infeksi dengue pada 2018.
- Sekitar 25 persen anak usia satu tahun telah terpapar virus dengue.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa target Indonesia bebas DBD pada 2030 membutuhkan lebih dari sekadar kampanye pemberantasan sarang nyamuk. Diperlukan kebijakan berbasis data iklim, sistem peringatan dini, surveilans yang kuat, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, vaksinasi, serta partisipasi masyarakat secara konsisten.
Langkah Selanjutnya: Strategi Pencegahan dan Target 2030
Lestari Moerdijat mendorong pemerintah menyusun peta risiko dengue berdasarkan proyeksi iklim. Dengan begitu, wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan penularan dapat diidentifikasi lebih awal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
BMKG akan mendukung rencana aksi nasional melalui informasi iklim terkini. Kementerian Kesehatan memperluas surveilans berbasis masyarakat dan menggencarkan pemberantasan sarang nyamuk. Bappenas menggarisbawahi penguatan puskesmas, sementara Kemendagri mendorong integrasi pencegahan DBD dalam perencanaan daerah.
Komite Imunisasi Nasional mengusulkan vaksinasi sebagai bagian dari strategi nasional. Peneliti UGM mengusulkan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kemenkes dan BMKG. Peneliti OUCRU mengingatkan pentingnya menyerang jentik dalam enam bulan ke depan.
Semua pihak yang hadir sepakat bahwa pencegahan harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh hanya hadir setelah masyarakat jatuh sakit. Perlindungan harus dimulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, dan kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat sebelum penularan berkembang menjadi wabah.
Analisis Redaksi
Forum di Senayan itu memperlihatkan satu hal yang jarang diakui secara terbuka: Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi DBD di tengah perubahan iklim. Angka 161.752 kasus dan 673 kematian sepanjang 2025 bukan sekadar statistik. Di baliknya ada beban Rp8,7 triliun per tahun dan Rp2 triliun yang ditanggung BPJS Kesehatan. Negara memang punya kewajiban konstitusional, tetapi kewajiban itu belum diterjemahkan menjadi sistem pencegahan yang kokoh.
Kesenjangan paling mencolok terlihat dari perdebatan tentang musiman. Peneliti OUCRU menyebut estimasi 7,8 juta kasus infeksi pada 2018, jauh di atas data kasus yang terdeteksi. Artinya, sistem surveilans belum menangkap seluruh beban penyakit. Selama data yang terdeteksi hanya sebagian, kebijakan yang diambil berisiko terlambat dan salah sasaran. Peta risiko berbasis proyeksi iklim yang diusulkan Lestari Moerdijat menjadi masuk akal, tetapi tanpa data surveilans yang akurat, peta itu hanya akan menjadi dokumen tanpa gigi.
Yang juga perlu dicermati, target bebas DBD 2030 tinggal empat tahun lagi. Forum ini menghasilkan banyak rekomendasi, mulai dari peringatan dini dua tingkat, vaksinasi, hingga penguatan puskesmas. Namun Nihayatul Wafiroh mengingatkan agar gagasan tidak berhenti sebagai rekomendasi. Peringatan itu tepat. Tanpa anggaran yang jelas, koordinasi lintas kementerian yang mengikat, dan akuntabilitas daerah, target 2030 akan berakhir sebagai slogan. Negara wajib melindungi warga, dan kewajiban itu diuji bukan di ruang diskusi, melainkan di tingkat puskesmas, di lingkungan tempat nyamuk berkembang biak, dan di dalam anggaran daerah.
Sumber: detiksuararakyat.id, kemkes.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0