MPR Dorong Peta Risiko Dengue Berbasis Iklim, Target Bebas DBD 2030
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pembuatan peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pencegahan demam berdarah dan mengejar target Indonesia bebas DBD pada 2030.
Dorongan MPR untuk Peta Risiko Dengue Berbasis Iklim
Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyampaikan dorongan tersebut dalam pernyataan resminya. Menurut dia, peta risiko dengue yang mempertimbangkan proyeksi iklim dapat menjadi alat penting bagi daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus. "Peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim perlu segera diwujudkan," kata Rerie, seperti dikutip dari BSINews.
Baca juga: Pengobatan Tradisional Vietnam: Strategi Nasional 2030 dan Peran Dong Nai
Rerie menegaskan, pencegahan DBD tidak bisa lagi hanya mengandalkan fogging atau gerakan 3M. Perubahan iklim telah mengubah pola penyebaran nyamuk Aedes aegypti. "Perubahan iklim membuat pola penyebaran DBD makin sulit diprediksi," ujarnya.
Dorongan ini muncul di tengah upaya Indonesia mencapai target bebas DBD pada 2030. Target tersebut membutuhkan kerja keras semua pihak, terutama dalam hal pencegahan.
Mengapa Perubahan Iklim Memperumit Pencegahan DBD
Perubahan iklim memengaruhi suhu dan curah hujan, dua faktor yang sangat menentukan siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Suhu yang lebih hangat mempercepat perkembangan larva menjadi nyamuk dewasa. Hujan yang tidak menentu menciptakan genangan air di berbagai tempat, dari ban bekas hingga talang rumah.
Akibatnya, musim penularan DBD tidak lagi mengikuti pola lama. Kasus bisa muncul di luar musim hujan. Daerah yang sebelumnya tidak endemis bisa berubah menjadi wilayah rawan. "Kita perlu data yang bisa memprediksi di mana dan kapan risiko meningkat," kata Rerie.
Baca juga: Penyakit Akibat Kerja Mengintai 200.000 Pekerja, Pencegahan Dini Jadi Kunci
Peta risiko berbasis iklim diharapkan mampu memberikan peringatan dini. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa melakukan langkah pencegahan sebelum kasus melonjak.
Peta Risiko untuk Perkuat Pencegahan, Bukan Sekadar Reaksi
Selama ini, upaya pencegahan DBD sering bersifat reaktif. Fogging baru dilakukan setelah ada kasus. Rerie menilai pendekatan itu tidak cukup. "Kita harus bergerak sebelum kasus terjadi," tegasnya.
Peta risiko dengue berbasis iklim dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat. Daerah dengan risiko tinggi bisa mendapatkan prioritas untuk penguatan surveilans, penyuluhan, dan pengendalian vektor.
Rerie juga mengingatkan pentingnya integrasi data. Data iklim, data kasus DBD, dan data kependudukan perlu digabungkan. "Tanpa integrasi, peta risiko hanya akan menjadi dokumen tanpa aksi," ujarnya.
Langkah Konkret yang Diharapkan
Untuk mewujudkan peta risiko dengue berbasis iklim, beberapa langkah perlu diambil. Rerie menyebut perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Kesehatan, BMKG, hingga pemerintah daerah. "Ini bukan pekerjaan satu kementerian saja," kata dia.
Selain itu, Rerie mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi risiko kepada masyarakat. "Masyarakat perlu tahu kapan harus waspada," tambahnya.
Peta risiko juga harus menjadi dasar bagi kampanye pencegahan yang lebih efektif. Selama ini, kampanye 3M plus sudah dikenal, tetapi implementasinya belum optimal. Dengan informasi risiko yang lebih akurat, kampanye bisa lebih tertarget.
Menuju Indonesia Bebas DBD 2030
Target Indonesia bebas DBD pada 2030 bukanlah hal yang mustahil. Namun, target ini membutuhkan konsistensi dan inovasi. Rerie menegaskan, peta risiko dengue berbasis iklim adalah salah satu inovasi yang harus didukung.
"Kita punya waktu kurang dari lima tahun. Jangan sampai target ini hanya menjadi slogan," ujarnya.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat, juga diperlukan. Rerie berharap peta risiko ini bisa segera diwujudkan dan diimplementasikan di seluruh daerah.
Analisis Redaksi
Dorongan MPR untuk membuat peta risiko dengue berbasis iklim patut diapresiasi. Namun, gagasan ini bukan hal baru. Sejumlah peneliti telah lama mengembangkan model prediksi DBD berbasis iklim. Tantangannya adalah bagaimana mengubah model tersebut menjadi kebijakan yang operasional di lapangan.
Selama ini, upaya pencegahan DBD sering terhambat oleh keterbatasan data dan koordinasi. Peta risiko bisa menjadi solusi, asalkan datanya akurat dan diperbarui secara berkala. Tanpa itu, peta hanya akan menjadi dokumen yang tersimpan rapi di lemari.
Yang tak kalah penting adalah komitmen politik dan anggaran. Pencegahan DBD membutuhkan investasi jangka panjang, bukan hanya kampanye sesaat. Jika target bebas DBD 2030 ingin dicapai, pemerintah harus serius mengalokasikan sumber daya untuk surveilans dan pengendalian vektor. Peta risiko hanyalah alat. Tanpa aksi nyata, ia tak akan berarti.
Sumber: who.int
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0