Ha Tinh Percepat Proyek Utama, Tangani 18 Proyek Tertunda dan 595 Aset Surplus

Nov 19, 2026 - 13:20
 0  1
Ha Tinh Percepat Proyek Utama, Tangani 18 Proyek Tertunda dan 595 Aset Surplus

Sekretaris Komite Partai Provinsi Ha Tinh Nguyen Duy Lam memimpin rapat pada 19 November 2026 untuk mempercepat proyek investasi utama sekaligus menuntaskan 18 proyek tertunda dan mengatur 595 lahan serta bangunan surplus di provinsi tersebut.

Ad
Ad

Rapat gabungan Komite Pengarah Proyek Investasi Utama dan Komite Tetap Komite Partai Provinsi itu digelar di kantor provinsi dan dihadiri pimpinan daerah, instansi terkait, serta para investor. Agenda utamanya dua: kemajuan proyek kunci dan penanganan aset publik yang selama ini menjadi beban administrasi.

Baca juga: Elon Musk Sesali Rp 9 T untuk Partai Republik: "Saya Bodoh"

Nguyen Duy Lam yang juga Anggota Komite Sentral Partai, Kepala Delegasi Majelis Nasional Provinsi, dan Kepala Komite Pengarah, memberi apresiasi atas upaya Komite Rakyat Provinsi beserta unit terkait. Namun ia menegaskan tekanan tenggat tetap menjadi ukuran utama.

Kronologi rapat dan 69 tugas dalam Keputusan Nomor 07

Rapat dimulai pagi hari. Hadir mendampingi Nguyen Duy Lam antara lain Nguyen Hong Linh, Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Provinsi merangkap Ketua Dewan Rakyat Provinsi, serta anggota Komite Tetap Partai Provinsi dan pimpinan Komite Rakyat Provinsi.

Departemen Keuangan, selaku lembaga tetap Komite Pengarah, melaporkan bahwa provinsi memiliki 18 proyek dalam daftar pemantauan. Rinciannya 11 proyek di luar anggaran dan 7 proyek investasi publik.

Dalam laporan terpisah, Tran Bau Ha, Anggota Komite Tetap Provinsi dan Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Provinsi, memaparkan hasil penanganan proyek yang lama tertunda, belum terselesaikan, dan bermasalah, termasuk penataan lahan surplus dan fasilitas perumahan.

Baca juga: Elon Musk Akui 'Cukup Bodoh' Usai Sumbang Rp8,1 Triliun dan Kalah Telak

Keputusan Komite Pengarah Nomor 07 menetapkan 69 tugas dan proyek. Komite Rakyat Provinsi bersama departemen, instansi, pemerintah daerah, investor, dan unit konstruksi menjalankan tugas itu dengan tonggak kemajuan tertentu.

  • 11 tugas selesai.
  • 41 tugas berjalan dan sesuai tenggat.
  • 16 tugas terlambat.
  • 1 item diusulkan dihapus dari daftar pemantauan.

Departemen Keuangan mengusulkan agar Komite Pengarah mempertimbangkan pencabutan proyek yang telah selesai dari daftar pemantauan, sekaligus menambah beberapa proyek baru ke dalam daftar. Usulan itu menandakan daftar pemantauan bersifat dinamis, bukan arsip statis.

Rapat ini merupakan lanjutan dari rangkaian pengawasan yang sudah berjalan sebelumnya. Publikasi resmi pemerintah daerah dapat ditelusuri melalui Báo Hà Tĩnh yang melaporkan jalannya pertemuan secara lengkap.

Dari 305 proyek tertunda, 287 sudah tuntas

Provinsi mencatat total 305 proyek yang lama tertunda dan belum terselesaikan. Proyek dengan masalah yang belum tuntas dipantau, diarahkan, dan ditangani secara bertahap.

Hingga rapat berlangsung, 287 proyek telah selesai. Sisanya 18 proyek masih memerlukan pemantauan dan penyelesaian.

Dari 18 proyek itu, 17 telah diidentifikasi dan diselesaikan solusinya. Satu proyek masih menunggu mekanisme penyelesaian yang diusulkan kepada Pemerintah pusat.

Angka tersebut menunjukkan pola kerja bertahap, bukan penyelesaian sekaligus. Setiap proyek dinilai dari berkas dan dasar hukumnya sebelum diambil langkah lanjutan.

Nguyen Trong Hieu, Anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi dan Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, melaporkan perkembangan proyek investasi publik dalam forum yang sama. Laporan itu menjadi dasar bagi Komite Pengarah menilai kinerja tiap unit.

595 lahan dan bangunan surplus, 83,7 persen sudah ditangani

Isu kedua yang dibahas adalah lahan dan bangunan surplus. Sejak 1 Januari 2026 hingga saat rapat, jumlah aset surplus yang akan dilelang tercatat 595 unit.

Pada 17 November 2026, provinsi telah menyelesaikan penanganan 498 lahan dan bangunan surplus. Angka itu setara 83,7 persen, lebih tinggi dari kemajuan keseluruhan daerah di tingkat nasional, dan menempatkan Ha Tinh di peringkat ke-13 dari 34 provinsi dan kota.

Sejumlah besar aset berhasil disewakan atau dilelang. Opsi lain seperti relokasi dan konversi fungsi juga diselesaikan sesuai rencana.

Gugus tugas dan tim pendukung yang dibentuk Ketua Komite Rakyat Provinsi secara berkala memeriksa, mengawasi, membimbing, dan menyelesaikan kesulitan di lapangan. Hasilnya terlihat pada lonjakan capaian penanganan.

Untuk 97 lahan dan bangunan surplus yang tersisa, departemen, instansi, dan pemerintah daerah terkait telah menyusun rencana pembuangan di bawah arahan Komite Rakyat Provinsi.

Penanganan dan pemanfaatan aset surplus turut menyumbang pendapatan bagi anggaran negara melalui lelang hak penggunaan lahan serta penyewaan lahan dan bangunan. Informasi kebijakan aset publik Vietnam dapat dipantau melalui Vietnam.vn.

Peringatan keras untuk 16 tugas yang terlambat

Dalam rapat, Nguyen Duy Lam menekankan pentingnya proyek kunci sebagai penyalur modal investasi publik. Proyek itu mendorong pembangunan sosial-ekonomi, kesejahteraan sosial, dan berkontribusi mempertahankan pertumbuhan ekonomi dua digit.

Ia meminta Komite Rakyat Provinsi, departemen, daerah, dan investor bersikap tegas, fokus, dan fleksibel dalam menyelesaikan kesulitan serta hambatan.

Unit dan wilayah yang ditugaskan diminta meninjau serta memantau ketat kemajuan proyek. Mereka juga harus proaktif menyelesaikan hambatan pada prosedur investasi, perencanaan, lahan, lingkungan, pembebasan lahan, sumber bahan bangunan, dan infrastruktur teknis.

Untuk tugas yang tidak selesai tepat waktu, akan dilakukan penilaian dan klarifikasi tanggung jawab spesifik. Hasilnya menjadi dasar evaluasi dan peringkat pejabat.

Pemilik proyek, investor, dan kontraktor diminta memobilisasi sumber daya yang cukup untuk mempercepat pembangunan. Kualitas pekerjaan, kemajuan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.

Sejumlah pejabat menyampaikan pandangan dalam forum itu, antara lain Mayor Jenderal Nguyen Xuan Thao, Anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi dan Direktur Departemen Kepolisian Provinsi; Tran Nhat Tan, Kepala Departemen Urusan Dalam Negeri Komite Partai Provinsi; Tran Tu Anh, Ketua Komite Inspeksi Komite Partai Provinsi; dan Nguyen Hong Linh.

Langkah selanjutnya: audit berkas dan pemanfaatan aset

Nguyen Duy Lam menegaskan penanganan proyek tertunda dan penataan lahan serta bangunan surplus merupakan dua isu yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

Untuk proyek yang lama tertunda, Komite Rakyat Provinsi bersama unit dan daerah terkait harus meninjau menyeluruh berkas dan dasar hukumnya. Kewenangan dan tanggung jawab penyelesaian perlu didefinisikan jelas sebagai dasar menilai situasi dan hasil implementasi secara realistis.

Lahan dan bangunan surplus harus dikelola, dieksploitasi, dan digunakan sesuai peraturan. Tujuannya menghindari kehilangan dan pemborosan aset publik, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya bagi pembangunan sosial-ekonomi provinsi.

Bagi investor, sinyalnya jelas: proyek yang mangkrak akan diuji ulang dasar hukumnya, sementara aset yang menganggur harus segera produktif. Tenggat berikutnya menjadi ukuran apakah 16 tugas terlambat bisa dikejar sebelum penilaian kinerja pejabat dilakukan.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari rapat Ha Tinh bukan angka 83,7 persen, melainkan cara provinsi itu mengelola ketertinggalan. Dari 69 tugas dalam Keputusan Nomor 07, 16 terlambat. Pemerintah provinsi tidak menyembunyikan angka itu, justru menjadikannya dasar klarifikasi tanggung jawab. Transparansi semacam ini jarang muncul dalam laporan proyek daerah.

Penanganan 305 proyek tertunda dengan 287 selesai menunjukkan pola bertahap yang masuk akal. Sisanya 18 proyek, dan 17 di antaranya sudah punya solusi. Satu proyek yang masih menunggu mekanisme dari Pemerintah pusat justru menjadi ujian: seberapa cepat pusat merespons persoalan yang mandek di daerah.

Isu lahan surplus lebih sensitif. Aset negara yang menganggur mudah berubah menjadi ruang korupsi atau pemborosan. Peringkat ke-13 dari 34 provinsi bukan prestasi puncak, tetapi cukup untuk menunjukkan mesin administrasi bergerak. Kuncinya ada pada 97 aset tersisa dan keberanian mengeksekusi rencana pembuangan sesuai aturan.

Ancaman evaluasi pejabat bagi tugas yang terlambat adalah instrumen paling konkret dalam rapat ini. Tanpa konsekuensi personal, tonggak kemajuan hanya jadi dokumen. Dengan konsekuensi itu, proyek utama punya peluang nyata menyalurkan modal investasi publik dan menjaga target pertumbuhan ekonomi dua digit yang disebut Nguyen Duy Lam.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad