Pengadilan Tinggi Palembang Batalkan Putusan Perdata UBD, Kuasa Hukum Tergugat Minta Pidana Umum Dilanjutkan
Pengadilan Tinggi (PT) Palembang membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri (PN) Palembang dalam perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2026/PN Plg. Kuasa hukum tergugat UBD meminta agar perkara pidana umumnya tetap dilanjutkan.
Putusan banding dengan Nomor 142/PDT/2026/PT PLG itu dibacakan pada 18 November 2026. Pembatalan tersebut disambut lega oleh pihak tergugat yang sebelumnya kalah di tingkat pertama.
Baca juga: Nafkah Anak Pascaperceraian: Langkah PTA Pontianak Gandeng Kejaksaan
Kronologi Perkara dan Putusan Banding
Perkara perdata ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Suheriyatmono dan kawan-kawan. Gugatan tersebut terdaftar di PN Palembang dengan Nomor 168/Pdt.G/2026/PN Plg. Pada 10 September 2026, PN Palembang menjatuhkan putusan tingkat pertama.
Pihak tergugat yang terdiri dari tergugat I, II, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI kemudian mengajukan upaya hukum banding. Mereka keberatan terhadap pertimbangan putusan tingkat pertama yang dianggap belum menilai alat bukti secara memadai.
Setelah melalui proses persidangan di tingkat banding, PT Palembang akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 142/PDT/2026/PT PLG pada 18 November 2026. Amar putusan tersebut mengabulkan permohonan banding para tergugat dan membatalkan putusan PN Palembang.
“Alhamdulillah perjuangan kami selama kurang lebih 1,5 tahun tidak sia-sia. Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah menerima dan mengabulkan permohonan banding dari kami dan membatalkan putusan pengadilan Nomor 168/Pdt.G/2026/PN Plg tanggal 10 September 2026,” jelas Indah Permatasari lega.
Baca juga: Wakil Bupati Roi Palunga: 11 Raperda Kepulauan Yapen 2026 Harus Jawab Kebutuhan Hukum
Alasan Hukum Kuasa Hukum Tergugat UBD
Indah Permatasari menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya telah keberatan terhadap pertimbangan putusan tingkat pertama. Menurutnya, terdapat alat-alat bukti yang telah diajukan selama persidangan namun belum mendapatkan pertimbangan dan penilaian secara memadai.
“Sejak awal kami keberatan terhadap pertimbangan putusan tingkat pertama, karena menurut penilaian kami, terdapat alat-alat bukti yang telah kami ajukan selama persidangan, namun belum mendapatkan pertimbangan dan penilaian secara memadai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan alasan itulah kuat bagi kami untuk menempuh upaya hukum banding, kami memperjuangkan agar seluruh alat bukti fakta persidangan serta argumentasi hukum yang telah kami sampaikan benar-benar mendapat pemeriksaan dan pertimbangan sebagaimana mestinya,” ungkap Indah Permatasari.
Ia menilai langkah banding yang ditempuh pihaknya sudah tepat. Menurutnya, putusan PT Palembang telah memberikan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap fakta dan bukti yang diajukan.
Kuasa hukum lainnya, M Novel Suwa, juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan perkara atas nama Heri Suriatmono dan kawan-kawan. Ia berharap putusan ini menjadi titik terang bagi penyelesaian perkara secara keseluruhan.
Permintaan Agar Perkara Pidana Umum Dilanjutkan
Dalam keterangannya, M Novel Suwa menegaskan bahwa pihaknya meminta agar perkara pidananya juga diteruskan. Ia menyebut status pidana kliennya sudah dimasukkan ke pengadilan dan berstatus terdakwa.
“Harapan kami, pidananya harus dijalankan, karena status pidananya sudah dimasukkan ke pengadilan, statusnya juga terdakwa. Jadi, kalau kita lihat sampai dengan sekarang, belum ada putusan yang memutuskan bahwa perkara pidananya itu dihentikan atau ada yang sudah berkekuatan hukum,” urainya.
Direktur Utama LBH Bima Sakti itu menambahkan, perkara pidana hendaknya tetap berjalan agar para pejuang keadilan memperoleh hak atas perjuangannya selama ini. Menurutnya, proses hukum pidana harus diselesaikan secara transparan dan adil.
“Kami akan mengawal dengan apapun langkah-langkah hukum dalam mencari rasa keadilan bagi para pencari keadilan,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penggugat atau PN Palembang terkait permintaan tersebut. Namun, putusan banding telah memberikan kepastian hukum bagi para tergugat di ranah perdata.
Dampak Putusan Banding bagi Para Pihak
Pembatalan putusan tingkat pertama oleh PT Palembang membawa dampak signifikan bagi para tergugat. Mereka kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk mempertahankan haknya dalam perkara perdata.
Bagi pihak penggugat, putusan ini menjadi pukulan karena gugatan mereka tidak dikabulkan di tingkat banding. Namun, masih terbuka kemungkinan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Di sisi lain, permintaan agar perkara pidana dilanjutkan menunjukkan bahwa proses hukum masih berjalan. Status terdakwa yang disandang pihak terkait menandakan perkara pidana belum berakhir.
Masyarakat pencari keadilan berharap agar seluruh proses hukum, baik perdata maupun pidana, dapat berjalan transparan dan memberikan kepastian. Putusan PT Palembang menjadi salah satu babak penting dalam rangkaian perkara ini.
Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Publik
Dengan putusan banding yang telah dibacakan, para pihak memiliki waktu untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Pihak penggugat dapat mengajukan kasasi jika merasa keberatan, sementara tergugat akan mengawal permintaan agar perkara pidana tetap berjalan.
M Novel Suwa menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum. “Kami akan mengawal dengan apapun langkah-langkah hukum dalam mencari rasa keadilan bagi para pencari keadilan,” ujarnya.
Publik, terutama para pencari keadilan, akan terus mencermati perkembangan perkara ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar putusan pengadilan tidak menimbulkan spekulasi.
Sejauh ini, belum ada informasi resmi mengenai jadwal sidang pidana lanjutan. Namun, kuasa hukum tergugat memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
Analisis Redaksi
Putusan PT Palembang yang membatalkan putusan PN Palembang menunjukkan bahwa upaya hukum banding masih menjadi jalur yang efektif untuk mengoreksi pertimbangan hakim tingkat pertama. Dalam perkara ini, kuasa hukum tergugat berhasil meyakinkan majelis hakim banding bahwa ada bukti dan argumen yang belum dinilai secara memadai. Ini menjadi catatan penting bagi kualitas putusan pengadilan tingkat pertama.
Namun, permintaan agar perkara pidana dilanjutkan perlu dicermati. Status terdakwa yang sudah dimasukkan ke pengadilan seharusnya menjadi dasar bagi proses pidana untuk berjalan sesuai asas due process of law. Jangan sampai putusan perdata yang membatalkan gugatan justru dijadikan alasan untuk menghentikan perkara pidana secara tidak sah. Kepastian hukum harus tetap dijunjung tinggi.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai hubungan antara perkara perdata dan pidana ini. Aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan pengadilan, perlu memastikan bahwa setiap proses berjalan tanpa intervensi. Jika perkara pidana memang memiliki dasar yang kuat, maka lanjutkan; jika tidak, hentikan dengan alasan yang jelas. Jangan biarkan ketidakpastian hukum merugikan para pencari keadilan.
Sumber: mattanews.co, pn-palembang.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0