Wakil Bupati Roi Palunga: 11 Raperda Kepulauan Yapen 2026 Harus Jawab Kebutuhan Hukum
Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga menegaskan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 harus menjawab kebutuhan hukum, masyarakat, dan pembangunan. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna IV DPRK Kepulauan Yapen di Serui.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRK Kepulauan Yapen tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRK, Wakil Bupati Roi Palunga, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Agenda utamanya membahas 11 Propemperda Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2026.
Kronologi Rapat Paripurna IV DPRK Kepulauan Yapen
Rapat Paripurna IV digelar sebagai forum resmi pembahasan program pembentukan peraturan daerah. Ketua DPRK memimpin langsung jalannya sidang, didampingi Wakil Ketua II DPRK. Dari sisi eksekutif, Wakil Bupati Roi Palunga hadir mewakili pemerintah daerah, bersama Pj Sekda dan para pimpinan OPD.
Dalam forum itu, pemerintah daerah menyampaikan latar belakang dan urgensi 11 Raperda yang diusulkan. Penyusunan dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Roi Palunga menjelaskan, 11 Raperda tersebut dilatarbelakangi sejumlah faktor: yuridis, sosiologis, administratif, ekonomi, kelembagaan, dan pembangunan. Artinya, setiap rancangan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kebutuhan konkret di lapangan.
“Dari aspek kebutuhan hukum, regulasi yang dibentuk harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Sementara dari aspek kebutuhan masyarakat, diperlukan peraturan yang dapat melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat,” ujar Roi Palunga dalam sambutannya.
Baca juga: Nafkah Anak Pascaperceraian: Langkah PTA Pontianak Gandeng Kejaksaan
Ia menambahkan, dari aspek pembangunan diperlukan regulasi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan secara terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus menjawab aspirasi serta kebutuhan seluruh masyarakat.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi Pemerintah Daerah
Selain Roi Palunga, hadir Wakil Ketua II DPRK, Pj Sekda, dan pimpinan OPD. Kehadiran lintas institusi ini menunjukkan pembahasan Propemperda bukan urusan satu perangkat daerah saja, melainkan melibatkan perencanaan lintas sektor.
Wakil Bupati menegaskan, pengusulan 11 Raperda bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban formal pemerintah daerah. “Ini merupakan upaya menjawab kebutuhan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan daerah,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada prinsipnya mendukung penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan DPRK dalam pembahasan 11 Raperda yang diusulkan.
Harapannya, Raperda tersebut nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Propemperda dan Raperda: Apa Bedanya?
Roi Palunga menjelaskan, Propemperda dan Raperda memiliki keterkaitan yang erat. Propemperda merupakan rencana mengenai peraturan yang akan dibentuk, sedangkan Raperda merupakan rancangan materi yang akan dibahas dan disusun menjadi peraturan daerah.
Dengan kata lain, Propemperda adalah daftar prioritas yang disepakati bersama antara DPRK dan pemerintah daerah. Adapun Raperda adalah dokumen yang dibahas secara substansi, mulai dari naskah akademik, harmonisasi, hingga pembahasan antar-panitia.
Penetapan Propemperda akan memberikan legitimasi dan kepastian dalam proses pembahasan Raperda hingga nantinya ditetapkan menjadi Perda. Tanpa Propemperda, pembahasan bisa kehilangan arah dan prioritas.
Dalam praktiknya, proses ini mengikuti tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan daerah. Tahapannya mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
- Perencanaan: penyusunan dan penetapan Propemperda oleh DPRK bersama pemerintah daerah.
- Penyusunan: pembuatan naskah akademik dan draf Raperda oleh pengusul.
- Pembahasan: harmonisasi dan pembahasan bersama alat kelengkapan dewan.
- Pengesahan: persetujuan bersama DPRK dan kepala daerah.
- Pengundangan: penomoran dan penetapan dalam lembaran daerah.
Latar Belakang: Mengapa 11 Raperda Dibutuhkan Yapen
Alasan yuridis menjadi pijakan pertama. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Tanpa payung hukum yang jelas, pelayanan publik dan penegakan aturan bisa tumpang tindih.
Alasan sosiologis menyangkut kebutuhan masyarakat. Roi Palunga menyebut peraturan harus mampu melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat. Ini penting di daerah kepulauan yang memiliki karakter geografis dan sosial berbeda dari daerah daratan.
Alasan administratif dan kelembagaan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Regulasi yang rapi memudahkan OPD menjalankan tugas, menghindari duplikasi kewenangan, dan memperjelas pembagian tanggung jawab.
Alasan ekonomi dan pembangunan menuntut regulasi yang mendorong iklim usaha serta pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Untuk daerah kepulauan, kebutuhan ini berkaitan dengan sektor-sektor yang menjadi tulang punggung daerah.
Penyusunan 11 Raperda diklaim dilakukan berdasarkan skala prioritas. Artinya, tidak semua kebutuhan langsung dijadikan Raperda, melainkan dipilih mana yang paling mendesak dan berdampak.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Bagi pemerintah daerah, penetapan Propemperda 2026 memberi dasar kerja yang lebih terukur. OPD dapat menyiapkan naskah akademik dan draf Raperda sesuai jadwal yang disepakati dengan DPRK.
Bagi masyarakat, dampaknya terasa jika Raperda benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Kepastian hukum, perlindungan, dan pemberdayaan adalah tiga hal yang disebut Roi Palunga sebagai tujuan utama.
Langkah berikutnya adalah pembahasan bersama antara DPRK dan pemerintah daerah. Pemerintah menyatakan kesiapan bersinergi agar 11 Raperda bisa ditetapkan menjadi Perda yang berkualitas.
Proses ini akan menentukan apakah 11 Raperda hanya menjadi daftar resmi, atau benar-benar berubah menjadi aturan yang mengikat dan bermanfaat. Semua bergantung pada kualitas pembahasan dan ketajaman substansi.
Informasi resmi mengenai agenda dan tahapan pembahasan dapat dipantau melalui kanal pemerintah daerah di situs resmi Pemkab Kepulauan Yapen. Rujukan aturan pembentukan peraturan daerah juga tersedia di JDIH BPK RI.
Analisis Redaksi: Jangan Berhenti pada Daftar Raperda
Pernyataan Roi Palunga bahwa 11 Raperda harus menjawab kebutuhan hukum, masyarakat, dan pembangunan adalah arah yang tepat. Namun ukuran keberhasilannya bukan pada jumlah Raperda yang masuk Propemperda, melainkan pada kualitas substansi dan implementasinya di lapangan.
Ada risiko yang perlu diwaspadai. Propemperda sering kali berhenti sebagai dokumen seremonial: daftar disepakati, tetapi pembahasan mandek, atau Perda lahir tetapi tidak operasional karena kurang didukung sumber daya dan sosialisasi. Di daerah kepulauan, tantangan geografis membuat implementasi aturan menuntut perhatian ekstra.
Karena itu, publik perlu mendorong dua hal. Pertama, transparansi daftar 11 Raperda beserta naskah akademiknya agar masyarakat bisa memberi masukan. Kedua, jadwal pembahasan yang realistis dan terukur, sehingga tidak ada Raperda yang menggantung tanpa kepastian.
Pernyataan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan DPRK patut diapresiasi. Tetapi sinergi itu harus dibuktikan dengan kerja nyata: pembahasan yang tajam, partisipasi publik yang bermakna, dan Perda yang benar-benar bisa dijalankan. Tanpa itu, 11 Raperda hanya akan menjadi angka di atas kertas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0