Nafkah Anak Pascaperceraian: Langkah PTA Pontianak Gandeng Kejaksaan
Putusan pengadilan yang memerintahkan ayah membayar nafkah anak sering berhenti sebagai lembaran kertas. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak menggandeng kejaksaan, instansi pemerintah, dan organisasi perempuan agar kewajiban itu benar-benar dijalankan setelah perceraian.
Langkah ini menyasar persoalan lama di peradilan agama: amar putusan soal nafkah anak dan mantan istri kerap tidak dieksekusi. PTA Pontianak memilih jalur kolaborasi lintas lembaga ketimbang membiarkan perkara berakhir di meja majelis.
Mengapa Putusan Nafkah Sering Tak Jalan
Dalam perkara perceraian, hakim biasanya menetapkan kewajiban nafkah bagi anak, dan dalam kondisi tertentu bagi mantan istri. Amar itu masuk ke dalam putusan dan berkekuatan hukum tetap bila tidak dibanding atau sudah melalui upaya hukum.
Masalah muncul di tahap pelaksanaan. Pihak yang kalah tidak selalu membayar secara sukarela. Pemohon eksekusi harus menempuh prosedur lanjutan, mulai dari permohonan eksekusi hingga kemungkinan sita aset. Prosesnya tidak singkat dan menuntut biaya serta energi.
Karena itu, banyak ibu yang memilih diam. Mereka menanggung sendiri biaya hidup anak, sementara kewajiban ayah tetap tercatat di atas kertas. Kondisi inilah yang coba dijawab PTA Pontianak lewat kerja sama dengan lembaga lain.
Siapa Saja yang Dilibatkan
PTA Pontianak tidak bergerak sendiri. Berdasarkan informasi dari laman resmi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding itu menggandeng kejaksaan, instansi pemerintah, dan organisasi perempuan di wilayah Kalimantan Barat.
Baca juga: Wakil Bupati Roi Palunga: 11 Raperda Kepulauan Yapen 2026 Harus Jawab Kebutuhan Hukum
- Kejaksaan — berperan dalam pendampingan hukum dan penegakan kewajiban yang timbul dari putusan.
- Instansi pemerintah — terkait layanan administrasi dan dukungan bagi keluarga pascaperceraian.
- Organisasi perempuan — mendampingi perempuan dan anak yang haknya belum terpenuhi.
Detail teknis kerja sama, termasuk bentuk perjanjian dan cakupan kegiatannya, diuraikan dalam pemberitaan di situs resmi Mahkamah Agung. Inti pesannya satu: hak nafkah anak tidak boleh berhenti di putusan pengadilan.
Kerangka Hukum yang Menopang Kewajiban Nafkah
Kewajiban ayah menafkahi anak tidak lahir dari putusan pengadilan semata. Ia bersumber dari hukum keluarga yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Putusan pengadilan berfungsi menegaskan besaran dan tata cara pembayaran. Ketika kewajiban itu diabaikan, pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Dalam praktiknya, eksekusi nafkah menghadapi kendala klasik: ketidakjelasan penghasilan pihak yang wajib membayar, perpindahan domisili, hingga tidak adanya aset yang bisa disita. Karena itu, pendekatan yang hanya bertumpu pada eksekusi formal sering tidak cukup.
Pendekatan kolaboratif dinilai lebih menjanjikan. Kejaksaan dan organisasi perempuan bisa masuk lebih awal, memberi pendampingan, sekaligus menekan pihak yang lalai agar memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu proses eksekusi panjang.
Dampak bagi Perempuan dan Anak
Nafkah anak bukan sekadar angka dalam amar putusan. Ia menentukan apakah seorang anak tetap bisa sekolah, makan layak, dan mendapat tempat tinggal yang aman setelah orang tuanya berpisah.
Ketika kewajiban itu diabaikan, beban berpindah sepenuhnya ke ibu. Banyak perempuan yang harus bekerja lebih keras, bahkan terjebak dalam kemiskinan setelah perceraian. Anak menjadi pihak yang paling terdampak.
Karena itu, langkah PTA Pontianak perlu dibaca sebagai upaya menjaga hak anak tetap hidup setelah perkara selesai. Pengadilan tidak berhenti pada vonis, tetapi ikut memastikan vonis itu punya akibat nyata.
Kerja sama lintas lembaga juga membuka ruang bagi perempuan untuk melaporkan pelanggaran tanpa harus berjalan sendiri. Mereka bisa memperoleh informasi soal prosedur, bantuan hukum, hingga pendampingan psikologis.
Apa yang Perlu Diawasi Berikutnya
Keberhasilan inisiatif ini bergantung pada pelaksanaannya. Tanpa mekanisme pemantauan yang jelas, kerja sama lintas lembaga bisa berhenti sebagai penandatanganan dokumen.
Ada beberapa hal yang layak dicermati ke depan. Pertama, apakah ada kanal pengaduan yang mudah diakses perempuan di daerah. Kedua, bagaimana kejaksaan menindaklanjuti laporan soal nafkah yang tidak dibayar. Ketiga, sejauh mana organisasi perempuan dilibatkan dalam pendampingan.
Yang tak kalah penting, sosialisasi ke masyarakat. Banyak perempuan tidak tahu bahwa mereka berhak mengajukan eksekusi atas nafkah yang tidak dibayar. Informasi ini perlu sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
PTA Pontianak telah membuka jalan. Ujian sesungguhnya ada pada apakah jalan itu benar-benar dilalui, atau hanya berhenti sebagai seremoni. Pembandingnya sederhana: apakah anak-anak korban perceraian menerima nafkahnya, atau tetap menunggu tanpa kepastian.
Analisis Redaksi
Persoalan nafkah pascaperceraian bukan soal hukum yang rumit. Aturannya sudah jelas, dan hakim sudah menetapkannya dalam putusan. Yang sering absen adalah penegakan. Di sinilah inisiatif PTA Pontianak menemukan relevansinya.
Namun, kolaborasi tanpa kewenangan yang tegas mudah berubah menjadi formalitas. Kejaksaan punya peran dalam pendampingan, tetapi eksekusi perdata tetap berada di ranah pengadilan. Organisasi perempuan bisa mendampingi, tetapi tidak bisa memaksa pembayaran. Tanpa kejelasan pembagian peran, kerja sama ini berisiko jalan di tempat.
Yang lebih mendasar, negara perlu memikirkan mekanisme yang membuat kewajiban nafkah tidak mudah dihindari. Misalnya, keterkaitan antara kewajiban nafkah dan layanan administrasi tertentu. Selama tidak ada konsekuensi nyata, putusan pengadilan akan terus berhenti di atas kertas, dan anak-anak tetap menanggung akibatnya.
Sumber: mahkamahagung.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0