Banjir Kotim: DPRD Desak Pemkab Siaga, Hanjalipan Jadi Sorotan
Kesiapsiagaan banjir di Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, meminta Pemkab tidak menunggu bencana terjadi sebelum bergerak, terutama di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, yang hampir setiap tahun terendam.
Pernyataan itu disampaikan Mariani pada Senin (16/11/2026), saat musim hujan mulai memasuki periode puncak. Ia menilai pengalaman banjir tahun-tahun sebelumnya seharusnya sudah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi.
Baca juga: Banjir Rendam SDN 133 Mataram: 90 Persen Buku Lama Terendam, Belajar Dialihkan Daring
Kronologi dan Konteks Musim Hujan Kotim
Kotim termasuk daerah yang rutin berhadapan dengan ancaman banjir ketika curah hujan meningkat. Desa Hanjalipan di Kecamatan Kota Besi disebut sebagai salah satu kawasan yang paling sering terdampak. Luapan air sungai di sekitar permukiman warga menjadi penyebab utama genangan.
Menurut Mariani, pola banjir di wilayah tersebut sudah terbaca. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk bersikap reaktif. "Kita sudah tahu kalau musim hujan ada wilayah yang berpotensi banjir. Pengalaman itu seharusnya membuat kita lebih siap. Jangan sampai banjir sudah terjadi, baru kemudian kita bergerak," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa persoalan banjir di Kotim bukan semata soal cuaca, melainkan soal kesiapan tata kelola. DPRD menyoroti perlunya langkah sistematis sebelum air meluap ke permukiman.
Desa Hanjalipan berada di Kecamatan Kota Besi, salah satu wilayah yang secara geografis dilalui aliran sungai. Ketika debit air meningkat, kawasan permukiman di sekitarnya menjadi titik pertama yang terdampak. Kondisi ini berulang dari tahun ke tahun.
Baca juga: Banjir Demak: Pemkab Normalisasi Sungai dan Bongkar Bangunan Liar di Bantaran
Pihak yang Terlibat dan Permintaan DPRD
Mariani menegaskan, pemerintah daerah perlu segera memastikan kesiapan personel, sarana penanggulangan bencana, serta ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berpotensi terdampak. Pemetaan wilayah rawan juga diminta dilakukan agar penanganan lebih terarah.
Selain itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dinilai perlu diperkuat. Setiap instansi harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga penanganan kondisi darurat dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Berikut sejumlah poin yang disorot DPRD Kotim terkait kesiapsiagaan banjir:
- Pemetaan wilayah rawan banjir, terutama di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi.
- Kesiapan personel dan sarana penanggulangan bencana di lapangan.
- Ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga yang berpotensi terdampak.
- Penguatan koordinasi antar-OPD agar penanganan darurat cepat dan tepat sasaran.
- Pertimbangan sosial dan ekonomi jika ada penataan kawasan atau relokasi warga di bantaran sungai.
Mariani juga menyoroti masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai. Jika diperlukan penataan kawasan maupun relokasi, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru. Meski demikian, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas, terutama bagi warga di kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi.
Informasi terkait dinamika penanganan bencana di daerah dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah, seperti pemberitaan Kalteng Online dan laman BNPB.
Latar Belakang: Pola Banjir Berulang di Kota Besi
Banjir di Kotim bukan peristiwa tunggal. Desa Hanjalipan disebut hampir setiap tahun terdampak ketika curah hujan meningkat dan debit air sungai meluap hingga menggenangi permukiman warga. Pola ini menunjukkan bahwa risiko banjir bersifat musiman dan berulang.
Dalam konteks itu, kesiapsiagaan menjadi kunci. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana mitigasi, memetakan titik rawan, dan menyiapkan sumber daya. DPRD melalui Komisi IV mengingatkan agar kewenangan tersebut dijalankan sebelum musim hujan mencapai puncaknya.
Mariani berharap langkah mitigasi dilakukan sejak dini, mulai dari pemetaan kawasan rawan, kesiapan petugas hingga penguatan koordinasi lintas instansi. Dengan persiapan yang matang, risiko dan dampak banjir di Kotim diharapkan dapat diminimalkan.
Persoalan bantaran sungai juga menjadi perhatian. Warga yang tinggal di kawasan tersebut menghadapi risiko lebih tinggi. Karena itu, kebijakan penataan kawasan perlu dirancang dengan hati-hati, tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Dampak yang Perlu Diantisipasi
Jika kesiapsiagaan tidak diperkuat, dampak banjir dapat meluas. Genangan di permukiman berpotensi mengganggu aktivitas warga, merusak infrastruktur, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Ketersediaan kebutuhan pokok menjadi persoalan mendesak ketika warga terdampak.
DPRD menekankan pentingnya kesiapan sarana penanggulangan bencana. Tanpa peralatan dan personel yang siap, penanganan darurat berisiko lambat. Koordinasi antar-OPD yang lemah juga dapat memperparah situasi di lapangan.
Selain itu, penataan kawasan di bantaran sungai membutuhkan pendekatan yang tidak menimbulkan persoalan baru. Relokasi, jika ditempuh, harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Keselamatan tetap menjadi prioritas, tetapi kebijakan perlu dirancang agar tidak memindahkan persoalan ke tempat lain.
Langkah Selanjutnya yang Diharapkan
Mariani meminta pemerintah daerah segera bergerak. Pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, dan penguatan koordinasi lintas instansi menjadi tiga hal yang dinilai mendesak. DPRD berharap langkah tersebut dilakukan sebelum banjir terjadi.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum menyampaikan pernyataan resmi dalam pemberitaan ini. Namun, desakan DPRD menjadi sinyal bahwa kesiapsiagaan banjir perlu menjadi agenda prioritas di musim hujan.
Dengan persiapan yang matang, risiko dan dampak banjir di Kotim diharapkan dapat diminimalkan. Desa Hanjalipan dan kawasan rawan lainnya menjadi ukuran apakah kesiapsiagaan itu benar-benar berjalan di lapangan.
Analisis Redaksi
Desakan DPRD Kotim menyentuh titik yang sering terlewat dalam penanganan bencana: kesiapan sebelum peristiwa terjadi. Banjir di Desa Hanjalipan bukan hal baru. Ketika sebuah wilayah sudah memiliki riwayat banjir berulang, standar kesiapsiagaan seharusnya naik, bukan tetap pada level yang sama dari tahun ke tahun.
Yang diminta Mariani sebenarnya bukan hal rumit: pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana, ketersediaan kebutuhan pokok, serta koordinasi antar-OPD. Semua itu adalah fungsi dasar pemerintah daerah dalam mitigasi bencana. Persoalannya bukan pada ketiadaan kewenangan, melainkan pada seberapa cepat kewenangan itu dijalankan.
Musim hujan memberi tenggat alami. Setiap hari tanpa pemetaan dan kesiapan personel adalah risiko yang ditanggung warga, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai. DPRD telah menunjuk titik rawan. Kini publik menunggu apakah pemerintah daerah bergerak sebelum air datang, atau kembali bergerak setelah genangan surut.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0