Kader Golkar Klojen Kritik Mekanisme Muslur Kota Malang: Kuota 3–4 Orang per Kelurahan
Kader Partai Golkar asal Klojen, Bastomi, mengkritik pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muslur) Partai Golkar Kota Malang periode 2026–2031. Ia mempersoalkan mekanisme forum yang digelar serentak di tingkat kecamatan dengan kuota hanya 3–4 orang per kelurahan.
Kritik itu mencuat di tengah tahapan konsolidasi Partai Golkar Kota Malang yang sedang menyiapkan kepengurusan baru untuk lima tahun ke depan. Bastomi menilai format Muslur yang dipakai kali ini membatasi ruang partisipasi kader di tingkat paling bawah.
Baca juga: Cao Bang dan Guangxi Matangkan Kerja Sama: 98 Perjanjian, Perdagangan Tembus US$4,46 Miliar
Menurutnya, Muslur seharusnya menjadi panggung bagi kader kelurahan untuk menentukan arah kepengurusan. Bukan forum yang pesertanya dibatasi angka tetap per wilayah.
Kritik Bastomi soal Kuota 3–4 Orang per Kelurahan
Bastomi menyoroti keputusan panitia yang menetapkan kuota peserta Muslur hanya 3–4 orang untuk setiap kelurahan. Bagi dia, angka itu terlalu kecil untuk mewakili aspirasi kader di tingkat basis.
Kader asal Kecamatan Klojen ini menilai pembatasan kuota berpotensi meminggirkan kader yang selama ini aktif di lapangan. Ia menilai mekanisme tersebut tidak sejalan dengan semangat Muslur sebagai wadah musyawarah terbuka.
Bastomi juga mempersoalkan keputusan menggelar Muslur serentak di tingkat kecamatan. Menurutnya, pelaksanaan serentak di kecamatan membuat proses penjaringan suara kader di kelurahan menjadi kurang transparan.
Baca juga: Kepala Bakom soal Calon Wapres: Suka Pempek, Isyarat Pengganti Gibran
Kritik tersebut disampaikan Bastomi kepada Malang Post. Ia menyebut persoalan ini bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut legitimasi hasil Muslur.
Dalam pandangannya, hasil Muslur yang hanya melibatkan sedikit peserta berisiko tidak mencerminkan kehendak mayoritas kader Golkar di Kota Malang.
Muslur Digelar Serentak di Tingkat Kecamatan
Partai Golkar Kota Malang menggelar Muslur periode 2026–2031 secara serentak di tingkat kecamatan. Format ini berbeda dari pelaksanaan di tingkat kelurahan yang biasa menjadi basis musyawarah kader.
Dengan skema tersebut, peserta dari tiap kelurahan dibatasi 3–4 orang. Mereka kemudian mewakili kelurahan masing-masing dalam forum di kecamatan.
Bastomi menilai keputusan itu perlu dijelaskan secara terbuka kepada seluruh kader. Ia menyebut banyak kader di tingkat kelurahan yang belum memahami dasar penetapan kuota maupun mekanisme pemilihan pesertanya.
Ia menilai sosialisasi yang minim membuat sebagian kader merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan arah kepengurusan partai.
Latar Belakang Tahapan Muslur Golkar Kota Malang 2026–2031
Muslur merupakan tahapan awal dalam rangkaian musyawarah partai sebelum kepengurusan tingkat kota ditetapkan. Forum ini menjadi pintu masuk bagi kader untuk menyuarakan aspirasi di tingkat paling dekat dengan basis massa.
Partai Golkar secara nasional sedang menyiapkan kepengurusan periode 2026–2031. Tahapan di daerah menjadi bagian penting karena menentukan komposisi pengurus di tingkat kota dan kabupaten.
Di Kota Malang, tahapan itu dijalankan dengan format Muslur serentak di kecamatan. Pilihan ini disebut sebagai upaya mengefisienkan waktu pelaksanaan di banyak wilayah sekaligus.
Namun efisiensi waktu itu menuai catatan. Bastomi menilai kecepatan pelaksanaan tidak boleh mengorbankan keterwakilan kader di tingkat kelurahan.
Ia membandingkan dengan harapan kader di lapangan yang ingin terlibat langsung dalam proses musyawarah. Menurutnya, partisipasi luas adalah modal utama partai menghadapi agenda politik ke depan.
Dampak Kritik terhadap Legitimasi Hasil Muslur
Kritik Bastomi menyentuh persoalan legitimasi. Jika peserta Muslur dibatasi 3–4 orang per kelurahan, hasil forum berisiko dipertanyakan oleh kader yang tidak terlibat.
Ia menyebut potensi gesekan di internal partai bisa muncul jika aspirasi kader di tingkat bawah tidak terakomodasi. Terutama bagi mereka yang selama ini aktif menjalankan program partai di wilayah masing-masing.
Bastomi berharap panitia membuka ruang dialog dengan kader sebelum tahapan berlanjut. Menurutnya, klarifikasi terbuka soal dasar kuota dan mekanisme pemilihan peserta bisa meredam kecurigaan.
Ia juga mendorong agar dokumentasi dan hasil Muslur di tiap kecamatan dipublikasikan secara jelas. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan kader terhadap proses yang sedang berjalan.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Kader Klojen
Bastomi menegaskan kritiknya bukan bentuk penolakan terhadap tahapan partai. Ia menyebut sikap itu bagian dari upaya memperbaiki mekanisme agar hasil Muslur diterima seluruh kader.
Ia berharap Partai Golkar Kota Malang meninjau ulang kuota peserta di tiap kelurahan. Menurutnya, keterwakilan yang lebih luas akan memperkuat basis partai di tingkat akar rumput.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pengurus Partai Golkar Kota Malang terkait kritik tersebut. Panitia Muslur juga belum memberikan tanggapan soal dasar penetapan kuota 3–4 orang per kelurahan.
Sejumlah kader di Klojen menyebut akan menunggu klarifikasi resmi sebelum menentukan sikap. Mereka menilai dialog internal menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan soal mekanisme Muslur.
Rangkaian tahapan menuju kepengurusan Golkar Kota Malang periode 2026–2031 masih berjalan. Perdebatan soal format Muslur akan menjadi ujian awal bagi partai dalam menjaga soliditas kader di tingkat kota, sebagaimana tercatat dalam pemberitaan Malang Post.
Analisis Redaksi
Kritik Bastomi menyorot titik paling sensitif dalam setiap musyawarah partai: siapa yang berhak bicara. Kuota 3–4 orang per kelurahan memang efisien secara teknis, tetapi efisiensi itu punya harga. Kader yang merasa tidak diwakili akan menyimpan ganjalan panjang setelah forum selesai.
Partai Golkar Kota Malang perlu menjelaskan dasar penetapan kuota secara terbuka. Tanpa penjelasan, ruang tafsir terbuka lebar dan hasil Muslur mudah dipersoalkan. Legitimasi kepengurusan tidak cukup dibangun lewat surat keputusan, tetapi lewat keyakinan kader bahwa suara mereka dihitung.
Kritik semacam ini sebaiknya dibaca sebagai peringatan dini, bukan gangguan. Partai yang terbiasa menutup dialog internal biasanya membayar mahal saat agenda elektoral tiba. Membuka ruang klarifikasi sekarang jauh lebih murah daripada meredam konflik setelah kepengurusan terbentuk.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0