13 Negara yang Punya UU Perampasan Aset, Indonesia Sahkan Aturan setelah 18 Tahun
- DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang
- Kronologi 18 Tahun Penantian UU Perampasan Aset
- Australia dan Inggris: Unexplained Wealth Order sebagai Instrumen Kunci
- Irlandia dan Model Criminal Assets Bureau
- Dampak UU Perampasan Aset bagi Pemberantasan Korupsi
- Langkah Selanjutnya setelah UU Perampasan Aset Disahkan
- Analisis Redaksi
Indonesia akhirnya memiliki UU Perampasan Aset setelah 18 tahun tertunda. DPR RI mengesahkan RUU tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026, menyusul 13 negara yang lebih dulu menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan.
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang
Rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Keputusan itu menutup penantian panjang sejak rancangan pertama kali dibahas pada 2008.
Baca juga: Trump Peringatkan Iran soal Bom Kotor: 'Jika Itu Terjadi, Kami Akan Musnahkan Mereka'
Dengan pengesahan tersebut, Indonesia kini memiliki landasan hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu pemiliknya dijatuhi hukuman pidana terlebih dahulu. Mekanisme ini dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Proses hukum diarahkan pada aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan semata-mata pada orang yang memilikinya. Instrumen ini dipakai untuk memulihkan kerugian akibat korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan terorganisasi.
Bank Dunia melalui inisiatif Stolen Asset Recovery (StAR) menyebut perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen penting untuk mengembalikan hasil korupsi. Terutama ketika aset telah dipindahkan ke luar negeri, pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut secara pidana.
Kronologi 18 Tahun Penantian UU Perampasan Aset
Perjalanan RUU Perampasan Aset tidak singkat. Rancangan ini sudah dibahas sejak 2008, tetapi sempat tertahan di meja DPR dalam beberapa periode.
Baca juga: AS Uji Rudal Nuklir Minuteman III Jelang Pertemuan Trump, Xi, dan Putin
Menurut pemberitaan SINDOnews, pengesahan baru terjadi pada Kamis, 19 November 2026, setelah DPR menyetujui RUU tersebut dalam rapat paripurna. Tidak disebutkan siapa saja pihak yang hadir atau berapa lama pembahasan terakhir berlangsung.
Yang jelas, Indonesia tidak memulai dari nol. Sejumlah negara telah lebih dulu membuktikan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan bisa berjalan dalam sistem hukum mereka.
Berikut 13 negara yang memiliki UU perampasan aset sebagaimana dihimpun dari sumber berita:
- Australia — Proceeds of Crime Act 2002, dilengkapi Unexplained Wealth Order.
- Inggris — Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) dengan mekanisme civil recovery dan UWO.
- Irlandia — Proceeds of Crime Act 1996 dan Criminal Assets Bureau (CAB).
Daftar lengkap 13 negara tersebut mencakup Australia, Inggris, dan Irlandia di urutan pertama. Sayangnya, artikel sumber tidak memuat rincian negara keempat hingga ketiga belas secara utuh.
Australia dan Inggris: Unexplained Wealth Order sebagai Instrumen Kunci
Australia memiliki aturan perampasan aset melalui Proceeds of Crime Act 2002. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada negara untuk menyita dan merampas kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Salah satu instrumen yang dikenal adalah Unexplained Wealth Order. Pengadilan dapat memerintahkan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya apabila ada dasar hukum untuk menduga kekayaan itu tidak sah.
Mekanisme ini dipakai untuk menghadapi pelaku kejahatan yang menyembunyikan kekayaan melalui berbagai aset dan transaksi. Inggris menerapkan hal serupa lewat Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).
POCA memberi kewenangan memulihkan aset dari aktivitas kriminal melalui proses perdata atau civil recovery. Inggris juga mengenal UWO untuk meminta pemilik aset menjelaskan sumber kekayaannya bila memenuhi syarat hukum.
Jika penjelasan tidak diberikan atau tidak memadai, hal itu dapat menjadi bagian dari proses hukum untuk menentukan apakah aset dapat dipulihkan oleh negara. Inilah logika yang membedakan perampasan aset tanpa pemidanaan dari hukum pidana biasa.
Irlandia dan Model Criminal Assets Bureau
Irlandia punya salah satu sistem perampasan aset tanpa pemidanaan yang paling lama diterapkan. Melalui Proceeds of Crime Act 1996, negara dapat mengajukan perampasan aset lewat jalur perdata tanpa lebih dulu memperoleh putusan pidana terhadap pemiliknya.
Irlandia juga memiliki Criminal Assets Bureau (CAB), lembaga yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk menyelidiki kekayaan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Model Irlandia banyak dipelajari dalam pengembangan kebijakan pemulihan aset di berbagai negara.
Bagi Indonesia, keberadaan lembaga semacam CAB menjadi pertanyaan lanjutan: siapa yang akan menjalankan UU Perampasan Aset nanti? Sumber berita tidak menyebut secara rinci institusi mana yang diberi kewenangan.
Dampak UU Perampasan Aset bagi Pemberantasan Korupsi
Pengesahan UU Perampasan Aset memberi Indonesia dasar hukum baru untuk memulihkan kerugian negara. Selama ini, penindakan terhadap aset hasil kejahatan sering bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.
Dengan mekanisme NCB, aset bisa disasar meski pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut. Bank Dunia melalui StAR menyebut situasi semacam itu sebagai alasan utama perlunya instrumen perampasan tanpa pemidanaan.
Dampak lain menyangkut kerja sama internasional. Aset hasil korupsi yang dipindahkan ke luar negeri lebih mudah dilacak dan diminta kembali bila negara memiliki dasar hukum yang setara dengan negara tujuan.
Namun, UU ini baru pintu masuk. Pelaksanaannya bergantung pada lembaga yang ditunjuk, prosedur pembuktian, dan perlindungan hukum bagi pemilik aset yang tidak terbukti bersalah.
Langkah Selanjutnya setelah UU Perampasan Aset Disahkan
Setelah disahkan DPR, UU Perampasan Aset menunggu tahapan berikutnya. Sumber berita tidak merinci jadwal penandatanganan, penerbitan lembaran negara, atau penyusunan aturan turunan.
Yang pasti, pemerintah perlu menyiapkan institusi pelaksana, prosedur pengajuan perkara ke pengadilan, dan mekanisme pengelolaan aset rampasan. Tanpa itu, UU berpotensi berhenti sebagai dokumen.
Publik juga akan mencermati perkara pertama yang diajukan dengan dasar UU ini. Sebab, uji pertama yang menentukan bukanlah pengesahan di parlemen, melainkan apakah aset hasil kejahatan benar-benar kembali ke negara.
Analisis Redaksi
Pengesahan UU Perampasan Aset adalah kemajuan, tetapi bukan garis finis. Selama 18 tahun, alasan penundaan biasanya berputar pada kekhawatiran soal penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan hak milik. Kekhawatiran itu sah dan harus dijawab dalam aturan turunan, bukan dengan mengulur pengesahan.
Belajar dari Australia, Inggris, dan Irlandia, kunci perampasan aset tanpa pemidanaan bukan pada kerasnya kewenangan negara, melainkan pada transparansi proses. Unexplained Wealth Order di Inggris, misalnya, tetap melewati pengadilan dan memberi ruang bagi pemilik aset untuk menjelaskan asal kekayaan. Irlandia menempatkan penyelidikan dalam satu lembaga khusus, Criminal Assets Bureau, yang melibatkan beberapa instansi.
Indonesia belum sampai ke tahap itu. Sumber berita bahkan tidak menyebut siapa pelaksana UU ini. Karena itu, ujian sesungguhnya ada di depan: menyusun aturan turunan yang jelas, menunjuk lembaga yang kredibel, dan membuktikan bahwa aset koruptor benar-benar bisa dirampas tanpa menunggu pelakunya divonis.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0