Dua Rahasia PKT Bertahan Berkuasa: Pengawasan Rakyat dan Reformasi Diri
Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya membeberkan dua rahasia Partai Komunis Tiongkok (PKT) tetap mendapat dukungan rakyat setelah berkuasa lama: menerima pengawasan rakyat dan berani melakukan reformasi diri. Uraian itu disampaikan usai Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral PKT ke-20 di Beijing.
Dalam artikel yang dipublikasikan ANTARA Jatim, sang konsul menjawab pertanyaan yang kerap muncul dari rekan-rekan di wilayah kerja konsuler: mengapa partai besar yang telah lama berkuasa itu konsisten mendapat dukungan rakyat, dan bagaimana PKT memimpin Tiongkok hingga menciptakan pertumbuhan ekonomi pesat sekaligus stabilitas sosial jangka panjang.
Baca juga: Cao Bang dan Guangxi Matangkan Kerja Sama: 98 Perjanjian, Perdagangan Tembus US$4,46 Miliar
"Untuk memahami Tiongkok masa kini, kita harus terlebih dahulu memahami PKT," tulisnya dalam artikel berjudul Dua Rahasia Partai Komunis Tiongkok Pertahankan Vitalitas di Tengah Kekuasaan Jangka Panjang.
Sidang Pleno ke-5 dan Keputusan tentang Pengelolaan Partai
Bulan lalu, Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral PKT ke-20 digelar di Beijing. Forum itu berlangsung pada momen peringatan 105 tahun berdirinya PKT, sekaligus saat Tiongkok memasuki tahap awal pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15.
Dalam sidang tersebut ditinjau dan disahkan Keputusan Komite Sentral PKT tentang Sejumlah Isu untuk Terus Mendorong Pengelolaan Partai secara Menyeluruh dan Ketat. Keputusan itu, menurut sang konsul, merangkum pencapaian besar dan pengalaman berharga dalam pengelolaan partai secara menyeluruh dan ketat pada era baru, sekaligus menyusun pengaturan menyeluruh untuk memajukan upaya tersebut.
Hasil sidang itu disebut memberikan jaminan politik yang kokoh bagi kemajuan modernisasi ala Tiongkok. Lebih dari itu, dokumen tersebut dibingkai sebagai jendela penting bagi negara lain untuk mengamati dan mempelajari "tata kelola PKT" serta "tata kelola Tiongkok".
Baca juga: Kepala Bakom soal Calon Wapres: Suka Pempek, Isyarat Pengganti Gibran
Dari situ, sang konsul menyusun dua "rahasia" yang ia tawarkan kepada sahabat-sahabat Indonesia. Pertama, menerima pengawasan rakyat. Kedua, berani melakukan reformasi diri.
Rahasia Pertama: Pendopo dan Pengawasan Rakyat
Untuk menjelaskan rahasia pertama, sang konsul memakai analogi yang dekat dengan Indonesia. Dalam kunjungan ke berbagai pemerintah daerah di wilayah kerja konsuler, ia mengetahui bahwa kantor para pemimpin di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa biasanya dinamakan "pendopo", yang berarti ruang pertemuan terbuka.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, pendopo menjadi tempat musyawarah warga dan pembahasan urusan publik. Bagi sang konsul, itu mencerminkan kearifan politik pemerintah Indonesia yang mementingkan suara rakyat, dan memiliki kebersamaan dengan pemikiran PKT yang memprioritaskan rakyat.
Sejak Kongres Nasional ke-18 PKT, partai itu terus memperluas partisipasi politik rakyat, menerapkan demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses dalam setiap tahapan tata kelola negara, serta membangun jaminan kelembagaan bagi pengawasan rakyat terhadap pemerintah.
Menurut sang konsul, PKT secara sadar menjalankan prinsip dasar mengabdi sepenuh hati kepada rakyat dan tidak memiliki kepentingan khusus bagi dirinya sendiri. "Inilah sumber keberanian dan landasan kepercayaan diri Partai untuk menerima pengawasan rakyat," tulisnya.
Ia juga menyoroti penamaan lembaga negara di setiap tingkatan, termasuk pemerintah, pengadilan, dan kejaksaan, yang memakai kata "rakyat". Penamaan itu disebut berpegang pada prinsip kekuasaan negara milik rakyat, dengan pengawasan rakyat sebagai bagian semestinya dalam menguji kinerja pemerintah.
Mekanisme Kongres Rakyat Nasional hingga Suara dari Akar Rumput
Dari sisi penyelenggaraan kekuasaan, Kongres Rakyat Nasional bertanggung jawab membahas dan memutuskan urusan penting kenegaraan serta mengawasi pekerjaan pemerintah. Para perwakilannya berasal dari berbagai daerah, suku bangsa, dan industri.
Setiap tahun selama "Sidang Dua Sesi", mereka turun langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan penelitian dan menghimpun pendapat. Dalam proses penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15, sang konsul mencatat 1.020 perwakilan Kongres Rakyat Nasional melakukan 60 kali kegiatan penelitian dan menghasilkan 50 laporan.
Dengan begitu, "suara masyarakat dari depan rumah" dapat disampaikan langsung kepada lembaga legislatif tertinggi negara. Tiongkok juga disebut menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat dan membangun saluran layanan publik serta pos penghubung perwakilan Kongres Rakyat Nasional.
Contoh yang diangkat adalah Kabupaten Taihu, Provinsi Anhui. Lembaga terkait mengorganisasi para wakil Kongres Rakyat Nasional untuk turun ke masyarakat dan menerima aspirasi warga. Dalam hampir dua tahun terakhir, para wakil rakyat setempat telah menerima lebih dari 6.200 kunjungan warga dan berpartisipasi dalam penyelesaian lebih dari 600 kasus perselisihan.
Selama penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15, kegiatan penjaringan pendapat secara daring menerima lebih dari 3 juta masukan dari warganet. Menurut sang konsul, aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan ditangani secara efisien di tingkat akar rumput.
Ia menegaskan pengawasan rakyat terhadap pemerintah di Tiongkok bukan janji kosong, melainkan mata rantai kelembagaan yang dapat dilaksanakan, ditelusuri, dan dimintai pertanggungjawaban. Sistem itu disebut menjamin hak rakyat untuk mengetahui, berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan melakukan pengawasan.
Sebagai penguat, ia mengutip laporan perusahaan survei asal Amerika Serikat, Edelman, pada 2023. Tingkat kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap pemerintah disebut mencapai 89 persen, posisi teratas di antara negara-negara yang disurvei selama beberapa tahun berturut-turut, jauh di atas rata-rata 52 persen.
Rahasia Kedua: Reformasi Diri dan Delapan Ketentuan
Rahasia kedua adalah keberanian melakukan reformasi diri. Sang konsul mengutip Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping yang menyebut pengawasan terhadap diri sendiri sebagai persoalan sulit yang dihadapi seluruh negara, sekaligus "Konjektur Goldbach dalam tata kelola negara".
Melalui pembelajaran atas pola perkembangan politik kepartaian di dunia serta penyerapan pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan berbagai negara dan partai besar, PKT disebut memperdalam pemahaman terhadap hukum tata kelola partai komunis dan membuka babak baru reformasi diri dalam partai berusia seabad.
Reformasi diri itu dijelaskan sebagai keberanian melakukan introspeksi mendalam, menghadapi masalah dan kesalahan secara langsung, menyelesaikan masalah ketika muncul, mengakui dan membetulkan kesalahan, serta menyingkirkan bahaya tersembunyi di dalam partai, negara, maupun militer.
Langkah konkretnya dijabarkan dalam tiga hal:
- Memberi teladan dari tingkat pimpinan. Pada 2012, Komite Sentral PKT menetapkan delapan ketentuan bagi Politbiro untuk memperbaiki gaya kerja dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Hingga 2025, secara nasional ditindak lebih dari 1,36 juta kasus pelanggaran semangat Delapan Ketentuan, dan 95,5 persen rakyat yang disurvei menyatakan puas.
- Mengelola partai berdasarkan sistem dan peraturan. Hingga Desember 2025, ada 3.372 peraturan internal partai yang masih berlaku, sekitar 80 persen di antaranya ditetapkan atau direvisi sejak Kongres Nasional ke-18 PKT.
- Memberantas korupsi tanpa toleransi. Pada 2025, lembaga pengawasan disiplin dan pengawasan negara di seluruh Tiongkok membuka penyelidikan atas 1,012 juta kasus dan menjatuhkan sanksi kepada 983.000 orang.
Dari angka sanksi itu, 69 orang merupakan pejabat setingkat provinsi atau kementerian ke atas, sedangkan 125.000 orang merupakan pejabat tingkat kabupaten, bagian, atau kecamatan. Sang konsul menyebut praktik itu sebagai pemberantasan korupsi terhadap "harimau" maupun "lalat"—pejabat tinggi dan pejabat bawah.
Dalam pengelolaan kader, ditetapkan ketentuan bahwa pejabat pimpinan, terutama tingkat tinggi, harus memiliki pengalaman bekerja di tingkat akar rumput. Pejabat partai dan pemerintah juga diminta menghindari keterlibatan dalam urusan yang menyangkut kepentingan kerabatnya, sementara prinsip sentralisme demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah keputusan sepihak.
Pada sisi dana fiskal dan sumber daya publik, dibangun dan disempurnakan mekanisme audit, pemeriksaan, dan pengawasan guna mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga pengawasan negara pun dibentuk, disertai sistem inspeksi di berbagai tingkatan yang dilaksanakan Komite Sentral PKT secara berkala terhadap daerah dan departemen terkait.
Dari Tata Kelola PKT ke Kerja Sama Tiongkok-Indonesia
Sang konsul menyimpulkan, menggabungkan penerimaan terhadap pengawasan rakyat dengan keberanian melakukan reformasi diri merupakan kunci mengatasi persoalan unik partai besar dan mempertahankan vitalitas di tengah kekuasaan jangka panjang. Ia menyebutnya sebagai sumbangan kebijaksanaan Tiongkok bagi pembentukan peradaban politik kepartaian umat manusia dalam bentuk baru.
Menatap masa depan, PKT akan berpedoman pada semangat Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral ke-20 dan menjadikan pengelolaan partai secara menyeluruh dan ketat sebagai strategi jangka panjang. "Tata kelola PKT" disebut akan menjadi penggerak bagi "tata kelola Tiongkok", dengan dorongan terhadap pembangunan modernisasi ala Tiongkok, pembangunan berkualitas tinggi, dan perluasan keterbukaan berstandar tinggi.
Artikel itu juga menyinggung hubungan kedua negara. Tiongkok dan Indonesia disebut sebagai tetangga baik dan mitra yang memiliki nasib bersama. Tahun ini menjadi tahun awal pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok, sementara Indonesia melangkah menuju visi "Indonesia Emas 2045".
Meski terdapat perbedaan sistem politik, sejarah dan budaya, serta jalur pembangunan, sang konsul menilai kedua negara berada pada tahap penting modernisasi masing-masing. Mengatasi tantangan tata kelola, mewujudkan modernisasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat disebut sebagai tujuan bersama.
Tiongkok menyatakan kesediaan bekerja sama dengan Indonesia melaksanakan kesepahaman kedua kepala negara, memperkuat penyelarasan strategi pembangunan, meningkatkan pertukaran pengalaman tata kelola partai dan negara, serta bersama melaksanakan Empat Inisiatif Global. Tujuannya, mendorong pembangunan Komunitas Senasib Sepenanggungan Tiongkok-Indonesia.
Analisis Redaksi
Artikel sang konsul layak dibaca bukan karena retorikanya, melainkan karena ia menyodorkan sejumlah angka yang bisa diuji. Angka 1,36 juta kasus pelanggaran Delapan Ketentuan, 3.372 peraturan internal partai, dan 983.000 orang yang disanksi sepanjang 2025 adalah klaim yang jarang muncul dalam percakapan publik di Indonesia. Persoalannya, semua angka itu datang dari pihak yang sedang menjelaskan keunggulannya sendiri.
Di sinilah pembaca perlu bersikap jernih. Klaim bahwa pengawasan rakyat "bukan janji kosong" hanya bermakna jika ada mekanisme independen yang bisa membuktikannya. Survei Edelman memang menempatkan kepercayaan publik Tiongkok di angka 89 persen, tetapi survei mengukur persepsi, bukan kapasitas koreksi. Analogi pendopo justru menarik karena membalik arah: pendopo Jawa adalah ruang terbuka tempat warga berbicara, sementara efektivitas saluran aspirasi di Tiongkok bergantung pada seberapa jauh kritik bisa naik tanpa hambatan.
Bagi Indonesia, nilai praktisnya tidak terletak pada meniru model, melainkan pada isu yang sama-sama dihadapi: bagaimana membuat pengawasan publik punya daya ikat, dan bagaimana partai berkuasa bisa mengoreksi diri tanpa menunggu krisis. Perbedaan sistem politik kedua negara disebut sang konsul sendiri. Karena itu, pertukaran pengalaman tata kelola sebaiknya diuji dengan pertanyaan yang sama kerasnya untuk kedua pihak—termasuk soal transparansi anggaran, akuntabilitas pejabat, dan ruang bagi suara kritis di tingkat akar rumput.
Yang paling konkret dari artikel ini adalah komitmen kerja sama menjelang Indonesia Emas 2045. Jika pertukaran pengalaman tata kelola partai dan negara benar-benar dijalankan, publik berhak tahu bentuknya: seminar, pelatihan kader, atau mekanisme pengawasan bersama. Tanpa rincian semacam itu, "saling belajar" berhenti sebagai pernyataan diplomatik.
Sumber: edelman.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0