Obligasi Daerah: Payung Hukum RUU dan Dukungan BI Jadi Kunci
- Mengapa RUU Obligasi Daerah Harus Berstatus Lex Specialis
- Risiko Default dan Skema Bundling Aset Daerah
- Gubernur NTT: Hanya Tiga Daerah dengan APBD Sehat
- Dukungan Bank Indonesia dan Syarat Disiplin Fiskal
- Langkah Selanjutnya: Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Ekosistem
- Analisis Redaksi: Obligasi Daerah Bukan Obat Instan
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan RUU Obligasi Daerah harus menjadi lex specialis untuk menjamin komitmen lintas periode. Dorongan ini muncul saat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 turun drastis dan 65,12% APBD masih bergantung pada pusat.
Mengapa RUU Obligasi Daerah Harus Berstatus Lex Specialis
Dalam diskusi panel di Kompleks MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Misbakhun menyoroti sifat obligasi yang jangka panjang dan pasti melewati periodisasi kepala daerah. Karena itu, ia menilai aturan khusus menjadi syarat mutlak.
Baca juga: APJAPI Gandeng Polri Tertibkan Penagihan Ilegal, Debt Collector Wajib Paham Hukum
"RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis. Kenapa? Karena kita ada komitmen lintas periode. Padahal kalau kita membicarakan obligasi, obligasi itu kan bersifat jangka panjang dan pasti melewati periodisasi seorang kepala daerah," ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan, rata-rata 65,12% APBD daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Sementara ruang gerak daerah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun mencari pembiayaan alternatif masih dibatasi berbagai aturan.
Komisi XI DPR RI telah memulai penyusunan naskah akademik RUU tersebut dan siap membahasnya bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Misbakhun menekankan perlunya harmonisasi lintas regulasi agar kreativitas pembiayaan daerah terbuka.
"Begitu kita ketemu perempatan yang seperti ini, maka nanti Undang-Undang HKPD harus memberikan ruang, Undang-Undang Keuangan Negara juga memberikan ruang, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan investasi pasar modal juga memberikan ruang. Diharapkan kreativitas daerah itu terbentuk," jelasnya.
Baca juga: Kemenag Sidoarjo Gelar FGD Pendampingan Hukum Madrasah Bersama Kejari
Risiko Default dan Skema Bundling Aset Daerah
Misbakhun tidak menampik kekhawatiran risiko gagal bayar (default) karena aset pemda tidak dapat disita maupun dipailitkan lewat mekanisme PKPU. Namun ia menegaskan kekhawatiran itu justru harus dijawab melalui RUU Obligasi Daerah.
"Kalau misalnya default, kita membangun rumah sakit. Apakah nanti rumah sakit itu dilelang? Kan tidak, karena itu fasilitas publik. Ini yang harus disiapkan mekanismenya," kata Misbakhun.
Sebagai solusi, ia mengusulkan skema penggabungan (bundling) aset antara fasilitas layanan publik (PSO) seperti rumah sakit atau pasar dengan aset komersial daerah. Selain itu, regulasi perlu membuka ruang agar Bank Indonesia dapat menyerap obligasi daerah di pasar sekunder demi menjaga likuiditas.
Gubernur NTT: Hanya Tiga Daerah dengan APBD Sehat
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menilai seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, membutuhkan alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD. Ia mencontohkan DKI Jakarta yang APBD-nya dinilai paling bagus di negeri ini pun mau menerbitkan obligasi daerah.
"Kalau DKI Jakarta yang kita lihat APBD-nya paling bagus di negeri ini untuk ukuran daerah saja mau menerbitkan obligasi daerah, apalagi daerah lain," kata Melki.
Di NTT, dari 23 pemerintah daerah, hanya tiga yang APBD-nya relatif sehat, yakni Provinsi NTT dengan PAD mendekati 30%, Kota Kupang, dan Kabupaten Manggarai Barat. Sisanya memiliki PAD di bawah 10%, dengan rata-rata pemda bergantung hingga hampir 80% pada transfer pusat.
Meski begitu, Melki melihat potensi besar yang sulit didanai APBD, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hampir 300 gigawatt dan pengembangan pelabuhan internasional di jalur ALKI III. Jika payung hukum serta hitungan bisnisnya matang, obligasi daerah diyakini dapat menarik pulang dana WNI yang tersimpan di luar negeri.
"Kalau instrumen APBN dan APBD belum cukup untuk menjawab itu semua, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif," ujar Melki.
"Cita-cita kita menarik pulang uang Indonesia di luar negeri itu mungkin bisa memakai mekanisme ini, karena hitung-hitungannya masuk kalau kita bisa siapkan ini semua dengan baik," imbuhnya.
Melki menyampaikan empat usulan agar RUU ramah bagi daerah berkapasitas fiskal terbatas dan wilayah kepulauan:
- Kepastian proses, mencakup pembagian kewenangan, alur persetujuan, standar dokumen, dan waktu layanan yang detail serta jelas.
- Perlindungan fiskal, terkait disiplin utang, tanggung jawab pembayaran, pengawasan, serta mekanisme penanganan apabila terjadi kesulitan pembayaran.
- Perlindungan investor, meliputi keterbukaan informasi, hak investor, hingga peran wali amanat.
- Kesiapan daerah, berupa pendampingan teknis bagi ASN dan perangkat daerah mulai dari tahap penyiapan proyek, penyelenggaraan, hingga pemantauan.
"Ekosistemnya yang perlu dibangun dan diperkuat, dari mulai ekosistem di pusat sampai ke ekosistem di daerah. Kalau ekosistem ini dibangun dengan baik dan semuanya saling topang, undang-undangnya jalan, di lapangan juga jalan," jelas Melki.
Dukungan Bank Indonesia dan Syarat Disiplin Fiskal
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut wacana obligasi daerah sudah dibahas sejak 1992, namun selama ini berjalan di tempat. Ia menilai momentum saat ini tepat seiring dukungan legislasi.
Melalui perluasan kewenangan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BI kini diperbolehkan menerima surat berharga berkualitas selain SBN dan SRBI sebagai agunan transaksi repo perbankan.
"Kalaupun nanti ada daerah menerbitkan obligasi daerah, pembelinya bisa bank. Kemudian kalau bank butuh likuiditas, obligasi daerah itu bisa direpokan ke BI, tapi tentu tergantung kualitasnya dulu," ujar Destry.
"Tidak menutup kemungkinan suatu ketika nanti apabila pasarnya sudah likuid, harganya dan pricing-nya juga sudah stabil, maka dia akan menjadi salah satu instrumen operasi moneter Bank Indonesia," sambungnya.
Destry mengingatkan pentingnya disiplin fiskal agar obligasi daerah tidak menjadi beban baru bagi APBD. Ia menyarankan pemerintah daerah menerbitkan project bonds, obligasi berbasis proyek yang memiliki arus kas komersial, ketimbang general bonds yang berisiko memicu kebangkrutan seperti kasus Kota Detroit di Amerika Serikat pada 2013.
Ia juga menekankan agar payung hukum mampu mengikat kesinambungan komitmen pemda, mematuhi batas utang daerah maksimal 75% dari pendapatan daerah serta debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5, serta melibatkan lembaga pemeringkat dan penyedia credit enhancement.
"Ini kalau saya menyarankannya project bonds, sehingga jelas suatu proyek yang mempunyai cash flow dan ada commercial basis-nya. Bukan gratisan, karena dari cash flow ini yang nanti akan dipakai untuk membayar obligasi daerah," terang Destry.
"Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ," tegasnya.
Diskusi panel yang dimoderatori Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin tersebut menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Gubernur BI Destry Damayanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Ignatius Girendroheru.
Langkah Selanjutnya: Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Ekosistem
Jalan menuju penerbitan obligasi daerah masih panjang. Komisi XI DPR RI baru memulai penyusunan naskah akademik dan berencana membahasnya bersama KSSK. Harmonisasi dengan UU HKPD, UU Keuangan Negara, dan aturan pasar modal menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Dari sisi moneter, BI membuka pintu likuiditas melalui repo, tetapi tetap menekankan kualitas instrumen. Artinya, obligasi daerah harus memiliki peringkat yang baik dan arus kas yang jelas agar dapat diterima pasar.
Pemerintah daerah juga dituntut menyiapkan diri. Pendampingan teknis bagi ASN, penyiapan proyek, dan pemantauan menjadi prasyarat agar obligasi tidak berhenti di atas kertas. Tanpa kesiapan itu, obligasi daerah berisiko menjadi beban fiskal baru.
Yang paling krusial, menurut Misbakhun, adalah kepastian hukum lintas periode. "Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ," tegas Destry, menggemakan perlunya komitmen yang tidak berubah saat kepala daerah berganti.
Analisis Redaksi: Obligasi Daerah Bukan Obat Instan
Gagasan obligasi daerah sudah lama mengendap. Sejak 1992 dibahas, tetapi tidak pernah terwujud karena tidak ada payung hukum yang memadai. Kini, dengan turunnya TKD 2026 dan ketergantungan APBD pada pusat yang mencapai 65,12%, desakan itu kembali menguat. Namun, redaksi menilai obligasi daerah bukan obat instan.
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum instrumen ini dilepas. Pertama, disiplin fiskal. Batas utang 75% dari pendapatan daerah dan DSCR minimal 2,5 yang disebut Destry harus benar-benar ditegakkan, bukan sekadar formalitas. Kedua, kualitas proyek. Project bonds hanya menarik jika arus kasnya jelas. Ketiga, kesiapan SDM. Banyak pemda belum memiliki kapasitas menyusun proyek yang bankable.
Tanpa ketiga syarat itu, obligasi daerah bisa menjadi jebakan. Alih-alih membangun PLTS 300 gigawatt atau pelabuhan internasional, daerah justru terjebak utang yang menambah beban APBD. Karena itu, RUU Obligasi Daerah harus tegas mengatur mekanisme default, pengawasan, dan perlindungan investor. Jangan sampai semangat mencari alternatif pembiayaan justru melahirkan masalah baru.
Sumber: news.detik.com, bi.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0