Kemenag Sidoarjo Gelar FGD Pendampingan Hukum Madrasah Bersama Kejari

Nov 19, 2026 - 15:30
 0  1
Kemenag Sidoarjo Gelar FGD Pendampingan Hukum Madrasah Bersama Kejari

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Hukum di Bidang Pendidikan Madrasah bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan di Aula Al Ikhlas 2 Kemenag Sidoarjo ini bertujuan memperkuat tata kelola madrasah agar sesuai peraturan dan meminimalkan risiko hukum.

Ad
Ad

FGD tersebut menghadirkan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yaitu Bimo Ario Tejo, S.H., M.H., selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum, dan Adelia Ayu Puspita Ning, S.H., Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Peserta terdiri dari kepala madrasah negeri, wakil kepala madrasah, bendahara, serta ketua komite madrasah di lingkungan Kemenag Sidoarjo.

Baca juga: APJAPI Gandeng Polri Tertibkan Penagihan Ilegal, Debt Collector Wajib Paham Hukum

Tujuan FGD: Penguatan Pemahaman Hukum bagi Pengelola Madrasah

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Menurut keterangan resmi Kemenag Sidoarjo, fokus utamanya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan madrasah.

Dengan pemahaman yang lebih baik, pengelola madrasah diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan ini juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Kemenag Sidoarjo menegaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola madrasah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam pengelolaan satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

Narasumber dan Peserta: Kolaborasi Kemenag Sidoarjo dengan Kejari

Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengirimkan dua perwakilan sebagai narasumber. Bimo Ario Tejo, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kasubsi Pertimbangan Hukum, memberikan materi terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, Adelia Ayu Puspita Ning, S.H., Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, melengkapi pembahasan dari sisi perdata dan tata usaha negara.

Baca juga: Obligasi Daerah: Payung Hukum RUU dan Dukungan BI Jadi Kunci

Peserta FGD mencakup kepala madrasah negeri, wakil kepala madrasah, bendahara, dan ketua komite madrasah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola madrasah di lingkungan Kemenag Sidoarjo.

Menurut laman resmi Kemenag Sidoarjo, forum diskusi ini menjadi wadah bagi peserta untuk mendapatkan penguatan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Diskusi interaktif memungkinkan peserta menggali persoalan spesifik yang dihadapi di madrasah masing-masing.

Kolaborasi antara Kemenag dan Kejari Sidoarjo ini juga mencerminkan sinergi antarlembaga dalam mendukung pendidikan yang bersih dan bebas dari masalah hukum. Peran kejaksaan sebagai penasihat hukum menjadi kunci dalam memberikan perspektif yang aplikatif.

Latar Belakang: Pentingnya Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama memiliki kompleksitas pengelolaan, mulai dari administrasi, keuangan, hingga hubungan dengan komite sekolah. Setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola satuan pendidikan menjadi sorotan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Kemenag Sidoarjo melihat perlunya pendampingan hukum agar para pengelola madrasah tidak keliru dalam menjalankan kebijakan.

Langkah preventif melalui FGD ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memahami regulasi, madrasah dapat menghindari potensi sengketa atau masalah hukum yang merugikan.

Selain itu, kehadiran ketua komite madrasah dalam FGD menunjukkan bahwa aspek partisipasi masyarakat juga diperhatikan. Komite madrasah memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan madrasah yang baik.

Referensi mengenai pentingnya tata kelola pendidikan yang baik dapat ditemukan di laman Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara berkala mengampanyekan transparansi dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Dampak dan Harapan: Mencegah Masalah Hukum di Madrasah

Melalui FGD ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko hukum dalam pengelolaan madrasah. Mereka diajak mengenali potensi pelanggaran sejak dini sehingga dapat mengambil langkah pencegahan.

Kemenag Sidoarjo berharap pendampingan ini berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola madrasah. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.

Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif dan bebas dari praktik yang melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Agama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan berintegritas.

Para kepala madrasah dan bendahara yang hadir diharapkan dapat menularkan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan-rekan di satuan pendidikan masing-masing. Dengan begitu, efek positif FGD dapat meluas.

Langkah Selanjutnya: Tindak Lanjut dan Kesinambungan Program

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Kemenag Sidoarjo dalam memperkuat tata kelola madrasah. Ke depan, pendampingan serupa dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan pemahaman hukum tetap terjaga.

Kemenag Sidoarjo belum merinci rencana tindak lanjut spesifik, namun kegiatan ini menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sinergi antarlembaga diharapkan menjadi model bagi daerah lain.

Peserta FGD diharapkan menerapkan ilmu yang didapat dalam tugas sehari-hari. Pengelola madrasah perlu memastikan setiap kebijakan dan pengeluaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan langkah preventif seperti ini, Kemenag Sidoarjo berupaya meminimalkan potensi permasalahan hukum. Tata kelola madrasah yang baik menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pendidikan yang berkualitas.

Analisis Redaksi: Pendampingan Hukum sebagai Investasi Tata Kelola

Langkah Kemenag Sidoarjo menggandeng Kejari untuk mendampingi madrasah patut diapresiasi. Di tengah kompleksitas regulasi pendidikan dan pengelolaan keuangan, pemahaman hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi para pengelola madrasah. FGD ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya preventif yang berdampak jangka panjang.

Namun, efektivitas kegiatan semacam ini bergantung pada tindak lanjut. Jika hanya berhenti pada diskusi, dampaknya akan minim. Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan. Selain itu, pendampingan hukum sebaiknya tidak bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari sistem pembinaan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan kejaksaan juga membuka peluang untuk memperkuat integritas madrasah. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, pengelola madrasah dapat menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada akhirnya, tata kelola yang bersih akan meningkatkan mutu pendidikan dan kepercayaan publik.

Sumber: kemenag.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad