Kasus Makar Listyo Cs: Bareskrim Periksa 59 Saksi, Tersangka Segera Diumumkan
Bareskrim Polri telah memeriksa 59 saksi dalam penyidikan kasus permufakatan makar yang menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya. Hasil gelar perkara dan penetapan tersangka dijadwalkan diumumkan lewat konferensi pers, Kamis sore.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan pemeriksaan dilakukan maraton sejak surat perintah penyidikan terbit. Kasus ini bermula dari skandal penyadapan ilegal yang kemudian berkembang ke dugaan permufakatan makar.
Baca juga: Dokter Tifa Minta Uji Forensik Sidik Jari Ijazah SD-SMA Jokowi, Ini Duduk Perkaranya
Kronologi Penyidikan Sejak 11 November
Susatyo menyebut titik awal penyidikan adalah terbitnya laporan polisi pada 11 November 2026. Sejak tanggal itu, penyidik Dittipidum Bareskrim bergerak cepat memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui perencanaan makar.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Rangkaian pemeriksaan itu berujung pada penggeledahan sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko perencanaan. Bareskrim menyebut lokasi-lokasi tersebut tersebar di beberapa tempat, termasuk Cipete, dan melakukan olah tempat kejadian perkara sebelum gelar perkara.
"Setelah penggeledahan beberapa posko dan kami lakukan olah TKP, selanjutnya akan digelar perkara. Hal ini sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," ujar Susatyo, Rabu (18/11/2026) malam, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.
Baca juga: Gelar Perkara Kasus Makar Listyo Cs: Bareskrim Libatkan Itwasum hingga Kompolnas
Gelar perkara pada Kamis siang berlangsung tertutup. Hingga pukul 14.00 WIB, belum ada tanda-tanda hasilnya disampaikan ke awak media. Bareskrim menjanjikan pengumuman resmi pada sore harinya.
Empat Tersangka Penyadapan yang Diperiksa sebagai Saksi
Puluhan saksi yang dipanggil mencakup empat tersangka kasus penyadapan ilegal. Selain Listyo Sigit, ada Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara makar. Susatyo tidak menutup kemungkinan status mereka naik menjadi tersangka di kasus baru ini.
"Jadi semua tersangka pada (kasus) penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," katanya.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa penyidik tidak berhenti pada konstruksi penyadapan. Ada jalur pidana lain yang sedang diuji, yakni permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap kekuasaan negara.
Selain para jenderal, penyidik memintai keterangan sejumlah ahli. Peran ahli menjadi kunci karena unsur makar dinilai membutuhkan tafsir hukum yang ketat, terutama soal pembuktian niat dan kesepakatan bersama.
Gelar Perkara Melibatkan Irwasum, Propam, hingga Kompolnas
Bareskrim tidak bekerja sendirian dalam gelar perkara. Mereka menggandeng Irwasum Polri, Wassidik, Propam, serta Tim Khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga hadir.
Susatyo menyebut keterlibatan tim pengawas internal itu sebagai bagian dari transparansi. Ia berjanji mengekspos konstruksi perkara secara terbuka kepada publik.
"Gelar perkara melibatkan tim internal, juga para saksi ahli," tuturnya. "Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan."
Langkah ini penting mengingat kasus menyangkut mantan pejabat tertinggi di institusi kepolisian. Pengawasan berlapis dibutuhkan agar penetapan tersangka tidak dibaca sebagai balas dendam politik.
Jejak Perencanaan yang Mengarah ke Solo
Dalam pemberitaan sebelumnya, Bareskrim menyebut jejak perencanaan makar mengarah ke Solo. Temuan itu muncul setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menggelar perkara bersama para ahli.
Selain di Cipete, penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi lain yang diduga dijadikan markas perencanaan makar dan penyadapan. Penyidik menyita barang bukti dari lokasi-lokasi tersebut untuk memperkuat konstruksi perkara.
Kasus ini berakar pada penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dari penyadapan itulah penyidik menelusuri dugaan pertemuan dan pembicaraan yang mengarah pada permufakatan.
Namun hingga Kamis siang, belum ada keterangan resmi soal siapa saja yang disebut dalam temuan di Solo. Bareskrim memilih menahan informasi itu sampai gelar perkara rampung.
Dampak pada Institusi dan Langkah Selanjutnya
Kasus ini menempatkan Polri dalam posisi sulit. Institusi yang seharusnya menjadi penjaga keamanan negara justru menyidik mantan pemimpinnya sendiri bersama tiga jenderal aktif maupun nonaktif.
Bagi publik, yang paling dinanti adalah penetapan tersangka. Susatyo memastikan pengumuman dilakukan lewat konferensi pers pada Kamis sore, termasuk memaparkan konstruksi perkara menurut para ahli.
Ada sejumlah hal yang akan menjadi perhatian dalam pengumuman itu:
- Nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar.
- Pasal yang disangkakan, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan penyadapan ilegal.
- Peran masing-masing pihak berdasarkan keterangan 59 saksi dan ahli.
- Status empat tersangka penyadapan apakah ikut dinaikkan statusnya.
- Rencana penahanan dan agenda pemeriksaan berikutnya.
Jika penetapan tersangka benar terjadi, perkara ini akan menjadi salah satu kasus paling sensitif dalam sejarah Polri modern. Proses hukumnya akan diawasi ketat, tidak hanya oleh Kompolnas tetapi juga oleh publik yang mengikuti setiap perkembangan lewat pemberitaan media nasional.
Analisis Redaksi
Angka 59 saksi dalam sepekan bukan jumlah kecil. Itu menunjukkan penyidik bergerak dengan tenggat politik yang ketat, bukan sekadar mengikuti alur biasa. Tekanan untuk segera menetapkan tersangka datang dari banyak arah, dan Bareskrim tampak berusaha menyeimbangkannya dengan melibatkan Irwasum, Propam, dan Kompolnas dalam gelar perkara.
Yang perlu dicermati justru soal pembuktian. Pasal makar menuntut bukti adanya kesepakatan dan niat untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Menyadap Presiden adalah tindak pidana tersendiri, tetapi tidak otomatis menjadi makar. Penyidik harus mampu memisahkan dua hal itu, atau perkara ini berisiko dibaca sebagai kriminalisasi terhadap pihak yang kalah dalam konflik internal.
Sebaliknya, jika bukti permufakatan memang kuat, tidak ada alasan menahan diri hanya karena pelakunya mantan Kapolri. Justru di situlah kredibilitas Polri diuji: apakah hukum benar-benar berlaku sama, termasuk bagi orang yang pernah memimpin institusi ini. Pengumuman sore nanti akan menjadi ujian pertama.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0