Dokter Tifa Tolak Keterangan Dua Saksi KPU di Sidang Ijazah Jokowi, Ini Alasannya
Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menolak seluruh keterangan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026). Ia menilai kedua saksi bukan saksi fakta karena tidak mengetahui langsung proses pencalonan Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta 2012.
Penolakan itu disampaikan Tifa sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Hakim Ketua Christina Endarwati meminta tanggapan atas kesaksian kedua saksi. Sebelum menjawab, Tifa meminta izin berkonsultasi singkat kurang dari satu menit dengan tim penasihat hukumnya.
Baca juga: Dokter Tifa Minta Uji Forensik Sidik Jari Ijazah SD-SMA Jokowi, Ini Duduk Perkaranya
"Semua keterangan saksi saya tolak karena mereka bukan saksi fakta dan tidak mengetahui secara langsung," ujar Tifa di ruang sidang, seperti dilaporkan AFU.ID.
Kronologi Penolakan di Ruang Sidang
Hakim Christina Endarwati langsung mengonfirmasi cakupan penolakan tersebut. "Semua?" tanya hakim memastikan. "Semua," jawab Tifa singkat.
Kedua saksi yang keterangannya ditolak adalah pensiunan KPU DKI Jakarta Binsar S.T. Siagian dan aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Jenderal KPU RI A. Bagus Makkawaru. Keduanya dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menjelaskan administrasi pencalonan Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta 2012.
Namun Tifa menilai keterangan keduanya tidak berangkat dari pengalaman maupun pengetahuan langsung. Ia menyoroti masa tugas Binsar di KPU DKI Jakarta yang baru berlangsung pada periode 2017 hingga 2025. Dengan rentang waktu itu, Binsar dinilai tidak berada di jajaran penyelenggara pemilu DKI Jakarta saat tahapan pencalonan Jokowi berlangsung pada 2012.
Baca juga: Kasus Makar Listyo Cs: Bareskrim Periksa 59 Saksi, Tersangka Segera Diumumkan
"Mengapa Anda yang dikirim ke persidangan?" kata Tifa menyoal kehadiran saksi, dalam pemberitaan terpisah yang dikutip dari AFU.ID.
Sidang lanjutan ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU. Sebelumnya, kedua saksi KPU mengaku tidak terlibat dalam Pilgub DKI 2012. Pengakuan itu justru menjadi dasar Tifa mempertanyakan relevansi kesaksian mereka.
Siapa Binsar Siagian dan Bagus Makkawaru
Binsar S.T. Siagian adalah pensiunan KPU DKI Jakarta yang bertugas pada periode 2017-2025. Sementara A. Bagus Makkawaru adalah ASN di Sekretariat Jenderal KPU RI. Keduanya dihadirkan untuk memberi keterangan soal proses administrasi pencalonan Jokowi pada Pilgub DKI 2012.
Dalam persidangan, Tifa mempersoalkan kompetensi dan relevansi kesaksian mereka. Menurutnya, saksi fakta seharusnya adalah pihak yang terlibat langsung atau mengetahui peristiwa secara langsung, bukan pejabat yang baru bertugas setelah peristiwa terjadi.
Kuasa hukum Tifa pun menyoroti hal serupa. Mereka menilai JPU seharusnya menghadirkan saksi yang benar-benar mengetahui proses pencalonan Jokowi pada 2012, bukan pejabat yang baru menjabat belakangan.
Hakim Christina Endarwati mendengar langsung penolakan tersebut dan akan mempertimbangkannya dalam penilaian alat bukti. Sidang kemudian berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya.
Latar Belakang Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Perkara ini bermula pada Maret 2025. Saat itu, saksi Syarif Muhammad memperlihatkan sejumlah unggahan media sosial yang menuding ijazah Jokowi palsu, termasuk unggahan yang dikaitkan dengan Tifa.
Pada 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan lulus dari kampus tersebut. Pernyataan itu semestinya menjadi klarifikasi resmi terkait status pendidikan Jokowi.
Namun pada 22 April 2025, saksi kembali menemukan 28 unggahan serupa yang menurut jaksa berkaitan dengan tudingan terhadap ijazah Jokowi. JPU menilai Tifa tidak dapat membuktikan tudingannya sehingga perbuatan tersebut dianggap menyerang kehormatan Jokowi melalui media elektronik.
Dalam dakwaan primer, Tifa dijerat Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan subsider menerapkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP. Selain itu, jaksa mendakwanya melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dampak Penolakan Saksi terhadap Jalannya Persidangan
Penolakan seluruh keterangan saksi oleh terdakwa bukan hal baru dalam praktik peradilan pidana. Hakim tetap dapat menilai kesaksian itu sebagai alat bukti, tetapi bobotnya bisa berkurang jika saksi dinilai tidak mengetahui peristiwa secara langsung.
Dalam kasus ini, penolakan Tifa menjadi strategi pembelaan untuk melemahkan kredibilitas saksi JPU. Jika hakim menerima argumen bahwa kedua saksi bukan saksi fakta, keterangan mereka tidak akan kuat mendukung dakwaan.
Sebaliknya, JPU berkepentingan mempertahankan kesaksian itu sebagai bagian dari pembuktian. Mereka menilai kedua saksi memiliki pengetahuan tentang administrasi pencalonan, meski tidak terlibat langsung pada 2012.
Pengamat hukum menilai persidangan ini akan menjadi ujian bagi penerapan pasal pencemaran nama baik dan UU ITE. Publik akan mencermati apakah hakim konsisten membedakan saksi fakta dan saksi ahli.
Langkah Selanjutnya dan Agenda Sidang
Setelah penolakan itu, majelis hakim akan melanjutkan agenda persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi lain. JPU disebut masih menyiapkan sejumlah saksi untuk memperkuat dakwaan.
Kubu Tifa juga berencana mengajukan saksi ahli dan bukti tambahan. Mereka menegaskan akan terus mempersoalkan kredibilitas saksi yang tidak mengetahui peristiwa secara langsung.
Sejauh ini, Tifa belum mengajukan eksepsi baru. Fokus pembelaan masih pada pengujian alat bukti dan kredibilitas saksi.
Majelis hakim dijadwalkan kembali menggelar sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU. Keputusan tentang bobot kesaksian akan diambil pada putusan akhir.
Analisis Redaksi
Penolakan Dokter Tifa terhadap seluruh keterangan dua saksi KPU menunjukkan bahwa pertarungan di persidangan bukan sekadar soal benar atau salah tudingan, tetapi juga soal kualitas alat bukti. Dalam hukum acara pidana, saksi fakta adalah mereka yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa. Jika saksi baru bertugas setelah peristiwa terjadi, keterangannya cenderung bernilai sebagai keterangan ahli atau informasi umum, bukan kesaksian langsung.
JPU seharusnya lebih cermat memilih saksi. Menghadirkan pejabat yang tidak terlibat langsung pada peristiwa 2012 justru membuka celah bagi terdakwa untuk menyerang kredibilitas kesaksian. Ini pelajaran penting bagi penuntut umum dalam perkara yang menyangkut peristiwa lama.
Di sisi lain, hakim memiliki ruang untuk menilai bobot kesaksian. Penolakan terdakwa tidak otomatis menggugurkan alat bukti, tetapi bisa memengaruhi keyakinan hakim. Publik akan menanti apakah majelis hakim mampu menjaga independensi dan objektivitas di tengah sorotan.
Yang terpenting, proses hukum ini harus berjalan transparan. Kedua belah pihak berhak menguji alat bukti, dan hakim wajib memastikan putusan benar-benar didasarkan pada fakta persidangan, bukan tekanan opini publik.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0