Gelar Perkara Kasus Makar Listyo Cs: Bareskrim Libatkan Itwasum hingga Kompolnas
- Siapa Saja yang Duduk dalam Gelar Perkara Kasus Makar
- Kronologi: Dari Penggeledahan Posko hingga 59 Saksi Diperiksa
- Listyo Cs dan Empat Tersangka Penyadapan yang Diperiksa sebagai Saksi
- Mengapa Gelar Perkara Dilibatkan ke Itwasum dan Kompolnas
- Dampak Kasus Makar terhadap Institusi Polri dan Publik
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Gelar Perkara dan Penetapan Tersangka
- Analisis Redaksi
Bareskrim Polri menggelar perkara internal kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (19/11/2026). Pengawasan internal dilibatkan penuh: Itwasum, Propam, Biro Wassidik, hingga Kompolnas.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut gelar perkara digelar sesuai prosedur KUHAP. Sejumlah saksi ahli pidana dan pertahanan turut diundang untuk memberi pandangan.
Baca juga: Dokter Tifa Minta Uji Forensik Sidik Jari Ijazah SD-SMA Jokowi, Ini Duduk Perkaranya
"Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas," kata Susatyo dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Siapa Saja yang Duduk dalam Gelar Perkara Kasus Makar
Gelar perkara kali ini bukan forum tertutup milik penyidik semata. Susatyo merinci sejumlah unsur yang dilibatkan, dari ranah penyidikan sampai pengawasan. Penyidik Dittipidum Bareskrim menjadi tuan rumah, didampingi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik).
Dua satuan pengawas internal Polri juga masuk: Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melengkapi susunan sebagai pengawas eksternal.
Menurut Susatyo, kehadiran mereka bukan formalitas. Tujuannya memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur, termasuk mempertimbangkan fakta dan bukti baru yang sudah dikumpulkan penyidik.
Baca juga: Kasus Makar Listyo Cs: Bareskrim Periksa 59 Saksi, Tersangka Segera Diumumkan
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujarnya.
Dalam gelar perkara itu, Bareskrim juga menggandeng Tim Khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Sejumlah saksi ahli dari bidang pidana dan pertahanan dimintai pandangan soal penanganan perkara.
Susunan semacam ini jarang ditampilkan ke publik. Biasanya gelar perkara internal hanya melibatkan penyidik dan pengawas penyidikan. Kehadiran Kompolnas memberi sinyal bahwa Bareskrim ingin menutup celah kritik soal potensi konflik kepentingan, mengingat kasus ini menyeret pejabat tinggi kepolisian.
Kronologi: Dari Penggeledahan Posko hingga 59 Saksi Diperiksa
Perkara ini bermula dari skandal penyadapan yang kemudian berkembang ke dugaan permufakatan makar. Penyidik Dittipidum Bareskrim menangani kasus tersebut dan telah menaikkan status ke tahap penyidikan.
Susatyo menyampaikan, sejak surat perintah penyidikan terbit pada 11 November, penyidik bekerja maraton. Dalam sepekan, puluhan saksi diperiksa.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November lalu, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo, Kamis (19/11/2026).
Sebelum gelar perkara, penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko perencanaan. Salah satunya rumah di kawasan Cipete, Jakarta. Bareskrim juga menyebut menggerebek beberapa tempat lain yang dijadikan markas perencanaan makar dan penyadapan.
"Setelah penggeledahan beberapa posko dan kami lakukan olah TKP, selanjutnya akan digelar perkara. Hal ini sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," ujar Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026) malam.
Alur penanganan sejauh ini bisa dibaca begini:
- 11 November 2026: surat perintah penyidikan terbit, penyidikan dimulai.
- Sepekan berikutnya: 59 saksi diperiksa secara maraton.
- Penggeledahan sejumlah posko, termasuk rumah di Cipete, Jakarta, disertai olah TKP.
- 19 November 2026: gelar perkara dengan Itwasum, Propam, Wassidik, dan Kompolnas, plus saksi ahli.
Hingga pukul 14.00 pada hari gelar perkara, belum ada tanda-tanda hasilnya akan diumumkan ke awak media. Rapat masih berlangsung tertutup.
Listyo Cs dan Empat Tersangka Penyadapan yang Diperiksa sebagai Saksi
Nama Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan utama. Eks Kapolri itu disebut sebagai salah satu dari empat tersangka kasus penyadapan ilegal. Tiga nama lain adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Susatyo memastikan keempatnya sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara makar. Pemeriksaan itu bagian dari 59 saksi yang menjalani pemeriksaan maraton.
"Jadi semua tersangka pada (kasus) penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," katanya.
Pernyataan itu membuka kemungkinan para tersangka penyadapan ikut terseret sebagai tersangka makar. Penyidik, kata Susatyo, juga memintai keterangan pihak lain termasuk ahli untuk menetapkan tersangka.
Perlu dicatat, status hukum seseorang dalam penyidikan belum tentu berujung ke meja hijau. Penetapan tersangka baru akan ditentukan setelah penyidik menilai kecukupan bukti. Karena itu, gelar perkara hari ini menjadi penentu arah berikutnya.
Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut jejak perkara ini mengarah ke Solo. Bareskrim juga pernah menyatakan bakal membidik keterlibatan elite dalam dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo. Namun penyidik belum merinci nama-nama yang dimaksud.
Mengapa Gelar Perkara Dilibatkan ke Itwasum dan Kompolnas
Gelar perkara adalah mekanisme wajib dalam penyidikan pidana. Forum ini dipakai penyidik untuk menilai apakah bukti yang dikumpulkan cukup, perlu ditambah, atau justru mengarah ke penghentian penyidikan.
Dalam perkara biasa, gelar perkara cukup melibatkan penyidik, pengawas penyidikan, dan pejabat yang berwenang. Pada kasus yang menyangkut anggota Polri aktif maupun mantan pejabat tinggi, pengawasan internal punya porsi lebih besar.
Di sinilah Itwasum dan Propam berperan. Keduanya mengawal sisi kepatuhan prosedur dan etika profesi. Kompolnas masuk sebagai pengawas eksternal yang fungsi utamanya memantau kinerja Polri.
Susatyo menegaskan kerangka hukum yang dipakai mengacu pada KUHP dan KUHAP baru. Rujukan itu penting karena rezim hukum acara yang berlaku menentukan langkah penyidik, mulai dari penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka.
Bagi publik, komposisi gelar perkara menjadi ukuran transparansi. Kasus yang melibatkan mantan Kapolri rawan dibaca sebagai konflik kepentingan bila ditangani tertutup. Melibatkan pengawas eksternal sedikit banyak menjawab keraguan itu, meski hasilnya belum tentu dibuka ke publik.
Dampak Kasus Makar terhadap Institusi Polri dan Publik
Perkara ini menempatkan Polri dalam posisi tidak nyaman. Institusi yang seharusnya menjadi alat negara penegak hukum justru menyidik mantan pucuk pimpinannya sendiri.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memperbesar bobot politik kasus. Isu makar menambah dimensi lain: bukan hanya soal pelanggaran privasi, tetapi juga dugaan permufakatan menggoyang pemerintahan.
Empat tersangka penyadapan berpangkat Irjen dan seorang mantan Kapolri menunjukkan betapa perkara ini menyentuh lapisan atas kepolisian. Efeknya bisa terasa pada kepercayaan publik terhadap netralitas institusi.
Dari sisi penanganan, penggeledahan di beberapa posko dan olah TKP menandakan penyidik bergerak pada dugaan perencanaan yang terorganisasi. Bila unsur permufakatan terpenuhi, ancaman pidana makar lebih berat dibanding perkara penyadapan itu sendiri.
Publik menunggu dua hal: penetapan tersangka baru dan sejauh mana keterlibatan pihak di luar kepolisian. Sampai kini, keduanya belum diumumkan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Gelar Perkara dan Penetapan Tersangka
Setelah gelar perkara, penyidik biasanya menyusun rencana lanjutan. Pilihannya mengerucut: menambah bukti, memeriksa saksi baru, atau menetapkan tersangka.
Susatyo tidak menutup kemungkinan para tersangka penyadapan naik status di perkara makar. Pemeriksaan ahli juga diarahkan untuk memenuhi unsur pidana yang disangkakan.
Yang belum jelas, kapan hasil gelar perkara diumumkan. Hingga Kamis siang, rapat masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi soal kesimpulannya.
Bareskrim masih mendalami perkara dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan. Penyidik juga belum merinci siapa saja pihak di luar empat tersangka penyadapan yang berpotensi terseret.
Untuk mengikuti perkembangan resmi, publik bisa memantau kanal AFU.ID yang memberitakan jalannya gelar perkara. Informasi soal mekanisme penyidikan dan pengawasan kepolisian juga tersedia di laman Kompolnas.
Analisis Redaksi
Langkah Bareskrim mengundang Itwasum, Propam, dan Kompolnas patut dibaca sebagai upaya membangun legitimasi, bukan sekadar prosedur. Sebab, perkara ini tidak biasa: tersangkanya adalah mantan Kapolri dan tiga jenderal bintang dua. Tanpa pengawasan berlapis, setiap keputusan penyidik akan dicurigai publik.
Tetapi transparansi tidak berhenti pada susunan forum. Gelar perkara yang digelar tertutup, tanpa pengumuman hasil hingga berjam-jam, menyisakan ruang tanya. Publik berhak tahu apakah penyidik menemukan cukup bukti untuk menetapkan tersangka baru, atau justru memilih jalur lain. Diam terlalu lama hanya memindahkan kecurigaan dari ruang rapat ke ruang publik.
Ada pula risiko yang lebih struktural. Bila penyidikan berhenti pada empat tersangka penyadapan tanpa menyentuh dugaan permufakatan yang lebih luas, kasus ini akan dibaca sebagai kompromi. Sebaliknya, bila penetapan tersangka melebar ke elite di luar kepolisian, Polri harus siap menghadapi tekanan politik. Di titik itu, Kompolnas dan Itwasum menjadi penjaga terakhir kredibilitas proses. Kerja mereka hari ini akan menentukan apakah penyidikan ini dipercaya atau tidak.
Sumber: kompolnas.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0