4.305 Keluarga di Brebes Lulus Bansos PKH, Rekor Graduasi Mandiri Jawa Tengah
Sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, resmi melepas status kepesertaan bansos sepanjang 2026. Capaian ini menjadi rekor graduasi mandiri tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan diapresiasi langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.
Puncak apresiasi digelar dalam acara Graduasi Mandiri KPM PKH di halaman Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes pada Selasa (17/11/2026) malam. Sekitar 2.000 keluarga peserta wisuda hadir dalam acara yang juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, dan Wakil Bupati Brebes Wurja.
Baca juga: Kodim 1408/Makassar Kerahkan 350 Personel Gabungan di Latihan Penanganan Konflik Sosial 2026
Kronologi Graduasi Mandiri PKH Brebes 2026
Graduasi mandiri adalah proses penghentian kepesertaan PKH atas kesadaran KPM sendiri karena kondisi ekonomi keluarga sudah membaik. Sepanjang 2026, tercatat 4.305 keluarga di Brebes menjalani proses ini. Jumlah tersebut menyumbang hampir seperdelapan dari total graduasi mandiri di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Acara wisuda pada 17 November 2026 malam menjadi penanda resmi berakhirnya status mereka sebagai penerima bansos. Para KPM yang lulus mengenakan toga, didampingi Mensos Saifullah Yusuf, sebagai simbol transisi menuju kemandirian ekonomi.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyebut keputusan warga mundur dari daftar penerima bantuan sebagai wujud solidaritas sosial. Kuota bantuan yang dilepas dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
"Menerima bantuan ketika memang membutuhkan itu hak. Namun, mampu melepaskan bantuan ketika sudah sanggup, itu adalah kehormatan. Malam ini kita merayakan kehormatan itu," ujar Paramitha dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: Sambang Nusa Polda PBD: Bakti Sosial dan Kesehatan di Pesisir Tampa Garam
Pernyataan Bupati dan Mensos di Acara Graduasi
Paramitha menganalogikan PKH sebagai jembatan penyeberangan sementara di masa sulit, bukan tempat menetap selamanya. "PKH itu jembatan, bukan tempat tinggal. Bapak-Ibu sudah sampai di seberang," tuturnya di hadapan peserta wisuda.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambut baik pencapaian Brebes yang dinilai berhasil membangun sistem perlindungan sosial berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan graduasi mandiri menunjukkan program bansos berjalan sesuai tujuan.
Dalam kesempatan yang sama, Kemensos menyosialisasikan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sistem ini dirancang memperkuat akurasi verifikasi data di lapangan agar penyaluran PKH dan bantuan lain lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Paramitha menekankan peran perangkat desa, pendamping PKH, serta pengurus RT dan RW dalam menjaga validitas data. "Bantuan tepat sasaran selalu dimulai dari data yang benar di tingkat RT," kata Bupati.
Harapan Pendampingan Usaha bagi Lulusan PKH
Meski telah lulus, Pemkab Brebes berharap keluarga yang baru mandiri tetap mendapat dukungan penguatan ekonomi. Paramitha meminta Kemensos memperluas jangkauan program pendampingan usaha seperti PPSE (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi) bagi lulusan PKH.
"Lulus dari PKH tidak berarti lepas dari perhatian pemerintah. Kami mohon dukungan Bapak Menteri, supaya pendampingan usaha seperti PPSE bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang baru lulus. Yang sudah berani melangkah jangan sampai berjalan sendirian," tegasnya.
Harapan ini muncul karena graduasi mandiri tidak otomatis menjamin stabilitas ekonomi keluarga. Tanpa pendampingan, keluarga yang baru lepas dari bansos berisiko kembali jatuh miskin jika usaha mereka terganggu.
Sinergi Sekolah Rakyat 2027 untuk Putus Rantai Kemiskinan
Acara malam itu juga dirangkaikan dengan penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat Tahun 2027. Program pendidikan ini menjadi agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Paramitha menginstruksikan seluruh operator desa serta jajaran RT dan RW proaktif mendata anak-anak yang terancam putus sekolah akibat kendala biaya.
"Jangan ada anak Brebes yang berhenti sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu. Temukan mereka. Catat mereka," pesan Paramitha.
Keberhasilan 4.305 keluarga keluar dari ketergantungan PKH dinilai sebagai bukti pemberdayaan masyarakat yang dibarengi ketepatan data dan akses pendidikan mampu mendorong warga berdiri mandiri. Data Kemensos menunjukkan graduasi mandiri menjadi indikator keberhasilan program bansos, bukan sekadar penurunan jumlah penerima.
Langkah Selanjutnya: Perlinsos Digital dan Pendataan Ulang
Ke depan, Pemkab Brebes akan memperkuat verifikasi data penerima bansos melalui sistem Perlinsos Digital. Perangkat desa dan pendamping PKH diminta melakukan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan tidak salah sasaran.
Kemensos juga akan mendorong perluasan program pendampingan usaha bagi lulusan PKH. Paramitha berharap kolaborasi pusat dan daerah terus berjalan agar keluarga yang sudah mandiri tidak kembali ke daftar penerima bantuan.
Bagi warga Brebes yang anaknya terancam putus sekolah, pendataan Sekolah Rakyat 2027 menjadi jalur baru untuk memutus kemiskinan. Operator desa dan pengurus RT/RW diminta aktif menjaring calon siswa dari keluarga prasejahtera.
Keberhasilan Brebes menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Tengah. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan 4.305 keluarga yang baru lulus tetap stabil secara ekonomi setelah tidak lagi menerima bantuan rutin.
Analisis Redaksi
Graduasi mandiri 4.305 keluarga di Brebes patut diapresiasi, tetapi jangan berhenti pada seremoni toga dan foto bersama menteri. Esensi program bansos adalah mengantar warga keluar dari ketergantungan, bukan mempertahankan mereka sebagai penerima abadi. Angka hampir seperdelapan dari total graduasi Jawa Tengah menunjukkan Brebes bergerak lebih cepat dari daerah lain, tetapi kecepatan itu perlu diuji ketahanannya.
Pertanyaan kritisnya: seberapa siap keluarga lulusan PKH menghadapi guncangan ekonomi? Tanpa pendampingan usaha yang berkelanjutan, graduasi bisa berbalik menjadi kemiskinan kembali. Permintaan Bupati Paramitha agar PPSE menjangkau lebih banyak lulusan adalah sinyal bahwa pemerintah daerah sadar risiko ini. Kemensos perlu merespons dengan skema pendampingan yang terukur, bukan sekadar program seremonial.
Perlinsos Digital juga menjadi ujian transparansi. Sistem ini hanya berguna jika data di tingkat RT benar-benar diperbarui dan diawasi. Jika tidak, bansos tetap rawan salah sasaran. Brebes sudah menunjukkan bahwa data yang akurat dan kesadaran warga bisa berjalan seiring. Kini tinggal bagaimana pemerintah pusat menjaga momentum itu agar tidak padam setelah acara wisuda selesai.
Sumber: bataviapos.id, kemensos.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0